Hubungan Parpol Koalisi Masih Menyimpan Tanda Tanya

JAKARTA, mataberita.co.id__ Hubungan partai politik (parpol) koalisi dikabarkan tidak sedap. Hingga kini masih menjadi tanda tanya. Berpenampilan dengan batik gelap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima tamu para Ketua Umum parpol pendukung Pemerintah pada Rabu (25/08/2021). Presiden duduk sejajar Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan dimulai pukul 15.00 WIB. Berakhirnya setelah jamuan makan malam. Dalam pertemuan, pria yang akrab disapa Jokowi memaparkan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia. Terlihat dari layar besar di sejumlah sisi ruangan. Grafik kasus harian Covid-19 di Tanah Air. Dia juga mengungkap kepercayaan pasar terhadap Pemerintah terus meningkat.

Ini adalah pertemuan pertama setelah lebih dari setahun. Pertemuan terakhir Jokowi dan Ketum parpol pendukungnya dilakukan pada (14/01/2020). Agenda pertemuan saat itu membahas Rancangan Undang – Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan pemindahan ibu kota.

KLIK JUGA : Auto Trade Gold 5.0 Jelas Investasi Legal dan Sudah Miliki Izin

Pertemuan kali ini terjadi di tengah kabar angin mengenai keretakan dalam tubuh parpol koalisi. Sumber di Istana Negara tak banyak memberi gambaran. Hanya mengakui hubungan partai koalisi Jokowi – Ma’ruf sedang tidak baik – baik saja. Khususnya terhadap NasDem yang dianggap terlalu dekat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Maka dari itu sekarang dieratkan lagi,” jelas sumber tersebut akhir pekan lalu. Di ruang pertemuan, Ketum NasDem Surya Paloh duduk berseberangan dengan Megawati yang didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Di sisi kanan Presiden, Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Di sisi kiri, Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Saling berhadapan Ketum PPP Suharso Monoarfa dan anggota koalisi baru, Ketum PAN Zulkifli Hasan. Di belakang kursi para Ketum, sekjen partai pendukung turut mengawal pertemuan tersebut. Sekjen PDIP tak ambil pusing dengan isu yang beredar. Bagi Hasto, hubungan koalisi parpol Pemerintah tetap harmonis.

KLIK JUGA : TNI – Polri Bakal Mengawali Pindah ke IKN Baru Indonesia

“Kalau itu hanya isu politik. Terbukti keputusan di DPR sangat solid dukung penuh Pemerintah Presiden Jokowi,” kata Hasto saat dihubungi. Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin juga meluruskan isu tersebut. Hubungan Jokowi dan parpol koalisi diyakini masih mesra.

Pertemuan juga tidak menyinggung isu parpol yang mulai tak seirama dengan Kepala Negara. “Tidak ada, tidak ada satu materi itu,” kata Ali. Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate juga menepis isu parpol tak akur. Dengan memberi gambaran, pertemuan berlangsung akrab. Seluruh Ketua Umum menyampaikan pendapat dan saran kepada Presiden Jokowi. Hubungan yang renggang dianggap sebagai isu liar.

“Makin solid,” kata Johnny. Meski membantah tidak stabilnya hubungan parpol koalisi, Waketum (Wakil Ketua Umum) PKB Jazilul Fawaid berharap. Pertemuan Presiden dengan para ketum partai melahirkan evaluasi untuk hubungan yang lebih baik. Apalagi, sudah terlalu lama para petinggi koalisi tak bertatap muka.

KLIK JUGA : Dinasti Cikeas Telan Pil Pahit, Moeldoko Sah Menjadi Ketua Umum Demokrat?

“Saya berharap pertemuan elite koalisi parpol itu memperbaharui hubungan – hubungan yang ada di dalam koalisi,” jelas Jazilul. Isu parpol koalisi mulai berjarak bukan tanpa sebab. Belakangan, ada Ketum parpol koalisi kerap mengeluarkan sikap politik bernada sumbang terhadap kinerja pemerintah. Misalnya saja Ketum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Cak Imin menyebut Indonesia tak berdaya menghadapi Covid-19. Karena obat dan vaksin bergantung pada negara lain. Ditambah, kebijakan harga rapid test, swab test, dan PCR yang berubah – ubah. Dia juga menganggap Pemerintah tak melibatkan banyak pihak sejak awal dalam menghadapi pandemi.

