SUMUT, mataberita.co.id__ Pada tahun 2023 ini, seluruh Satuan Kerja bakal dilakukan penilaian mandiri untuk seluruh data dukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kemenkumham Sumut) Hotmonaria Damanik di halaman Kantor Wilayah pada Kamis (12/01/2023). Penyampaian itu dilakukan saat apel pagi dan bertindak sebagai Pembina.
KLIK JUGA : Sejumlah Investasi Ilegal Berbasis Judi Online Diproses, Yagoal Online Kapan Gilirannya?
“Usulan kenaikan pangkat paling lambat akan disampaikan ke pusat tanggal 20 Januari. Kita juga sudah menerima surat mengenai Automatic Adjustment dan Kanwil Kemenkumham Sumut mendapatkannya. Tetapi hal ini tidak mempengaruhinya rencana penarikan dana pertriwulannya. Oleh karena itu dihimbau kepada kita semua untuk segera melaksanakan kegiatan. Sehingga kita bisa mencapai target rencana penarikan dana yang sudah kita tentukan,” kata Hotmonaria.
Hotmonaria Damanik yang juga selaku Plt. Kepala Bagian Umum ini menyampaikan. Bahwa pada tahun 2023 ini seluruh Satuan Kerja akan dilakukan penilaian mandiri untuk seluruh data dukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ini berbeda dengan tahun lalu yang hanya menilai Kantor Wilayah. Pada tahun ini UPT juga dinilai yang merupakan salah satu persyaratan WBK dan WBBM.
Oleh karena itu akan dilaksanakan kegiatan penyusunan data dukung atau dokumen yang dibutuhkan dalam SAKIP. Dimulai pada Jumat minggu ini dengan mengundang seluruh operator termasuk masing-masing operator penyusun LAKIP pada Kantor Wilayah. “Kami juga menghimbau kepada seluruh pejabat pengawas untuk ikut care terhadap penyusunan LAKIP ini. Karena Bapak Ibu yang tahu secara teknis,” ungkap Hotmonaria.
“Seperti apa kendala-kendala dalam pelaksanaan seluruh pencapaian indikator kinerja kita. Kemudian karena ada beberapa perbedaan penyusunan LAKIP dibanding dengan tahun yang lalu, dimana kita diharapkan harus bisa membuat analisa setiap capaian indikator kinerja. Kita harus bisa menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggarannya,” lanjut Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat.
Hotmonaria melanjutkan. Bahwa apabila yang kurang paham, BPHM pun siap diajak berdiskusi. “Bila bapak ibu ada yang kurang paham, BPHM siap diajak berdiskusi. Bekerja tanpa penyimpangan kesalahan dan minimalisir komplain,” pesannya. Apel pagi ini juga diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Imam Suyudi, Kepala Divisi Administrasi Rudi Hartono, Kepala Divisi Pemasyarakatan Rudy Fernando Sianturi, Pejabat dan Pegawai, CPNS, mahasiswa magang dan PPNPN.
Discussion about this post