Redenominasi Rupiah Purbaya Ditargetkan Rampung 2027: Apa Dampaknya?

MataBerita – Pemerintah kembali menghidupkan wacana besar terkait redenominasi rupiah Purbaya, kebijakan penyederhanaan nominal mata uang yang rencananya akan tuntas pada 2027. Langkah ini disebut sebagai upaya

Redaksi

Redenominasi Rupiah Purbaya
Redenominasi Rupiah Purbaya

MataBerita – Pemerintah kembali menghidupkan wacana besar terkait redenominasi rupiah Purbaya, kebijakan penyederhanaan nominal mata uang yang rencananya akan tuntas pada 2027. Langkah ini disebut sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran sekaligus memperkuat kepercayaan dunia terhadap rupiah.

Wacana redenominasi sebenarnya sudah muncul sejak lebih dari satu dekade lalu. Namun, baru kali ini pemerintah menargetkan implementasinya secara jelas melalui payung hukum yang tengah dipersiapkan. Kehadiran RUU khusus dinilai penting agar proses bisa berjalan aman, terukur, dan tepat waktu.

Lalu, apa sebenarnya redenominasi rupiah Purbaya? Benarkah kebijakan ini akan mengubah nilai uang masyarakat? Atau sekadar menghapus tiga nol di belakang nominal rupiah? Yuk, kita kupas tuntas!

Apa Itu Redenominasi Rupiah Purbaya?

Pengertian Redenominasi Menurut KBBI dan BI

Menurut KBBI, redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah nilai tukarnya. Artinya, nominal uang akan disesuaikan, tetapi daya beli tetap sama.

Bank Indonesia (BI) menambahkan bahwa redenominasi merupakan penyederhanaan penulisan nilai barang dan jasa, yang diikuti dengan penyederhanaan penulisan alat pembayaran atau uang.

Contohnya:

  • Rp10.000 → Rp10

Perubahan ini hanya terjadi pada angka nominal. Daya beli tetap sama meskipun bentuk penulisannya berubah.

Baca Juga:  Aplikasi Nyari Gawe Resmi Diluncurkan Pemprov Jabar: Begini Cara Download Dan Daftar Akunnya

Tujuan Utama Redenominasi

Ada beberapa tujuan dari kebijakan ini:

  • Menyederhanakan sistem akuntansi dan pembayaran

  • Mempermudah penulisan transaksi

  • Meningkatkan kepercayaan internasional terhadap rupiah

  • Menguatkan fondasi ekonomi nasional

Selama dilakukan pada waktu yang tepat dan kondisi ekonomi stabil, kebijakan ini tidak akan berdampak negatif terhadap perekonomian.

Sejarah dan Rencana Pelaksanaan Redenominasi

Jejak Redenominasi Sejak 2010

Wacana redenominasi rupiah bukanlah hal baru. Pada 2010, Bank Indonesia sempat memunculkan ide tersebut, tetapi belum diterapkan karena membutuhkan persiapan yang matang dan komitmen nasional.

Target Selesai pada 2027

Saat ini pemerintah menyiapkan RUU Redenominasi yang ditargetkan rampung pada 2027. Regulasi ini menjadi fondasi penting sebelum memasuki tahap pelaksanaan.

Tahapan Implementasi

Rencana pelaksanaan redenominasi meliputi:

  • Penyelesaian RUU pada 2027

  • Sosialisasi kepada masyarakat

  • Penyesuaian sistem keuangan

  • Masa transisi penggunaan rupiah lama dan baru secara bersamaan

Transisi bertahap diharapkan menciptakan pemahaman publik yang lebih baik, serta meminimalisasi kebingungan.

Contoh Negara yang Sukses Redenominasi

Beberapa negara yang pernah menerapkan kebijakan serupa:

  • Turki: Proses berlangsung tujuh tahun (2005–2012) dengan dukungan ekonomi stabil

  • Polandia

  • Korea Utara

Indonesia berharap penerapan redenominasi dapat membawa hasil positif serupa, termasuk memperkuat posisi rupiah di dunia internasional.

Mengapa Harus Dibuat RUU Redenominasi?

Putusan MK Membuat RUU Wajib

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak wacana redenominasi yang dilakukan melalui penafsiran ulang UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. MK menegaskan bahwa kebijakan sebesar ini harus diatur melalui undang-undang baru.

Putusan ini dibacakan dalam perkara Nomor 94/PUU-XXIII/2025 pada Kamis, 17 Juli 2025.

Alasan Menurut MK

MK menyimpulkan bahwa:

  • Redenominasi menyentuh ranah kebijakan ekonomi makro (moneter dan fiskal)

  • Pasal dalam UU Mata Uang hanya mengatur desain dan ciri rupiah, bukan nilai nominal

  • Proses redenominasi mencakup banyak aspek seperti stabilitas makro, kesiapan sistem pembayaran, dan literasi masyarakat

Baca Juga:  Ramalan Cuaca Hari Ini Jumat 17 Oktober 2025: Waspada Hujan Petir di Sejumlah Wilayah Indonesia

Karena itu, dibutuhkan RUU khusus yang memberikan landasan hukum yang kuat.

Perjalanan Panjang Menuju Legislasi

Sinyal untuk menjalankan redenominasi sudah muncul sejak era Gubernur BI Darmin Nasution pada 2010. Namun hingga saat ini, kebijakan tersebut belum masuk prioritas legislasi. Dengan target terbaru 2027, pemerintah dan DPR harus mengakselerasi pembahasan agar RUU bisa segera rampung.

Dampak Redenominasi Bagi Masyarakat

Apa yang Berubah?

Perubahan hanya terjadi pada cara penulisan nominal, bukan pada nilai. Contohnya:

  • Gaji Rp5.000.000 → menjadi Rp5.000

  • Harga ayam Rp50.000 → menjadi Rp50

Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir karena daya beli tetap sama.

Masa Transisi

Akan ada masa ketika rupiah versi lama dan baru digunakan bersamaan. Ini dilakukan supaya masyarakat punya waktu beradaptasi tanpa tekanan.

Potensi Manfaat

  • Transaksi menjadi lebih efisien

  • Pencatatan keuangan di bisnis dan lembaga lebih mudah

  • Kepercayaan global terhadap rupiah naik

  • Menjadi fondasi yang lebih kokoh bagi stabilitas ekonomi nasional

Kunci manfaat ini terletak pada kesiapan sistem dan tingkat literasi masyarakat.

Tantangan Pelaksanaan Redenominasi

Edukasi Publik

Pemahaman publik menjadi faktor penting. Sosialisasi harus dilakukan secara luas agar masyarakat tidak salah paham dan menganggap redenominasi sama dengan sanering (pemotongan nilai uang).

Kesiapan Sistem Keuangan

Sektor perbankan, bisnis, hingga lembaga keuangan wajib menyesuaikan sistem mereka agar penulisan nominal baru bisa berjalan mulus.

Stabilitas Ekonomi

Kondisi ekonomi harus tetap stabil selama proses redenominasi agar tidak menimbulkan gejolak seperti inflasi.

Kesimpulan

Redenominasi rupiah Purbaya adalah agenda besar yang ditargetkan selesai pada 2027. Kebijakan ini hanya menyederhanakan penulisan nominal tanpa mengubah daya beli, sehingga tidak perlu menimbulkan kekhawatiran berlebih.

Dengan dasar hukum yang kuat, edukasi publik yang baik, dan kesiapan sistem yang matang, redenominasi berpotensi membawa dampak positif bagi perekonomian nasional. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan agar siap beradaptasi ketika kebijakan dimulai.

Ikuti Kami di Google News

Related Post