Tak cuma Cak Imin, Ketum NasDem pun menyentil Pemerintah. Khususnya soal target vaksinasi satu juta orang dalam sehari. Kenyataannya, malah jauh di bawah target. Dia tak segan mendesak Pemerintah mengakui jika tak mampu mengejar target vaksinasi. Apabila mampu, dia meminta pembuktian.

KLIK JUGA : Hati – Hati Perampokan Data Mengintai Ponselmu!

Politikus NasDem, Willy Aditya menjelaskan. Pidato Surya Paloh jangan diambil dari satu perspektif. Dalam pidato itu, sang Ketum NasDem juga mengajak semua pihak membantu Pemerintah menangani pandemi Covid-19. Kalaupun ada kritik, hal wajar dalam sistem demokrasi. “Karena dalam kenyataannya memang ada kekurangan di sana sini, tidak mungkin sempurna juga. Tetapi itu wajar dan biasa saja,” jelasnya.

Sejarah mencatat. Parpol koalisi Pemerintah yang justru keras terhadap kebijakan penguasa terjadi di era Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jelang lengser, partai – partai pendukung justru punya sikap berseberangan dengan pemerintahan.

Akhir 2009, Golkar dan PKS yang menjadi bagian kekuasaan mendukung angket Bank Century. Pada 2012-2013, lagi – lagi PKS dan Golkar menolak usulan Demokrat yang akan mengambil kebijakan non populis menaikan harga BBM. Jelang Pemilu 2014, giliran sejumlah tokoh PAN mulai mengkritik SBY. Bahkan PAN juga pernah mengatakan. Presiden SBY kehilangan wibawa sebagai pimpinan koalisi.

KLIK JUGA : Demokrat : Gugatan KLB di PTUN Jakarta Kedaluwarsa

Bagi Pemerhati Politik, Rustam Ibrahim, Jokowi terancam ditinggal partai koalisi. Tahun depan, parpol koalisi mulai pasang kuda – kuda demi agenda Pemilu 2024. Saat itulah, Jokowi akan berdiri sendirian. “Paling satu tahun ke depan atau sampai 2023. Setelah itu Jokowi akan mulai kesepian ditinggalkan partai – partai koalisinya yang akan sibuk dengan Pilpres dan Pileg 2024,” katanya.

Belakangan, parpol koalisi di Senayan mulai lantang. Mereka tak ragu melempar kritik pada Pemerintah. Ketua DPR Puan Maharani beberapa kali melontarkan kritikan. Misalnya saja saat meminta Pemerintah menerapkan aturan yang jelas dalam penanganan pandemi Covid-19. Itu disampaikan Puan dalam Sidang bersama DPR-DPD 2021 pada (16/08/2021).

Teranyar, Ketua DPP PDIP ini mengkritik kebocoran data yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Seorang anggota DPR dari Fraksi PDIP melihat kondisi politik belakangan ini. Lebih baik memposisikan diri sebagai oposisi di parlemen. Memilih jalan mengkritik kebijakan eksekutif. Jika hanya menjadi tameng atas kinerja Pemerintah, dikhawatirkan berdampak pada tergerusnya suara partai di Pemilu 2024.

KLIK JUGA : Destinasi Wisata Kesehatan Terpilih Kemenparekraf Punya Keunikan Tersendiri

Hal itu mengingat turunnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin. Survei memotret itu. Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi memang terus merosot, survei indikator politik misalnya. Memotret survei kepuasan tertinggi kepada Presiden Jokowi pada Februari 2019 sebesar 72 persen. Setelah itu terus merosot dari bulan ke bulan hingga level terendah pada Juli 2021 hanya sebesar 59 persen.

Survei Charta Politika terbaru, kepuasan terhadap kinerja Pemerintah Jokowi – Ma’ruf terus menurun. Sementara responden yang merasa tidak puas, semakin bertambah banyak. Responden yang puas terhadap kinerja Pemerintah pada Maret 2021 di angka 65,3 persen. Lalu turun pada Juli 2021 menjadi 62,4 persen. Sementara responden yang tak puas justru naik.