MataBerita –
Banyak keluarga penerima manfaat mulai mempertanyakan alasan bantuan sosial (bansos) tidak lagi dicairkan pada 2025. Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran tahun depan akan mengikuti indikator baru yang lebih ketat melalui sistem verifikasi data nasional yang sudah diperbarui.
Kebijakan ini diambil untuk memastikan bansos hanya diberikan kepada rumah tangga yang benar-benar membutuhkan, sekaligus menutup celah ketidakakuratan data yang selama ini menjadi masalah utama.
Pemeriksaan Data Bansos 2025 Kini Lebih Ketat dan Terintegrasi
Pemerintah mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis baru pengganti DTKS. Data ini terhubung langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam satu Kartu Keluarga, sehingga seluruh kondisi keluarga — identitas, ekonomi, aset, hingga aktivitas keuangan — dapat dianalisis otomatis.
Menurut penjelasan Kemensos, integrasi data juga melibatkan Bank Indonesia, OJK, serta bank-bank HIMBARA untuk membaca catatan finansial calon penerima. Pemeriksaan dilakukan melalui sistem BI-Checking, termasuk mengecek pinjaman, cicilan, dan produk finansial lainnya.
Pejabat Kemensos dalam beberapa keterangan resmi menyebut langkah ini penting untuk memastikan akurasi data.
“Penyaluran bansos harus tepat sasaran. Kami memperketat verifikasi agar penerimaan sesuai kondisi ekonomi terbaru masyarakat,” ujar Kemensos dalam rilis publiknya.
Indikator yang Membuat Bansos 2025 Tidak Lagi Disalurkan
Berdasarkan keterangan sejumlah pemerintah daerah dan pedoman Kemensos, berikut indikator yang membuat bantuan tidak diberikan meski sebelumnya terdaftar:
1. Utang dan Cicilan Finansial
-
Cicilan kendaraan bermotor
-
Pinjaman bank atau koperasi
-
Transaksi paylater (ShopeePayLater, LazPayLater, dll.)
-
Riwayat kredit di OJK
Mengapa dicek?
Aktivitas finansial mencerminkan kemampuan ekonomi. Jika cicilan menunjukkan kemampuan membayar tinggi, keluarga bisa naik desil.
2. Aset dan Tingkat Konsumsi
-
Rumah atau tanah bersertifikat
-
Pajak kendaraan masih aktif
-
Tagihan listrik yang tinggi
Kemensos menilai kepemilikan aset sebagai indikator kesejahteraan yang signifikan.
3. Kepesertaan BPJS
-
BPJS Kesehatan Mandiri kelas 1 atau 2
-
BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji setara/di atas UMK
Ini menunjukkan posisi ekonomi yang dianggap lebih stabil.
4. Saldo dan Aktivitas Rekening Bank
-
Saldo tabungan di bank HIMBARA (di luar rekening bansos)
-
Data dianalisis melalui BI-Checking dan OJK
5. Aktivitas Finansial Berisiko
-
Indikasi terlibat perjudian online atau transaksi mencurigakan
6. Status Pekerjaan
-
ASN, TNI, Polri
-
Pegawai BUMN/BUMD
-
Anggota keluarga yang bekerja pada instansi tersebut
Kategori ini otomatis tidak masuk prioritas karena dianggap mampu.
Pengaruh Indikator ke Penentuan Desil Kesejahteraan
Semua indikator di atas akan menentukan posisi keluarga dalam desil kesejahteraan.
Apa Itu Desil?
Desil adalah klasifikasi ekonomi dalam 10 kelompok:
-
Desil 1: Miskin ekstrem
-
Desil 2: Miskin
-
Desil 3: Hampir miskin
-
Desil 4: Rentan miskin
-
Desil 5: Hampir menengah
-
Desil 6–10: Menengah ke atas
Berdasarkan Keputusan Mensos No. 79/HUK/2025, ketentuannya adalah:
-
Desil 1–4: Berhak menerima PKH
-
Desil 1–5: Berhak menerima BPNT / Program Sembako
-
Desil 1–5: Penerima PBI-JK
-
Desil 1–5: Berpeluang dapat ATENSI
Keluarga di desil 6–10 tidak menjadi prioritas.
Kemensos menekankan bahwa penentuan akhir tetap melalui verifikasi lapangan oleh pendamping sosial.
Kondisi Lain yang Membuat Bansos Tidak Dicairkan
Meski masuk dalam desil penerima, bantuan bisa dihentikan jika:
Data dan Identitas
-
Data tidak valid
-
NIK/KK belum terverifikasi
-
Alamat tidak ditemukan
Perubahan Kondisi Keluarga
-
Penerima meninggal
-
Anggota keluarga bekerja sebagai ASN/TNI/Polri/pejabat negara
-
Perubahan ekonomi berdasarkan survei lapangan
Durasi Maksimal Penerimaan
Durasi bansos maksimal lima tahun. Setelah itu dianjurkan graduasi mandiri, terutama bagi keluarga yang sudah mampu.
Pejabat Kemensos juga menegaskan:
“Bansos sifatnya sementara, bukan permanen. Ketika keluarga sudah mandiri, kuota dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan.”
Mengapa Penting Memahami Alasan Bansos Tidak Cair 2025?
Dengan sistem verifikasi baru berbasis DTSEN yang lebih ketat dan terintegrasi, masyarakat perlu memahami indikator penyebab bansos tidak cair agar dapat memperbaiki data, melakukan updating NIK, dan memastikan informasi keluarga sesuai kondisi terbaru.
Artikel ini menjadi acuan agar warga mengetahui faktor penentu serta memahami alasan pemerintah memperketat penyaluran guna memastikan bantuan tepat sasaran.
