Home
JAKARTA, mataberita.co.id__ Hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang waktu tentang Langkah Ganjar Pranowo, Nasdem Tiru Gaya Politik Golkar, Kubu Dinasti Cikeas, Tjahjo Kirim Surat Permohonan, Jokowi Carter Garuda.
“5 Berita Terpopuler: Langkah Ganjar Pranowo, Nasdem Tiru Gaya Politik Golkar, Kubu Dinasti Cikeas, Tjahjo Kirim Surat Permohonan, Jokowi Carter Garuda,”
1. Langkah Ganjar Pranowo untuk Tiket Capres 2024 Tampak di Depan Mata
JAKARTA, mataberita.co.id__ Langkah Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo untuk tiket Calon Presiden (Capres) 2024 tampak di depan mata. Dukungan untuk dia maju dalam ajang Pilpres 2024 terus mengalir. Adapun beragam daerah membentuk kelompok yang mendukungnya. Seperti baru – baru ini di Surabaya. Menamakan diri kelompok Ganjarist. Yang mana merupakan relawan pendukungnya. Lalu menggelar deklarasi pada Minggu (31/10/2021).
Ketua Umum Gajarist Mazdjo Prai mengemukakan. Elektabilitas Ganjar tak terbendung. Terlebih dalam beberapa hasil survei Capres 2024 ketika beberapa waktu terakhir. Elektabilitas itu merupakan modal besar. Lantaran nama Ganjar juga selalu masuk dalam deretan teratas. Dia meyakini. Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) besutan Megawati Soekarnoputri tidak akan menyia – nyiakan hal tersebut.
“Nama Pak Ganjar selalu masuk tiga besar. Kami yakin PDIP tidak akan menyia – nyiakan Pak Ganjar sebagai kader PDIP asli,” ujar Mazdjo. Relawan Ganjarist bahkan optimistis. Bahwa Ketua Umum PDIP akan memiliki analisis politik yang baik. Sehingga, rekomendasi pun akan diturunkan pada Gubernur Jawa Tengah tersebut. Tak lain untuk maju di Pilpres 2024.
“Kami yakin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri punya analisis politik yang jernih dan cerdik untuk mengusung calon di Pilpres 2024 mendatang. Kami yakin rekomendasi akan diberikan kepada Pak Ganjar,” kata Mazdjo. Sebelumnya pada 17 September, relawan pendukung Jokowi Jawa Timur yang bernama Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) juga menggelar deklarasi dukungan.
Relawan GP Mania juga memasangkan Ganjar dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Sedangkan pada (28/10/2021), bertepatan dengan hari ulang tahun Ganjar dan peringatan Sumpah Pemuda, kelompok relawan di Semarang juga mendeklarasikan dukungan. Kelompok yang menamakan diri Sahabat Ganjar Pranowo (SGP) itu mendukung Ganjar maju dalam Pilpres 2024.
2. Nasdem Tiru Golkar, Belum Tentu Dapat Tiket Capres 2024
Partai Nasdem meniru Golkar. Yaitu melakukan penjaringan Calon Presiden (capres) untuk Pilpres 2024 melalui mekanisme konvensi. Nasdem seperti sudah bulat menggagas penyelenggaraan konvensi dengan narasi akan menghasilkan pemimpin terbaik melalui cara ini. Konvensi Capres pernah dilakukan Golkar ketika mencari capres untuk 2004 dan Demokrat untuk kontestasi 2014. Namun, belum tentu mendapat tiket Capres 2024 jika tidak mengusung koalisi partai lain.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan. Golkar menerapkan paradigma baru pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004. Saat itu, partai bergambar beringin ini menjadi yang pertama kali dalam menggelar konvensi Capres. “Golkar dengan paradigma baru memperkenalkan sistem rekrutmen Calon Presiden melalui konvensi. Rekrutmen Calon Presiden dengan konvensi itu adalah yang pertama kali dilakukan,” ujarnya pada Senin (01/11/2021).
