DPRD DKI Jakarta Dukung Penuh Program Prioritas APBD 2023

JAKARTA, mataberita.co.id__ DPRD DKI Jakarta mendukung penuh tiga program prioritas dalam APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023. Yakni pengendalian banjir, penanganan kemacetan, dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPRD Khoirudin mengaku optimistis ketiga program prioritas akan berjalan maksimal. Terlebih mengingat adanya bentuk dukungan dari pemerintah pusat. Seperti pemberian pinjaman melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk merealisasikan program pencegahan banjir.

“Saya optimis. Karena kali ini Pj Gubernur juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat. Bukan hanya izin untuk normalisasi kali dan sungai. Tapi juga uang dari pusat turun untuk tangani banjir, para ahli dan menteri juga turun langsung. Jadi saya yakin program berjalan optimal,” ujar Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Selasa (29/11/2022). APBD Tahun Anggaran 2023 disepakati DPRD bersama Pemprov sebesar Rp 83,78 triliun meningkat jadi Rp 1,2 triliun.

KLIK JUGA : Sejumlah Investasi Ilegal Berbasis Judi Online Diproses, Yagoal Online Kapan Gilirannya?

Kesepakatan itu terwujud dari MoU penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya proyeksi peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2022. Yang mana sebelumnya dialokasikan sebesar Rp 6,7 triliun menjadi Rp 7,9 triliun. Rincian Ringkasan Rancangan yaitu Pendapatan Daerah sebesar Rp74,38 triliun dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9,40 triliun.

Sementara Belanja Daerah sebesar Rp 74,61 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 9,16 triliun. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Michael Rolandi Cesnanta Brata menjelaskan. APBD 2023 difokuskan dengan alokasi 41,27 persen melalui belanja dan penyertaan modal daerah. Rinciannya, 12,22 persen untuk pengendalian banjir atau Rp 10,238 triliun, 17,04 persen untuk penanganan kemacetan atau Rp 14,276 triliun dan 12,01 persen untuk antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi atau Rp 10,062 triliun.