Pemkot Bekasi Tanggapi Viral Parkir Gratis Indomaret di Kota Bekasi

BEKASI, mataberita.co.id__ Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menanggapi viral parkir gratis Indomaret di Kota Bekasi. Parkir merupakan jenis Pandapatan Asli Daerah (PAD) baik berupa pajak maupun retribusi yang legal. Diatur secara resmi dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah berhak menerima PAD atas parkir tersebut sepanjang sudah menetapkan ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah baik dari sisi objek pajak, subjek pajak maupun tarif.

Beberapa hal mengenai pengelolaan parkir di Kota Bekasi :

1. Aspek Legalitas Pengelolaan
2. Pengelolaan parkir di Kota Bekasi mengacu kepada beberapa aspek legalitas yaitu Perda No 11 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Retribusi Parkir dan Terminal, Perda No 10 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah dan Kepwal 974 Tahun 2019 tentang penetapan titik retribusi parkir di bahu jalan di Kota Bekasi

Dapat dijelaskan pula. Bahwa pengertian parkir dan jenisnya. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti dan/atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan penumpangnya. Parkir Onstreet adalah parkir yang peruntukannya berada di bahu jalan. Parkir Offstreet adalah parkir yang peruntukannya berada di luar bahu jalan. Penjelasan ini menjawab mengenai viralnya pemberitaan parkir gratis Indomaret di Kota Bekasi.

Bila sesuai dengan ketentuan dalam Perda dimaksud, maka hal ini adalah sebuah potensi PAD. Mengingat  saat ini data minimarket di Kota Bekasi mempunyai jumlah yang significant. Yakni Indomaret sebanyak 447, Alfamart sebanyak 358 dan Alfamidi sebanyak 101. Sehingga ditotal sebanyak 906 minimarket.

Terkait dengan viralnya spanduk tersebut, pemasangan tersebut belum pernah dikoordinasikan dengan pihak Pemda (Pemerintah Daerah). Akan tetapi, pada prinsipnya, Pemda mendukung bukan hanya terkait pungutan parkir yang bukan menjadi titik pungutan parker. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Kepwal 974 Tahun 2019. Akan tetapi, semua pungutan liar di segala aspek wajib hukumnya dilaporkan kepada Pihak Kepolisian.

KLIK JUGA : Adik Lelaki Ayu, Sarah dan Rahma Azhari Diterpa Isu KDRT dengan Istrinya Medina Zein, Pengacara Fenomenal RAN Beberkan Sejumlah Fakta

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Retribusi Parkir dan Terminal termuat tentang :

1. Ruang milik jalan atau pada bahu jalan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa Retribusi dengan memperhatian aspek – aspek aturan lalu lintas (pasal 20).
2. Diluar ruang milik jalan atau tempat parkir khusus yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah seperti pasar atau lahan kawasan perdagangan yang sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah (retribusi). Lalu pihak swasta seperti di Pusat Perbelanjaan, RS Swasta dll (pajak)

Kemudian disampaikan tarif parkir di bahu jalan (onstreet) dan diluar bahu jalan (offstreet).

1. Tarif parkir di bahu jalan

• Bus, truk dan sejenisnya sebesar Rp. 7500 dengan keterangan Flat
• Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 5000 keterangan Flat
• Sepeda Motor sebesar Rp 3000 keterangan flat

2. Tarif parkir diluar bahu jalan

• Bus, truk dan sejenisnya pada jam pertama sebesar Rp 7500 dan setiap jam berikutnya Rp. 4000
• Sedan, Jeep, minibus, Pick Up dan sejenisnya pada jam pertama sebesar Rp. 6000 dan setiap satu jam berikutnya sebesar Rp. 3000
• Sepeda motor pada jam pertama sebesar Rp. 3000 dan setiap satu jam berikutnya sebesar Rp. 2000

Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam melakukan pemungutan parkir di bahu jalan khususnya selalu mengacu kepada ketentuan. Yakni sebagaimana diatas khususnya menyangkut :

1. Lokasi Pungutan Parkir

Meliputi :

1. Ruang milik jalan atau pada bahu jalan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa pungutan retribusi dengan memperhatian aspek-aspek peraturan perundang-undangan lalu lintas seperti tidak boleh ada ruang parkir dekat dengan persimpangan. Dan pungutan inilah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi melalui UPTD LLAP
2. Diluar ruang milik jalan atau yang dinamakan tempat parkir khusus yang dimiliki oleh : Pemerintah Daerah seperti Pasar atau lahan Kawasan perdagangan yang sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah (retribusi). Kemudian Pihak Swasta seperti di Pusat Perbelanjaan, RS Swasta dll dalam bentuk pungutan Pajak Daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah

Lokasi Pemungutan

Bahwa Pemerintah Kota Bekasi sudah menetapkan titik – titik pungutan parkir sebanyak 135 titik dan tak ada satupun titik yang menyangkut minimarket terlebih lagi Indomaret. Dan dalam praktek pungutan tentunya dilakukan oleh petugas resmi UPTD LLAJ Dinas Perhubungan Kota Bekasi. (Adv/Humas)