Pada 2004, Golkar merekrut 19 Capres melalui pendaftaran secara terbuka dan melalui proses seleksi tingkat 1 dan 2. Hingga akhirnya, terseleksi ke sejumlah nama. Yakni Prabowo Subianto, Wiranto, Aburizal Bakrie dan Surya Paloh. Wiranto kemudian keluar sebagai pemenang konvensi dan menjadi Capres yang diusung Golkar. Golkar saat itu melakukan konvensi Capres dan bisa mengusung Capres sendiri tanpa harus berkoalisi. Karena telah memenuhi ambang batas.
Jika skema yang sama akan diadopsi Nasdem dalam menjaring Capres, maka partai besutan Surya Paloh ini perlu melakukan kerja ganda. Nasdem perlu koalisi dengan parpol lain untuk bisa mengusung Capres di 2024. Pengamat politik sekaligus Direktur LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, menilai. Rencana konvensi Capres yang dilakukan Nasdem tak akan berjalan efektif. Alasannya, Nasdem sendiri tak mampu memenuhi syarat ambang batas guna mengusung capres.
Adjie menambahkan. Jika tidak ada parpol lain atau koalisi penyelenggaraan konvensi, maka yang ada hanya sia – sia. “Jika konvensi ini hanya dilaksanakan oleh partai Nasdem, sudah pasti tidak efektif. Karena pemenang konvensi belum punya garansi mendapatkan tiket (capres),” katanya. Tercatat kursi Nasdem di DPR hanya sekitar separuh dari syarat ambang batas pencalonan Presiden sebesar 20 persen kursi DPR.
Adjie menduga. Konvensi Capres Nasdem akan seperti konvensi Capres Demokrat di 2014. Yang mana pemenang konvensi malah gagal mendapat tiket Capres. “Jika Nasdem jalan sendiri buat konvensi, bisa bernasib dengan Demokrat ketika Pilpres 2014,” ujarnya. Dia pun menyarankan. Nasdem memastikan koalisi partai yang memenuhi syarat ambang batas Capres 20 persen sebelum melakukan konvensi.
KLIK JUGA : Mengemuka Politik Identitas di Ruang Publik
Hanya saja, menurut Adjie, membentuk koalisi jauh sebelum Pilpres 2024 tentu bukan perkara mudah. “Karena koalisi partai harus menyepakati formula bersama yang nyaman untuk semua partai koalisi. Termasuk soal bagaimana cara voting pemenang konvensi Capres. Dan kepentingan politik partai yang berkoalisi pun beragam. Sehingga menyulitkan,” ucapnya.
Adjie juga menyoroti. Wacana konvensi yang digaungkan Nasdem sejak awal akan membuat parpol lain khawatir efek ekor jas (coattail effect) dari Capres pemenang konvensi akan kuat asosiasinya hanya dengan Nasdem. Efek ekor jas adalah yang mana seorang Capres/Cawapres mengatrol suara parpolnya. “Sulitnya menemukan partner koalisi yang bisa menyepakati pemenang konvensi,” lanjutnya.
Di sisi lain, Adjie mengamati. Bahwa partai – partai politik dengan raihan kursi DPR yang tinggi (PDIP, Golkar, Gerindra) tak akan menempuh cara Nasdem menggunakan konvensi. Padahal ketiga partai politik besar ini yang mungkin paling efektif menjalankan konvensi Capres. Karena kursi mereka sudah 3/4 dari syarat tiket penuh. Sehingga Capres pemenang konvensi lebih punya garansi mendapatkan tiket pengusungan di Pilpres 2024.
KLIK JUGA : Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Berpeluang Pindah Partai
“Karena partai – partai ini sudah punya front runner Capres yang akan diusung. Misalnya Puan atau Ganjar di PDIP, Prabowo di Gerindra dan Airlangga di Golkar. Mereka pun tak mau membuat konvensi yang memungkinkan Capres di luar partai masuk mendapatkan tiket,” tutur Adjie. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, sebelumnya menyatakan bakal menggelar konvensi untuk menunjuk satu sosok sebagai Capres.
