Ibas Desak Pemerintah, Pertanyakan Pula Roadmap

JAKARTA, mataberita.co.id__ Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendesak Pemerintah. Yang mana dia minta untuk mengebut program – program yang telah direncanakan jauh – jauh hari bahkan sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu juga mempertanyakan soal ‘roadmap’ pemerintahan saat ini.

Jangan sampai, kata Ibas, program tersebut hanya sebatas rencana dan berjalan di tempat tanpa adanya kejelasan kapan selesai. Ketua Fraksi Partai Demokrat pun mencontohkan mega proyek kereta cepat Jakarta – Bandung. Dia berharap. Program prioritas serupa dapat segera dirampungkan sebelum masa jabatan Presiden Jokowi selesai.

KLIK JUGA : Plt Bupati Sintang Ancam Bongkar Paksa Masjid Jemaat Ahmadiyah

“Saya pernah menengok langsung bersama anggota DPR RI Komisi VI. Meski proyek kereta cepat ini menuai pro dan kontra, saya yakin rakyat akan senang jika selesai,” tutur Ibas pada Rapat Panja (Panitia Kerja) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/09/2021). Dia juga menyoroti soal progress proyek Trans-Sumatra hingga Jalan Lintas Selatan (JLS) Jawa Timur.

Pasalnya, hingga saat ini pembiayaan untuk JLS saja belum jelas. Menurut Ibas, di masa Presiden RI ke-6 SBY dulu, ada program yang dikenal dengan nama MP3EI atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. “Apakah pemerintah juga tidak memiliki (roadmap)? Ya, kalau di masa lalu ada MP3EI,” katanya.

KLIK JUGA : Tegas! Menkumham Yasonna Laoly Dorong Hukum Pidana Tambahan Soal Korupsi

“Yang sekarang sebetulnya masih dipakai meski berganti nama. Kalau proyek kecil seperti JLS saja tidak tuntas, saya jadi tidak yakin. Apakah Pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang cukup besar? Sebut saja penyelesaian Ibu Kota Negara  (IKN) contohnya. Bukan hanya sekadar ‘roadmap’ pembiayaan (untuk saat ini saja), tapi yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Diakui Ibas, ekspansi fiskal memang diperlukan dalam pemulihan ekonomi saat ini. Akan tetapi, dirinya juga mengingatkan. Agar Pemerintah tidak melupakan proyeksi jangka panjang yang berkesinambungan. Di satu sisi, ekspansi fiskal diperlukan untuk penanggulangan Covid-19. Supaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan jaminan perlindungan sosial dapat dilakukan secara cepat, tepat dan efektif.

“Tapi terkadang apakah semua pihak harus agresif dengan tidak memperlihatkan beberapa hal yang lain? Agresif sih boleh, tapi harus masuk akal. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ingat, kita perlu kesinambungan fiskal antargenerasi,” papar Ibas. Ekspansi fiskal yang dimaksud Ibas yakni besarnya APBN sebesar Rp 2708,7 triliun. Sementara perolehan pendapatan negara di kondisi perekonomian yang masih terbatas ini hanya sebesar Rp 1840,7 triliun.