Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan Sebut Pemerintah Tak Mampu Tangani Covid-19

JAKARTA, mataberita.co.id__ Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) yang juga Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan sesalkan langkah pemerintah yang mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pasalnya, indikator kematian akibat Covid-19 harusnya menjadi salah satu landasan dalam menentukan level dan implementasi PPKM di berbagai daerah.

Diketahui, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan pada Senin, (09/08/2021) menyebutkan. Telah mengeluarkan indikator kematian dalam menilai level PPKM di berbagai daerah. Alasan pemerintah, indikator kematian dianggap menimbulkan distorsi dalam penilaian level PPKM karena banyak input data yang tidak update dari berbagai daerah.

Sementara itu, Syarief Hasan menilai bahwa seharusnya pemerintah memperbaiki kualitas data, bukan menghilangkan indikator kematian.“Jika masalahnya adalah data kematian yang tidak update, maka seharusnya kualitas datanya yang ditingkatkan, bukan data kematiannya yang tidak digunakan sebagai indikator dalam menentukan level dari PPKM,” ujarnya, pada Jumat (13/08/2021).

KLIK JUGA : Megawati Soekarnoputri Minta Jokowi Pegang Komando Penanganan Bencana

Syarief menyebutkan. Angka kematian adalah indikator yang mesti ada dalam penilaian pembatasan. “Dari angka kematian, kita dapat mengetahui seberapa besar dampak dari penyebaran Covid-19 di daerah-daerah. Sehingga, kita bisa mengambil sikap untuk melakukan pembatasan-pembatasan sesuai dengan perkembangan angka kematian dan angka positif harian,” katanya.

Tidak hanya indikator kematian, indikator jumlah orang yang ditesting juga perlu dijadikan variabel dalam menentukan pembatasan. “Melalui jumlah orang yang ditesting, kita dapat mengetahui positivity rate di setiap daerah. Oleh karena itu, jumlah kematian dan jumlah orang yang ditesting harusnya dijadikan sebagai variabel dalam menentukan level PPKM,” ungkap Syarief.

Wakil Anggota MPR ini mengatakan. Langkah pemerintah menghilangkan indikator kematian dalam penilaian PPKM menunjukkan ketidakmampuan mampuannya. “Langkah ini menunjukkan pemerintah tidak mampu mengendalikan Covid-19, kurang mampu membangun komunikasi dengan daerah, dan tidak memiliki sistim database satu pintu terkait data Covid-19 di daerah, sehingga data kematian tidak update,” tuturnya.

KLIK JUGA : 2 Partai Berpotensi Tak Lolos Parliamentary Threshold

Hasan juga mendesak pemerintah untuk tidak mengurangi jumlah orang yang ditesting. Sebab jumlah testing banyak semakin mengetahui orang yang terpapar Covid-19, sehingga bisa melakukan antisipasi.“Kemarin, jumlah orang yang ditesting berada di bawah 100 ribu. Padahal, kita perlu memperbanyak testing untuk bisa memutus laju penyebaran dan melokalisir Covid-19, sehingga tidak terus menerus menyebar dari satu wilayah ke wilayah lainnya,” pungkasnya.