MataBerita – Rencana pemerintah menggandeng Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam proyek pengembangan peternakan ayam senilai Rp20 triliun memicu respons beragam dari pelaku perunggasan nasional. Sebagian peternak menilai langkah ini tidak efektif, sementara pihak lain melihatnya sebagai peluang memperkuat sektor hulu.
Peternak Menolak Danantara Masuk ke Bisnis Perunggasan
Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Pardjuni, meminta pemerintah tidak ikut terjun dalam bisnis perunggasan. Menurutnya, dana Rp20 triliun terlalu besar dan berisiko tidak tepat sasaran.
“Kami sering di-PHP. Pemerintah tidak perlu masuk bisnis ini, terlalu boros. Yang penting tegakkan aturan dengan jelas dan bangun infrastruktur hilir seperti pengolahan serta penyimpanan hasil unggas,” ujarnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (12/11/2025).
Fokus pada Penegakan Regulasi dan Infrastruktur
Pardjuni menyampaikan bahwa masalah utama peternak bukan pada ketersediaan daging ayam atau telur, melainkan fluktuasi harga pakan yang terus menekan biaya produksi. Ia menilai infrastruktur hilir yang kuat mampu menekan permainan broker di lapangan.
Budidaya Sebaiknya Tetap di Tangan Rakyat
Menurutnya, budidaya unggas adalah kegiatan yang harus tetap dijalankan oleh masyarakat, bukan pemerintah. “Bisnis unggas tidak mudah bagi pejabat yang tidak paham. Anggaran bisa hilang percuma,” ujarnya.
Kritik atas Alasan Mendukung Program MBG
Pardjuni juga tidak sepakat dengan alasan pemerintah bahwa pembangunan peternakan baru diperlukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan produksi nasional ayam dan telur saat ini sudah surplus.
Masalah Utama: Harga Bahan Pakan
Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga ayam dan telur bukan karena minimnya suplai, tetapi harga bahan baku pakan—terutama jagung—yang masih tinggi. Kondisi tersebut membuat biaya produksi peternak melambung.
Usulan Solusi: Penguatan Jagung dan Silo Penyimpanan
Pardjuni mengusulkan pemerintah mengalokasikan dana melalui Koperasi Merah Putih untuk membangun silo jagung di daerah sentra produksi. Menurutnya, impor jagung terukur juga perlu dipertimbangkan agar harga lebih stabil dan tidak dimanipulasi trader.
“Kalau pemerintah pintar, petani jagung dan peternak bisa sama-sama diselamatkan,” ujarnya.
Sikap Berbeda dari Sekjen GOPAN
Berbeda dengan Pardjuni, Sekretaris Jenderal GOPAN Sugeng Wahyudi menyambut baik rencana pemerintah yang bekerja sama dengan Danantara. Ia menganggap dana besar tersebut bisa memperkuat industri perunggasan dari sisi hulu.
“Sesuai berita yang kami terima, kebijakan ini patut disambut baik,” ujarnya pada Selasa (11/11/2025).
Peringatan Kesiapan BUMN Pangan
Meski mendukung, Sugeng mengingatkan bahwa pemerintah dan BUMN pangan harus menyiapkan perencanaan yang matang. Tanpa kesiapan, investasi berisiko tidak optimal dan tidak menyentuh akar masalah di lapangan.
Danantara Tunggu Kajian dan SKB Pemerintah
Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur masih menunggu kajian komprehensif yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) kementerian.
Dukungan untuk Program MBG
Ia menegaskan bahwa rencana ini merupakan bagian dari dukungan terhadap ketahanan pangan, khususnya pemenuhan kebutuhan protein bagi program MBG.
“Danantara akan mengkaji dengan baik dan melaksanakan sesuai kondisi korporasi yang sehat,” ujarnya.
Analisis: Persoalan Utama Tetap di Harga Pakan
Terlepas dari perdebatan mengenai dana Rp20 triliun, kebutuhan mendesak sektor perunggasan tetap sama: stabilisasi harga pakan, khususnya jagung. Banyak pengamat pangan menilai bahwa perbaikan rantai pasok jagung dan peningkatan kapasitas penyimpanan menjadi kunci untuk menekan biaya produksi ayam dan telur.
Jika kebijakan pemerintah tidak menyasar persoalan dasar ini, intervensi sebesar apa pun dikhawatirkan tidak memberikan dampak signifikan bagi peternak.
