MataBerita – Pembicaraan soal pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan kembali ramai diperbincangkan. Banyak masyarakat yang penasaran: siapa saja sih yang bisa mendapatkan penghapusan tunggakan ini? Apakah semua peserta BPJS bisa langsung menikmati keringanan tersebut?
Kebijakan ini bukan sekadar “penghapusan utang” begitu saja. Pemerintah menetapkan aturan ketat agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Tujuannya jelas — membantu masyarakat kurang mampu agar tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani tunggakan lama.
Dalam penjelasannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa pemutihan tunggakan hanya berlaku untuk peserta tertentu, khususnya yang mengalami perpindahan kategori kepesertaan. Yuk, kita bahas lebih dalam!
Apa Itu Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan?
Pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan adalah kebijakan penghapusan iuran yang belum dibayar oleh peserta, dengan ketentuan tertentu. Langkah ini menjadi solusi bagi masyarakat tidak mampu agar tetap mendapatkan hak pelayanan kesehatan.
Latar Belakang Kebijakan
Ghufron menjelaskan bahwa kebijakan ini muncul karena ada banyak kasus peserta yang dulunya peserta mandiri dan menunggak iuran, tapi kemudian berpindah menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dalam kondisi ini, pemerintah daerah sebenarnya sudah menanggung iuran mereka sebagai peserta PBI. Namun, dalam sistem BPJS, masih tercatat ada tunggakan lama saat mereka menjadi peserta mandiri.
“Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah biasa pindah komponen. Dulunya itu katakanlah mandiri, lalu menunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tetapi masih punya tunggakan,” ujar Ghufron di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Siapa Saja yang Bisa Mendapatkan Pemutihan?
Tidak semua peserta BPJS Kesehatan bisa mendapatkan pemutihan tunggakan. Kebijakan ini secara khusus ditujukan untuk masyarakat tidak mampu yang saat ini sudah menjadi peserta PBI.
1. Peserta yang Beralih ke PBI
Peserta yang sebelumnya peserta mandiri dan kini masuk ke dalam kategori PBI menjadi prioritas penerima pemutihan. Iuran mereka kini dibayarkan oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.
2. Peserta dari Kalangan Tidak Mampu
Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah.
“Pemutihan tunggakan ini benar-benar dikhususkan bagi peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu atau miskin,” tegasnya.
Dampak Pemutihan terhadap Arus Kas BPJS
Salah satu pertanyaan publik adalah: apakah penghapusan tunggakan ini akan merugikan BPJS Kesehatan?
Menurut Ghufron, kebijakan ini tidak akan mengganggu arus kas BPJS, asalkan penerapannya tepat sasaran. Program ini dirancang sedemikian rupa agar tetap menjaga stabilitas keuangan lembaga, sekaligus membantu masyarakat miskin.
“Enggak, tidak akan mengganggu, asal tepat sasaran. Kalau enggak tepat sasaran itu bisa mengganggu, tetapi kalau tepat sasaran saya kira enggak,” ujarnya.
Antisipasi Penyalahgunaan Pemutihan
Meski program ini bertujuan membantu, Ghufron mengingatkan agar masyarakat tidak menyalahgunakan kebijakan pemutihan.
Ia menegaskan, peserta yang mampu harus tetap membayar iuran, dan tidak boleh sengaja menunggak hanya karena berharap akan ada pemutihan lagi di masa depan.
“Orang yang mampu ya bayar. Bukan terus, ‘Wah, saya nunggu nanti biar ada pemutihan lagi.’ Enggak, enggak terjadi itu,” tegas Ghufron.
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp20 Triliun
Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun. Dana ini digunakan untuk menutupi tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta yang memenuhi syarat pemutihan.
“Tadi minta dianggarkan Rp 20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan,” kata Purbaya.
Namun, pemerintah juga meminta pihak BPJS untuk memperbaiki tata kelola, agar anggaran tersebut tidak bocor dan benar-benar dimanfaatkan oleh peserta yang berhak.
Pentingnya Data yang Akurat
Salah satu kunci keberhasilan program ini adalah penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penerima manfaat. Dengan data ini, diharapkan program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan bisa lebih tepat sasaran dan meminimalkan potensi penyalahgunaan.
Apa yang Perlu Dilakukan Peserta?
Bagi peserta BPJS Kesehatan yang ingin memastikan apakah mereka berhak mendapatkan pemutihan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan:
1. Cek Status Kepesertaan
Pastikan status kepesertaan Anda sudah beralih ke PBI. Jika masih mandiri, maka Anda belum masuk kriteria penerima pemutihan.
2. Verifikasi Data ke Dinas Sosial
Peserta perlu memastikan data mereka tercatat dalam basis data penerima bantuan pemerintah.
3. Hubungi Kantor BPJS Terdekat
Jika memenuhi syarat, peserta bisa mengajukan pemutihan secara resmi sesuai prosedur yang ditetapkan.
Penutup
Kebijakan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat tidak mampu tetap mendapatkan hak atas layanan kesehatan. Namun, kebijakan ini tidak bisa disalahgunakan, dan hanya berlaku bagi peserta yang memenuhi kriteria tertentu.
Dengan anggaran besar dan sistem yang diperketat, pemerintah berharap program ini benar-benar tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
Jadi, kalau kamu atau keluargamu termasuk peserta BPJS yang dulunya mandiri dan kini PBI, cek statusmu sekarang. Bisa jadi kamu termasuk penerima manfaat pemutihan tunggakan ini.