Pemenang dalam forum tersebut, disebut Surya Paloh, akan mendapatkan hak menjadi Capres untuk Pilpres 2024. “Konvensi menghasilkan Calon Presiden terbaik sebagai pemenang konvensi. Dan yang terakhir, dia memastikan mendapatkan tiket untuk mengantarkan mereka sebagai calon resmi,” tuturnya. Terkait mekanisme konvensi, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan. Nasdem terlebih dahulu akan menjalin komunikasi dengan partai politik yang ingin berkoalisi untuk Pilpres 2024.
KLIK JUGA : Legislatif sekaligus Ketum HIMNI Marinus Gea Kecam Keras Pernyataan Condrat Sinaga, Proses Hukum!
“Jadi nanti jika kemudian membentuk koalisi di luar jadi koalisi sebelumnya. Lalu diserahkan,” ujar Ahmad Ali. Setelah itu, barulah Partai Nasdem dan koalisinya akan menggelar konvensi untuk menyeleksi bakal Capres untuk 2024. Koalisi tersebut akan memutuskan, bakal atau tidaknya mencalonkan sosok yang diajukan atau tidak. Namun, jika konvensi tersebut tak menyetujui sosok yang diajukan menjadi Capres, barulah partai mendiskusikannya dalam internal koalisi.
Hal itu disebut Ali merupakan keputusan mutlak dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. “Jika kemudian tidak terjadi kesepahaman antara partai koalisi tentang metode yang akan dilaksanakan secara konvensi, kemudian dilakukan penjaringan. Yang menjadi domain Ketua Umum,” tandasnya.
3. Kubu Dinasti Cikeas Dianggap Tak Ngerti dan Paham Esensi Demokrasi
Juru Bicara Partai Demokrat Kubu Moeldoko atau Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Muhammad Rahmad, angkat bicara. Yakni soal sindiran Partai Demokrat pimpinan Dinasti Cikeas. Yang mana disebut tidak seberani loyalis mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum untuk membentuk partai politik (parpol) baru. Dia bahkan menganggap Kubu Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu tidak mengerti dan paham esensi demokrasi.
“Partai itu bukan soal berani atau tidak, tapi soal demokratisasi yang sedang diperjuangkan. Bagi kubu Moeldoko, mengembalikan kepemilikan Partai Demokrat kepada rakyat adalah harga mati. Adalah fardu ain (wajib) untuk menghapus praktik oligarki, tirani, otokrasi dan totaliter ala Hitler di dalam Partai Demokrat. Itulah jihad politiknya Pak Moeldoko,” kata Rahmad dalam keterangannya, pada Senin (01/11/2021).
Rahmad juga menyinggung soal ucapan Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Yang mana menyebut parpol baru harus menjaga iklim demokrasi agar tetap kondusif. Dia mengatakan. Bahwa sesuatu yang dikatakan Herzaky bertolak belakang dengan praktik yang dilakukan AHY.
AHY, menurut Rahmad, mengelola Demokrat dengan membuat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang sarat oligarki. “Sehingga komitmen kuat menjaga iklim demokrasi yang kondusif dan sehat itu hanya pepesan kosong dan hipokrit demokrasi,” kata dia. Terkait PKN, dia mengatakan. UU parpol tidak mengatur jumlah partai peserta pemilu. Dia menilai wajar bila sebelum pemilu banyak muncul parpol baru.
“Sesuai ketentuan, partai calon peserta pemilu harus mengikuti verifikasi administrasi bagi partai yang memiliki kursi di DPR RI, atau verifikasi administrasi dan faktual bagi partai baru dan bagi partai yang tidak memiliki kursi di DPR RI,” kata Rahmad. Sebelumnya, Loyalis Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum membentuk PKN. Partai Demokrat menghormati keputusan langkah loyalis Anas Urbaningrum ini.
“Itu pilihan jalan yang terhormat. Kami respect dengan politisi – politisi seperti ini. Bukan mengambil jalan pintas untuk ‘membegal’ parpol lain sebagaimana dilakukan KSP (Kepala Staf Presiden) Moeldoko dan kaki tangannya. Yang memilih jalan pintas dengan cara – cara yang ilegal dan melawan hukum,” ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani pada Senin (01/11/2021).
