Home
JAKARTA, mataberita.co.id__ Birokrasi efektif efisien harus melibatkan teknologi didalamnya. Bahkan untuk posisi admin, seharusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa digantikan oleh robot kecerdasan buatan atau artificial inteligence. Pada sisi lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tidak semakin terbebani akibat tingginya kebutuhan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. Belum lagi pensiunan PNS yang juga harus ditanggung negara.
“Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional. Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepet sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele – tele, tidak muter – muter,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan seluruh Kementerian/Lembaga saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020 – 2024 pada Desember 2019 lalu.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Selasa (23/11/2021), jumlah PNS per 30 Juni 2021 adalah 4,08 juta orang. Yang mana porsi tebesar adalah instansi daerah dengan 77% atau 3,1 juta orang. Sementara itu, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia adalah 49 ribu orang. Yang mana dengan komposisi terbesar juga daerah sebanyak 95% atau 47 ribu.
KLIK JUGA : Ahok Tolak Wacana Street Scooter Jerman, Pengamat Justru Bicara Berbahaya
Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pratama menyampaikan. Penekanan wacana ini bukan berarti seluruh PNS akan dipecat. Melainkan kolaborasi antara Sumber Daya Manusia dan teknologi. “Tidak (dihilangkan), tetap ada PNS. Namun jumlahnya tidak gemuk atau besar,” ujarnya. Konsep ini butuh perencanaan yang lebih matang dan komperhensif. Sehingga waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat.
“Itu masih dikaji lebih lanjut,” jelas Satya. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebelumnya sempat meneliti kemungkinan rencana tersebut. Teknologinya bisa disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Namun masalah yang muncul adalah ketidakmampuan PNS untuk memanfaatkan teknologi. Misalnya untuk menggantikan eselon III dan eselon IV dengan robot dibutuhkan sebuah data latih. Yang mana dari data itu akan dihubungkan dengan algoritma.
Barulah robot atau kecerdasan buatan akan bisa menggunakan algoritma dari data tersebut. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan. Bahwa ini sangat memungkinkan PNS diganti dengan tenaga robot. Namun hanya untuk beberapa sektor tertentu. “Menurut saya bisa saja. Tapi memang tidak semuanya bisa diganti. Karena masyarakat kita masih banyak ogah dilayani dengan teknologi dan lebih puas ngobrol langsung dengan petugas pelayan publik,” ujarnya.
KLIK JUGA : Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Bakal Diundung 212
Menurut Rahadiansyah, beberapa sektor PNS yang bisa diganti bahkan akan lebih menguntungkan masyarakat dan juga pemerintah. Misalnya PNS pengurusan KTP dan yang berada di samsat. Untuk pemerintah ini akan menguntungkan. Karena beban negara turun dari pengurangan PNS dan masyarakat. Terutama dalam pembuatan KTP dan samsat bisa terbebas dari praktek pungli yang masih sering terjadi.
“Bagian layanan yang bisa diganti misalnya pembuatan KTP, itu bisa diganti. Pelayanan samsat bisa diganti juga. Jadi bisa menghilangkan pungutan liat yang masih sering ada,” jelas Rahadiansyah. Lebih lanjut, dia menekankan. Ini tak akan bisa dilakukan pemerintah dalam waktu dekat. Selain karena biaya yang besar, kemampuan tenaga kerja Indonesia dalam membuat robot masih kurang mumpuni. “Jadi ini pasti dalam jangka waktu panjang. Jangka pendek dan menengah akan sulit,” pungkasnya.
Discussion about this post