Home
JAKARTA, mataberita.co.id__ Kepala Daerah harus pro aktif untuk memajukan Kepulauan Nias (Kepni) berbagai sektor. Hal itu disampaikan oleh Kosmas Harefa selaku Ketua DPP HIMNI (Himpunan Masyarakat Nias Indonesia) yang juga Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Maritim Investasi (Kemenko Marves) pada Minggu (03/10/2021). Pasalnya memang Pemerintah Pusat terutama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah memberikan pesan ke Kepala Daerah di Kepni. Tak lain untuk melakukan pengembangan potensi terbesar di Kepni yaitu pariwisata dan perikanan. Salah satu momen terbesar yang pernah diselenggarakan adalah Sail Nias 2019. Namun hingga kini belum ada kelanjutannya. Kepala Daerah masih tertidur?
“Kepala Daerah yang harus pro aktif untuk kembali menjadikan itu Sail Nias sebagai momentum pemicu untuk mendorong supaya ada kegiatan – kegiatan lainnya yang nasional disana. Tapi kan ini nyatanya tidak berjalan. Nias itu dikembangkan tidak bisa serta merta dari pusat. Dari daerahnya sendiri apa? Itu kan sampai sekarang belum clear. Sekarang kalau kita berbicara memajukan pariwisata, pariwisata itu kan tidak bisa berdasarkan pada kepentingan wilayah instansi dan pemerintahan kota atau kabupaten salah satu. Pariwisata ini menjadi satu tanpa mengenal batas, tidak penting siapa Bupatinya Wali Kotanya kalau untuk wisatawan,” ungkap Kosmas.
Menurut Asisten Deputi Kemenko Marves itu adalah pentingnya saling sinergitas Kepala Daerah 4 Kabupaten 1 Kota dalam merealisasikannya. Yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunungsitoli. Sehingga sektor pembangunan bisa berjalan menunjang potensi terbesar. “Wisatawan itu melihat tempat itu bagus. Kreativitas bagaimana? Atraksinya bagaimana? Pengemasannya bagaimana? Dan Nias itu saya sudah pernah bilang, bandaranya itu dibuat lebih bagus lagi. Paling tidak ada dua hotel berbintang disana, minimal bintang tiga. Baru bisa lebih mantap,” jelasnya.
“Nama Nias itu bagus. Persoalannya sekarang kan harus lebih lagi membuka atraksinya lagi. Brandingnya harus diperkuat. Kemudian fasilitas akomodasi harus dibaguskan. Terutama jalan akses itu harus bagus. Presiden itu bicara bukan berarti langsung jadi. Harus ditindaklanjuti. Yang menindaklanjuti kembali kepada mekanisme resmi pemerintahan. Mekanisme apa pemerintahan? Yang pasti harus pro aktif dari Bupati dan Wali Kotanya. Kalau sudah pro aktif mereka bisa itu mewujudkan perubahan potensi terbesar menjadi luar biasa. Cari investor dalam pengembangannya. Jadi tidak hanya mengandalkan anggaran negara saja,” ungkap Kosmas Harefa.
KLIK JUGA : Direktur Utama mataberita.co.id Bertemu Bos Smartfren Merza Fachys, Si Pria Excellence in Performance
Kosmas juga menjelaskan bahwa pengembangan harus memperhatikan konsep yang mengacu juga pada RPJMN dan RPJMD. “Yang paling penting itu tindak lanjut setelah itu. Bupati Wali Kota itu adalah simbol pemerintahan wilayahnya. Semua juga kan harus ada konsepnya, masuk apa tidak dalam RPJMN dan RPJMD. Lalu Kepala Daerah di Kepulauan Nias itu harusnya gencar untuk membangkitkan potensi terbesarnya disana. Tidak bisa bergantung hanya pada segelintir orang disana untuk gembar gembor. Karena pasti akan dipertanyakan Kepala Daerahnya,” jelasnya.
“Ada sudah memang mengajukan pengembangan. Namun kan semua di Kepni itu harus terintegrasi. Itu sebagai Kepulauan itu harus terintegrasi. Tidak bisa masing – masing jalan. Harus sinergi semua Kepala Daerah di Kepni. Kalau semua Kepala Daerah sepakat dengan itu, bisa diserahkan kepada ahlinya dengan banyak kawasan. Tapi harus ada komitmen kesepakatan. Membangun kawasan tentu kan memerlukan konsep yang matang. Bukan hanya lisan saja ketemu pejabat pusat. Terpenting kan tindak lanjutnya. Sudah atau belumnya mendapatkan investor untuk pengembangan,” tukas pria berdarah Nias tersebut.
Yang mana mengingat kembali sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (16/07/2016) sudah pernah memberikan pesan tegas kepada Kepala Daerah di Kepni. Agar fokus terhadap pengembangan potensi terbesar disana. “Saya lihat dari atas pas turun, potensi terbesar ada dua menurut saya. Pertama, pariwisata. Kedua, perikanan. Dua ini kita harus fokus,” tegas Presiden. Kepni ini, katanya, fokus pada dua potensi tersebut, pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan meningkat dengan tajam,” ungkapnya.
Jokowi juga berpesan agar tetap memperhatikan faktor keamanan dan keterbukaan menerima investasi dalam menggarap dua potensi terbesar itu. “Tapi sekali lagi, faktor keamanan sangat diperlukan. Faktor keterbukaan menerima investasi juga diperlukan. Faktor dalam menerima wisatawan juga harus terus disampaikan ke masyarakat,” imbuhnya. Dia juga meminta Pemerintah Daerah setempat untuk berusaha mendatangkan investor yang mampu memajukan pariwisata daerah tersebut. “Datangkan investor yang berkaitan dengan pariwisata, hotel – hotel, semua harus segera masuk,” tandasnya.
Lalu seperti diketahui, Kepala Daerah menemui Presiden Jokowi pada Selasa (05/10/2021) di Istana Negara. Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Forkada sekaligus Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, Bupati Nias Selatan Hilarius Duha, Bupati Nias Ya’atulo Gulo, Wakil Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli dan Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu. Mereka membahas tentang program vaksinasi Covid-19 dan memohon beberapa hal. Yakni pembangunan infrastruktur jalan lingkar Kepni, peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional, perpanjangan landasan pacu dan pelebaran bandara Binaka Gunungsitoli serta pengaktivan kembali penerbangan langsung dari Jakarta ke Kepni dan pengembangan kawasan pariwisata, pertanian dan perikanan. Lantas bagaimana realisasinya?
Discussion about this post