KLIK JUGA : Ahok Punya Pertimbangan, Jalankan Harga BBM Pertamina Dibawah Level
Kamhar mengatakan. Demokrat menghargai dan menghormati keputusan Gede Pasek Suardika (GPS) yang keluar dari Hanura dan menjadi Ketua Umum PKN. Pilihan ini sudah diperhitungkan Pasek dengan matang. Dia mengaku kenal dengan Pasek. Pasek adalah sosok yang cerdas, berintegritas dan loyal. Pindah atau membuat parpol baru adalah pilihan yang sah dan legal. Dia pun meminta kubu Moeldoko untuk belajar dari Pasek.
“KSP Moeldoko mestinya belajar banyak ke Bli GPS yang pernah berada pada naungan partai yang sama. Yaitu Partai Hanura agar menempuh cara – cara yang kesatria, terhormat dan bermartabat ketika masuk ke dunia politik. Bukan malah sebaliknya, mempertontonkan arogansi dan melabrak semua aturan dan kepatutan,” ucap Kamhar. Sementara, Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menambahkan juga. Dia menyindir kubu Moeldoko.
Herzaky mengatakan. Kubu Moeldoko kalah berani dengan Loyalis Anas Urbaningrum yang berani membentuk PKN. “Keberanian yang bahkan melebihi keberanian seorang KSP dan pensiunan jenderal seperti Moeldoko. Yang tidak tahu malu dan masih terus berupaya merampas Partai Demokrat pasca KLB ilegal yang gagal total dan tak berani serta tak memiliki kemampuan membentuk parpol baru,” ucapnya.
KLIK JUGA : Legislatif sekaligus Ketum HIMNI Marinus Gea Kecam Keras Pernyataan Condrat Sinaga, Proses Hukum!
Herzaky juga mengapresiasi berdirinya PKN. Bertambahnya jumlah parpol dapat diartikan sebagai makin banyak orang yang berupaya memperjuangkan nasib dan aspirasi rakyat melalui organisasi politik. “Demokrat juga berharap. Parpol – parpol baru di Indonesia memiliki komitmen kuat menjaga iklim demokrasi yang kondusif dan sehat, sebagaimana komitmen Demokrat bersama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono,” tukasnya.
4. MenPANRB Tjahjo Kirim Surat Permohonan Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengirim surat permohonan penetapan kebijakan pengangkatan 57 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri. Termasuk juga eks KPK yang didalamnya Novel Baswedan ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Polri telah menerima dan memproses permohonan Tjahjo tersebut.
“Ya, sudah, masih proses. Polri pasti akan memproses dan menindaklanjuti,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan saat dihubungi, pada Jumat (29/10/2021). Dia juga menjelaskan. Polri sedang menindaklanjuti surat permohonan tersebut. Hanya, Polri masih berkoordinasi dengan KemenPANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengangkat Novel dkk menjadi ASN.
“Terkait dengan tindak lanjut perekrutan 57 eks pegawai KPK, tentu Polri akan menindaklanjuti. Dan memproses sesuai aturan pengangkatan ASN dan petunjuk hasil koordinasi Polri dengan KemenPANRB dan Kepala BKN. Kita tunggu saja, masih dalam proses,” kata Kabag Penum Polri.
KLIK JUGA : Foto SBY Lukis Mendiang Istri Dirangkai Kata, Terharu!
Melalui surat itu, Tjahjo menulis beberapa poin yang ditujukan kepada Jenderal Sigit. Dia mengapresiasi dan mendukung usulan Kapolri mengenai rencana pengangkatan 57 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri. Menurutnya, itu adalah bagian dari upaya penyelesaian dan pemanfaatan kompetensi eks pegawai KPK sesuai dengan kebutuhan Polri. “Sesuai dengan persetujuan Bapak Presiden, kami akan menindaklanjuti rencana pengangkatan dimaksud,” tulisnya.
