MataBerita – Pemerintah menegaskan arah baru pengelolaan operasional kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ditunjuk untuk mengambil alih operasional layanan transportasi cepat tersebut sebagai bagian dari restrukturisasi besar demi menjaga efisiensi dan keberlanjutan proyek strategis nasional itu.
Langkah ini dipandang sebagai upaya memperjelas pembagian peran antara pemerintah dan Danantara, khususnya dalam aspek pendanaan, operasional, serta peningkatan kualitas layanan.
BPI Danantara Ambil Alih Pengelolaan Whoosh
Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa pengambilalihan operasional kereta cepat Whoosh merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk operasional tentu akan menjadi tanggung jawab Danantara,” ujar Dony di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Menurut dia, pengelolaan terpusat di bawah Danantara akan memungkinkan koordinasi yang lebih efisien, terutama dalam peningkatan layanan, penjualan tiket, dan operasional harian.
Konteks: Manfaat Besar, Tantangan Pembiayaan
Dony menjelaskan bahwa keberadaan Whoosh memberikan kontribusi signifikan terhadap mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Namun, ia mengakui masih terdapat pekerjaan rumah besar, terutama terkait beban utang dan skema pembiayaan jangka panjang.
“Kereta Whoosh ini memberikan manfaat yang banyak buat masyarakat, buat ekonomi dan sebagainya. Masalah pembiayaan dan restrukturisasi juga sudah disampaikan Presiden Prabowo, tentu melibatkan pemerintah dan Danantara,” tuturnya.
Pembagian Peran Pemerintah dan Danantara
Untuk mengatasi persoalan pembiayaan, pemerintah dan BPI Danantara telah sepakat berbagi porsi dalam restrukturisasi utang. Pemerintah akan fokus pada dukungan infrastruktur, sementara Danantara mengelola aspek operasional.
“Ini solusi terbaik. Mana yang porsinya Danantara, terutama operasional Whoosh, tentu kami kerjakan. Pemerintah fokus pada infrastruktur,” jelas Dony.
Ia optimistis pembagian peran yang lebih terstruktur mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menarik lebih banyak penumpang.
“Harapannya, Whoosh ke depan bisa lebih optimal memberikan layanan yang lebih baik dan membawa penumpang lebih banyak,” lanjutnya.
Pemerintah Siapkan PSO Lewat APBN
Sebelumnya, Menteri Investasi sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pemerintah siap menanggung sebagian biaya operasional Whoosh melalui skema public service obligation (PSO) yang bersumber dari APBN.
“Untuk ke depannya, sebagian porsi operasional Whoosh memang PSO dan akan ditanggung pemerintah,” ucap Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Ia menambahkan, mekanisme PSO sesuai regulasi yang mencakup dukungan pemerintah terhadap penyediaan prasarana dan transportasi publik. Sementara komponen sarana dan operasional dapat dikerjakan BUMN maupun badan usaha lain.
“Ada undang-undangnya. Untuk prasarana dan transportasi massa, pemerintah bertanggung jawab. Tapi sarana dan operasional bisa oleh BUMN maupun badan usaha lain,” jelasnya.
Dampak dan Prospek
Dengan restrukturisasi ini, pengelolaan Whoosh diharapkan berjalan lebih fokus dan berkelanjutan. Pengamat transportasi menilai skema pembiayaan campuran antara pemerintah dan badan usaha dapat memperkuat daya tahan finansial layanan transportasi massal berkecepatan tinggi tersebut.
Selain memperkuat aksesibilitas antara Jakarta dan Bandung, peningkatan layanan Whoosh ke depan diproyeksikan berdampak pada:
-
Lonjakan mobilitas harian
-
Pengurangan kemacetan dan polusi
-
Pertumbuhan ekonomi daerah
-
Pengembangan wisata
Jika berjalan efektif, Whoosh berpotensi menjadi model bisnis baru bagi proyek perkeretaapian modern di Indonesia.
