Vaksin Gratis Hanya Pancingan, Ujung – Ujungnya Bisnis Kesehatan?

JAKARTA, mataberita.co.id__ Vaksin gratis seperti hanya pancingan, ujung – ujungnya menjadi bisnis kesehatan? Pasalnya Pemerintah menjelaskan kemungkinan adanya vaksinasi berbayar atau mandiri bagi masyarakat pada tahun depan.  Vaksin berbayar digadang – gadang adalah vaksin booster. Pilihan untuk memberikan vaksin booster memang makin kencang terdengar. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin pun buka suara soal vaksin dosis ketiga itu.

Budi mengungkapkan. Saat ini tenaga kesehatan diberi prioritas untuk bisa mendapatkan booster vaksin Covid-19.  Kemungkinan akan ada booster bagi masyarakat umum di tahun depan. Vaksin dosis ketiga kemungkinan akan berbayar bagi sejumlah kelompok masyarakat. Hanya mereka sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang mungkin vaksin Covid-19 dibayarkan negara.

Sementara untuk lainnya akan berbayar dan diperkirakan dosis ketiga itu seharga Rp 100 ribu – Rp 150 ribu. Budi juga mengatakan. Jenis vaksin pun akan terbuka untuk masuk agar masyarakat bisa memilih. “Akan terbuka dengan vaksin yang masuk sehingga rakyat mendapatkan booster bisa memilih, yang PBI kita bisa lakukan subsidinya melalui BPJS (Kesehatan),” kata dia.

Sedangkan World Health Organization atau WHO mempermasalahkan dari masalah etis untuk melakukan booster. Sebab hingga sekarang penerima vaksin belum merata dan diharapkan bisa diprioritaskan untuk diberikan pada mereka yang belum divaksin sama sekali. “Di Indonesia baru sampai saat ini 58 juta beruntung mendapatkan untuk suntikan pertama dan sekitar 30 juta suntikan kedua. Dengan jumlah vaksin terbatas, lebih pas diberikan kepada teman – teman yang belum mendapatkan suntikan pertama,” jelasnya.

Soal booster juga disinggung oleh Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Slamet Budiarto. Menurutnya, efikasi vaksin akan menurun seiring berjalannya waktu. “Perlu kami sampaikan sesuai analisa 6-12 bulan sudah harus dilakukan booster harus diantisipasi kecepatan vaksin tidak tercapai,” kata Slamet. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo mengkritisi rencana vaksinasi berbayar yang dicanangkan Pemerintah mulai tahun depan.

KLIK JUGA : Realisasi Ucapan KSAD Jenderal Andika Perkasa, Penyalahgunaan Jabatan Wewenang Dihukum

Sebab, tingkat vaksinasi per tanggal 24 Agustus saja masih sangat rendah. Yakni 15,67 persen untuk dosis kedua dan 28 persen untuk dosis pertama. “Dan ini masih didukung anggaran negara hingga Rp 57,84 triliun. Yang gratis saja masih tipis, Bu (Sri Mulyani), apalagi yang bayar? Ini juga harus disikapi. Kalau pun bayar harus seperti apa orangnya dan juga bagaimana menyikapinya,” kata Eko dalam rapat kerja Banggar bersama Menteri Keuangan, pada Rabu (25/08/2021).

Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan. Pemerintah tetap menggratiskan stok vaksin untuk 70 persen atau sekitar 189 juta orang agar mencapai kekebalan komunal (herd immunity). Bahkan untuk masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, dia menyatakan stok vaksin gratis bakal disisihkan. “Vaksinasi tetap kita akan melakukan pengadaan dan pemberian vaksin gratis, tapi kepada kelompok penduduk yang memang sudah jadi target yaitu 70 persen penduduk. Dan dalam hal ini kelompok penduduk yaitu penerima PBI harus di-secure vaksinasinya,” ucap dia.

KLIK JUGA : Tak Main-Main, Kapolri Copot Kapolda Sumatera Selatan

Sebelumnya tercatat Pemerintah mengalokasikan APBN sebesar Rp 35 triliun sampai Rp 36 triliun digunakan pengadaan vaksin gratis kepada masyarakat demi mengejar kekebalan komunal (herd immunity). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rencana vaksinasi mandiri bisa mempercepat program vaksinasi nasional selain dari anggaran Pemerintah. “Di dalam RAPBN memang disebutkan kemungkinan vaksin mandiri. Namun kita tetap mencadangkan anggaran pengadaan vaksin,” ujarnya pada Kamis (26/08/2021).

Sri Mulyani menyebut program vaksinasi tahun depan akan mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Apalagi bila pandemi telah ditetapkan menjadi endemi. Maka akan memunculkan pihak yang membutuhkan tambahan (booster) vaksin Covid-19. “Bagi mereka yang melakukan booster, maka kita memungkinkan dibuka kemungkinan vaksin mandiri. Pak Menkes nanti akan menentukan mereknya apa saja,” ungkapnya.

Tak hanya itu, dia mengungkapkan harga vaksin berbayar juga nantinya akan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pemerintah pun melibatkan BPJS Kesehatan untuk mendata siapa yang perlu mendapat vaksin gratis dan bisa ikut vaksin mandiri. “Yang jelas meskipun ini mandiri dan berbayar sendiri ini nanti harganya akan ditetapkan Kemenkes,” katanya.

“Kita juga tentu akan terus memanfaatkan karena sekarang vaksinasi track melalui aplikasi Pedulilindungi. Nanti mekanismenya akan dibahas antara pak Menkes dengan BPJS Kesehatan. Karena nanti akan melibatkan BPJS. Yang mana yang akan mandiri dan mana yang gratis. Jadi nanti kita akan diskusi dengan pak Menkes dan BPJS Kesehatan,” ucapnya mengakhiri.