Untuk menindaklanjuti arahan itu, Tjahjo meminta Polri melakukan koordinasi dan mengumpulkan terlebih dahulu 57 eks pegawai KPK. Tak lain untuk mengkomunikasikan dan menyepakati pengangkatan sebagai ASN. Setelah itu, Polri memetakan jabatan yang sesuai dan relevan dengan pengalaman kerja/kompetensi eks pegawai KPK. Tentunya dengan jabatan ASN yang akan diduduki pada unit kerja di lingkungan Polri.
“Kapolri mengusulkan kebutuhan/formasi kepada Menteri PANRB sebagai dasar penetapan kebutuhan/formasi paling lambat akhir Oktober 2021. Menteri PANRB menetapkan kebutuhan/formasi. Polri melaksanakan seleksi secara khusus terhadap eks pegawai KPK tersebut melibatkan instansi pemerintah terkait. Proses seleksi secara khusus dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan kompetensi yang bersangkutan selama bekerja di lingkungan KPK yang diatur dalam peraturan Kapolri,” tutup Tjahjo.
5. Jokowi Carter Garuda Indonesia untuk Efisiensi Anggaran, Rombongan Para Menteri Turut Serta
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencarter pesawat Garuda Indonesia. Lantaran ada rombongan Para Menteri yang turut serta. Sehingga bisa mengefisiensi anggaran. Hal itu dijelaskan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono pada Jumat (29/10/2021). Keputusan mencarter pesawat Garuda Indonesia untuk perjalanan Presiden ke tiga negara juga mempertimbangkan sisi efisiensi anggaran.
Jokowi dan rombongan bertolak ke Roma, Italia dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Sebab, semua rombongan, termasuk menteri yang harus hadir dalam undangan juga masuk dalam pesawat yang sama. “Tentunya penggunaan anggaran juga menjadi perhatian kami. Setelah kami hitung jauh lebih hemat dengan turut sertanya Para Menteri dalam rombongan ini. Dibandingkan Para Menteri ini menggunakan pesawat komersial,” ujar Heru dalam keterangan tertulisnya, pada Jumat (29/10/2021).
Heru mengungkapkan. Bahwa total ada enam Menteri yang ikut dalam pesawat ini. Yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Akan tetapi, Para Menteri ini tidak semuanya bergabung sejak di Jakarta. Karena adanya pertemuan yang harus diikuti sebelum bergabung dengan rombongan Presiden.
KLIK JUGA : Lagi – Lagi Dinasti Cikeas Menangkan Demokrat Aklamasi vs KLB
Tentu saja, mereka tidak membeli tiket pesawat komersial untuk kembali ke Tanah Air Indonesia. Selain itu, hal lain yang tidak kalah pentingnya di masa pandemi adalah karena diterapkannya aturan protokol kesehatan dalam penerbangan ke luar negeri ini. “Ini penerbangan jarak jauh dan kita tahu Covid-19 ini masih ada. Bahkan di Eropa terjadi peningkatan. Oleh karena itu, Sesmil (Sekretaris Militer) Presiden Marsda TNI M Tonny Harjono menerapkan aturan yang ketat di dalam penerbangan ini.
“Seperti harus menggunakan masker dan antar penumpang minimal berjarak satu kursi,” ucap Heru. Adapun pesawat yang akan digunakan oleh Presiden dan rombongan adalah tipe Boeing 777-300ER. Selama digunakan Presiden dan rombongan, pesawat yang dicarter dari Garuda Indonesia ini akan diberi lambang dan tulisan Republik Indonesia di badan pesawat. Sebab secara protokoler, pesawat itu akan menjadi Pesawat Kepresidenan RI.
Sebagaimana diketahui, rangkaian perjalanan Presiden Jokowi ke luar negeri dimulai pada hari ini, dari Roma. Usai berkunjung ke Roma, Jokowi akan mengunjungi Glasgow, Skotlandia. Yang mana dalam rangka menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) 2021 atau dikenal sebagai COP26 pada 1- 2 November 2021. Kemudian Jokowi akan berkunjung ke Uni Emirat Arab pada 3-4 November 2021 dalam rangka pertemuan bilateral. Jokowi baru akan tiba kembali ke Indonesia pada 5 November 2021.
Discussion about this post