JAKARTA, mataberita.co.id__ Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun blak – blakan ikut merespons perseteruan. Yang mana terjadi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat. Hal tersebut diungkapkannya pada Rabu (25/08/2021). Dia pun menilai. Hal itu sudah biasa. Karena pada saat Partai Demokrat yang berkuasa, PDIP menjadi partai oposisi. Begitu pula sebaliknya. Kini ketika PDIP yang berkuasa Partai Demokrat lah yang menjadi oposisi pemerintah.
Perseteruan kali ini dimulai saat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 ketika Susilo Bambang Yudhoyono yang naik sebagai Presiden RI adalah curang. Lalu, sebagai anggota Partai Demokrat pun menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa Hasto salah baca teks. Karena yang curang adalah Pemilu 2019.
Merespons hal tersebut, Refly Harun mengatakan. Bahwa Pemilu di Indonesia masih banyak kekurangan dan kecurangan. Dia pun mengatakan bahwa fenomena kekurangan dan kecurangan itu tidak bisa dibantah. Menurutnya, curi – mencuri, ‘colong – menyolong’ dalam Pemilu adalah hal yang umum dan biasa dilakukan.
Bahkan, Refly Harun mengibaratkan. Sindir – menyindir antara PDIP dan Partai Demokrat seperti bus kota. “Sesama bus kota dilarang saling mendahului. Tapi kalau mereka nyupirnya ugal – ugalan enak juga untuk ditonton,” jelasnya seraya bercanda. Dia pun membeberkan. Jika ada yang bertanya mana yang lebih curang antara Pemilu 2009 atau 2019, dia mengatakan bahwa kecenderungannya curang semua.
KLIK JUGA : Muhammad Kece Diciduk Bareskrim Polri Diapresiasi, Kapan UAS dan Jozeph Paul Zhang?
“Jadi, kalau ditanya mana yang lebih curang Pemilu 2009 atau Pemilu 2019, saya mengatakan Pemilu itu kecenderungannya curang semua,” ungkap Refly Harun. Meski begitu, menurutnya, kecurangan itu tidak bisa main tunjuk dilakukan oleh satu partai saja. “Semua berkontribusi terhadap kecurangan tersebut,” ujar Refly Harun.
Bahkan menurut Refly Harun, kecurangan tersebut sudah seperti bahaya dari Pemilu – Pemilu di era reformasi. Oleh sebab itu, perlu sebuah penguatan dari sebuah kelembagaan yang mengurusi terkait Pemilu. Dia juga mengungkapkan. Bahwa salah satu bentuk kecurangan yang terjadi di era kepemimpinan atau rezim Presiden Joko Widodo.
Kecurangan tersebut adalah kecurangan yang paling ketara. Itu paling tidak demokratis dan menghalangi orang untuk maju itu adalah penerapan Presidential Threshold. “Penerapan Presidential Threshold 20 persen kursi dan 25 persen suara itu adalah kecurangan yang paling nyata,” pungkas Refly Harun.
Discussion about this post