Mata Berita – Pertanyaan soal gaji guru yang tak kunjung layak sudah lama menggantung di benak banyak orang. Para pendidik yang setiap hari berjibaku mencerdaskan generasi bangsa kerap kali harus hidup dengan penghasilan yang jauh dari kata sejahtera. Lalu siapa yang harus disalahkan? Apakah memang negara tidak punya uang, atau ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar soal anggaran?
Pertanyaan itu sepertinya juga ada di kepala Presiden Prabowo Subianto — dan di hadapan para ulama Nahdlatul Ulama dalam penutupan Musyawarah Nasional (Munas) NU di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (24/6/2026), Prabowo memilih untuk bicara terus terang. Ia membongkar angka-angka yang cukup mengejutkan, mulai dari kekayaan negara yang mengalir deras ke luar negeri, praktik licik under invoicing, hingga kebocoran anggaran yang nilainya bisa membuat siapa pun geleng kepala.
Pidato itu bukan sekadar ceramah biasa. Prabowo secara khusus memilih momen Munas NU untuk menyampaikan data-data tersebut karena ia percaya bahwa para ulama punya peran strategis — sebagai pemimpin, guru, sekaligus pembimbing masyarakat. Dan kalau para ulama paham kondisi riil keuangan negara, maka mereka bisa ikut mendorong perubahan dari akar rumput.
Indonesia Untung Besar, Tapi Uangnya ke Mana?
Dalam pidatonya, Prabowo mengutip data dari Dewan Ekonomi Nasional yang cukup mencengangkan. Dalam 22 tahun terakhir, Indonesia ternyata lebih sering untung daripada rugi. Dari 22 tahun itu, hanya 5 tahun Indonesia mengalami kerugian — sisanya, 17 tahun, kita surplus. Kedengarannya seperti kabar baik, bukan?
Tapi tunggu dulu. Total keuntungan selama 22 tahun itu mencapai 436 miliar dollar AS. Bahkan jika dihitung dalam rentang 42 tahun, kekayaan yang berhasil diraup negara ini mencapai 638 miliar dollar AS. Angka yang luar biasa besar. Namun ironisnya, dari keuntungan 436 miliar dollar AS itu, sekitar 343 miliar dollar AS justru mengalir keluar negeri.
“Kalau sekarang ada yang bilang rupiah lemah ini dan itu, ya karena kekayaannya kita keluar negeri,” ujar Prabowo blak-blakan. Ia menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah yang kerap menjadi perdebatan publik sesungguhnya punya akar yang jelas — uangnya tidak tinggal di dalam negeri. Yang tersisa dari keuntungan besar itu hanya sebagian kecil, karena sisanya sudah terbang ke luar sebelum sempat dimanfaatkan untuk pembangunan.
Praktik Under Invoicing: Kejahatan yang Diam-Diam Merampok Negara
Prabowo juga menyinggung satu praktik yang mungkin terdengar teknis, tapi dampaknya sangat nyata bagi rakyat: under invoicing. Secara sederhana, ini adalah praktik di mana pengusaha melaporkan nilai atau volume transaksi ekspor lebih rendah dari kenyataannya. Tujuannya? Tentu saja untuk menghindari pajak dan kewajiban yang seharusnya dibayarkan ke negara.
Bayangkan begini — sebuah perusahaan mengekspor batu bara sebanyak 1.000 ton. Tapi yang dilaporkan ke pemerintah hanya 500 ton. Selisih 500 ton itu menguap begitu saja, tanpa negara menerima sepeser pun dari sana. Prabowo menggambarkan kasus ini dengan gamblang dalam pidatonya: “Katanya mereka jual 1.000 ton, tapi yang mereka lapor 500 ton. Artinya negara rugi.”
Dan kerugiannya bukan main-main. Dalam 34 tahun, praktik under invoicing ini disebut telah merugikan Indonesia sebesar 908 miliar dollar AS — atau setara Rp 15.000 triliun. Angka itu bukan typo. Rp 15.000 triliun. Untuk konteks, APBN Indonesia saat ini berada di kisaran Rp 3.000 triliun per tahun. Artinya, dalam 34 tahun, kita kehilangan setara hampir lima kali APBN kita hanya dari satu jenis praktik kecurangan ini saja.
Mengapa Data Ini Disampaikan ke Ulama NU?
Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Prabowo memilih forum Munas NU untuk menyampaikan data-data berat seperti ini? Jawabannya ada pada keyakinan Prabowo bahwa ulama bukan sekadar pemimpin agama. Mereka adalah tokoh kepercayaan masyarakat di tingkat akar rumput — orang yang didengar, dihormati, dan dijadikan panutan. Jika para ulama memahami betapa besarnya potensi keuangan negara yang bocor, mereka bisa menjadi agen perubahan yang efektif dalam mendorong kesadaran publik dan akuntabilitas.
Koneksi yang Selama Ini Hilang: Kebocoran Anggaran dan Gaji Guru
Inilah inti dari pesan Prabowo yang paling menohok. Selama ini, banyak orang bertanya-tanya: kenapa anggaran pendidikan besar, tapi gaji guru masih memprihatinkan? Kenapa negara seolah tidak punya uang untuk menyejahterakan para pahlawan tanpa tanda jasa ini?
Prabowo menjawabnya dengan lugas. “Kenapa gaji guru tidak bisa baik, gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang? Ya karena uangnya enggak ada. Diambil terus,” katanya. Pernyataan itu singkat, tapi menampar cukup keras. Uangnya bukan tidak ada dari awal — tapi terus-menerus disedot oleh kebocoran sebelum sempat sampai ke tangan yang berhak.
Prabowo menyebut angka kebocoran anggaran negara yang mencapai sekitar 150 miliar dollar AS per tahun, atau setara Rp 2.500 triliun setiap tahunnya. Coba bayangkan, jika separuh saja dari angka itu bisa diselamatkan, berapa banyak guru yang bisa mendapatkan gaji layak? Berapa banyak sekolah yang bisa dibangun? Berapa banyak beasiswa yang bisa diberikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu?
Pelemahan Rupiah: Simptom dari Masalah yang Lebih Besar
Tidak berhenti di situ, Prabowo juga menarik benang merah antara arus keluar kekayaan negara dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang belakangan sering menjadi sorotan. Ketika uang terus mengalir ke luar negeri — baik melalui praktik under invoicing, transfer keuntungan korporasi asing, maupun berbagai celah lain — maka permintaan terhadap valuta asing meningkat sementara pasokan rupiah di dalam negeri berkurang. Hasilnya: rupiah melemah.
Ini bukan sekadar isu ekonomi makro yang hanya dipahami oleh para ekonom. Dampaknya sangat terasa di kehidupan sehari-hari — harga barang naik, daya beli melemah, dan masyarakat kecil yang paling merasakan akibatnya. Sementara itu, mereka yang memindahkan kekayaan ke luar negeri justru duduk nyaman menikmati hasilnya dari kejauhan.
Langkah ke Depan: Bukan Sekadar Wacana
Prabowo tidak hanya bicara soal masalah. Dalam berbagai kesempatan, pemerintahannya telah menyatakan komitmen untuk menutup celah-celah kebocoran ini — mulai dari penguatan pengawasan ekspor, reformasi perpajakan, hingga digitalisasi sistem keuangan negara. Meski jalan masih panjang, setidaknya kini masalahnya sudah diakui secara terbuka di tingkat tertinggi.
Transparansi seperti ini, meski mungkin terasa pahit, justru adalah langkah awal yang penting. Karena masalah yang tidak diakui tidak akan pernah bisa diselesaikan.
Refleksi: Sudah Saatnya Kita Tahu ke Mana Uang Kita Pergi
Pernyataan Prabowo di Munas NU ini meninggalkan pertanyaan besar yang perlu kita renungkan bersama. Kita adalah negara yang kaya sumber daya, punya keuntungan berlimpah selama puluhan tahun, tapi gagal menyejahterakan para guru yang mendidik generasi penerus bangsa. Bukan karena uangnya tidak ada — tapi karena terlalu banyak yang bocor di perjalanan.
Kesejahteraan guru bukan isu kecil. Ini adalah cermin dari seberapa serius kita menghargai pendidikan dan masa depan anak bangsa. Dan jika kebocoran Rp 2.500 triliun per tahun itu bisa dikurangi separuhnya saja, maka tidak ada lagi alasan bagi negara untuk mengatakan “uangnya tidak ada” saat diminta meningkatkan gaji guru. Pertanyaannya sekarang: sudah cukup serius kah kita untuk menuntut perubahan ini terjadi?
