Mata Berita – Ada momen yang jarang terlihat dari seorang Mahfud MD — bukan kemarahan, bukan retorika tajam, melainkan kesedihan. Ketika nama Ketua BEM FH Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin, mencuat ke publik dan mengakui menerima aliran dana senilai Rp 20 juta usai menggelar demonstrasi pada Senin (15/6/2026), eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu justru merespons dengan nada pilu. Bukan marah. Sedih.
Pengakuan Abdimaludin — yang bersama rekan-rekannya sempat bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden — langsung menjadi bahan perbincangan luas. Wajar saja. Di tengah gelombang aksi mahasiswa yang dalam beberapa bulan terakhir cukup masif, munculnya sosok demonstran berbayar tentu menggerus kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa secara keseluruhan. Dan Mahfud, sebagai akademisi sekaligus mantan pejabat negara, merasakan beban itu dengan cara yang sangat personal.
“Ya, sangat menyedihkan kalau sampai mahasiswa mau dibayar untuk itu,” ujar Mahfud saat ditemui di University Club (UC) UGM, Kamis (25/6/2026). Kalimat itu singkat, tapi beratnya luar biasa. Karena bagi Mahfud, mahasiswa bukan sekadar elemen sosial — mereka adalah simbol moral dari sebuah bangsa.
Bukan Fenomena Baru: Mahfud Bicara Soal Intel Berkamuflase Aktivis
Yang menarik dari respons Mahfud bukan hanya soal kekinian — ia justru menarik benang sejarah jauh ke belakang. Menurutnya, di setiap periode selalu ada sebagian kecil mahasiswa yang memilih keluar dari arus utama perjuangan. Bukan karena mereka tidak tahu yang benar, tapi karena ada kepentingan lain yang bermain.
“Zaman saya mahasiswa dulu banyak intel-intel — mahasiswa yang merangkap jadi intel, sekaligus berlagak aktivis,” ungkap Mahfud. Ia bercerita bahwa hubungan antara sesama aktivis mahasiswa di era Orde Baru kerap terasa canggung dan penuh kecurigaan. Dan ternyata, kecurigaan itu bukan tanpa alasan.
“Baru cair lagi hubungan kami sesudah Orde Baru runtuh, lalu kita ngobrol — oh, kamu dulu intel? Iya, dulu saya intel, dibayar dan sebagainya,” tambahnya dengan nada yang terdengar seperti kenangan pahit yang sudah bisa dikisahkan dengan senyum tipis.
Analogi itu sangat relevan dengan situasi hari ini. Dulu, penyusup berseragam aktivis disebut intel. Kini, mekanismenya mungkin lebih halus — ada yang bergerak lewat media sosial sebagai buzzer, ada yang tampil di jalanan sebagai demonstran sewaan. Cara berbeda, tapi tujuannya sama: memengaruhi opini dan membelokkan arah gerakan.
Buzzer, Demo Bayaran, dan Ancaman terhadap Solidaritas Mahasiswa
Mahfud tidak menutup mata terhadap realitas baru ini. Ia menyebut fenomena tersebut secara gamblang sebagai dua sisi dari koin yang sama. “Sekarang orang yang dibayar itu ada buzzer. Kemudian ada aktivis mahasiswa seperti yang terjadi di Jakarta, di UBK itu. Tapi itu arus kecil — arus kecil dan mudah ketahuan juga,” tegasnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan penting: meski ada yang bermain kotor, Mahfud tidak mau gerombolan kecil itu digunakan untuk mendiskreditkan seluruh gerakan mahasiswa. Karena bila itu yang terjadi, maka pihak yang diuntungkan justru mereka yang selama ini ingin membungkam suara kritis dari kampus.
Lebih jauh, Mahfud juga mengingatkan bahaya fragmentasi gerakan. Ia mewanti-wanti agar mahasiswa tidak mudah dipecah melalui pembentukan kelompok tandingan, termasuk BEM-BEM alternatif yang dibentuk bukan atas dasar kepentingan mahasiswa, melainkan kepentingan pihak lain.
“Sebaiknya mahasiswa itu jangan mau dipecah-pecah — ada BEM tandingan, ada BEM ini, BEM itu. Pokoknya berjuang saja secara objektif bahwa sekarang perlu perbaikan-perbaikan,” tegasnya. Pesan ini bukan sekadar imbauan moral. Ini adalah peringatan strategis: gerakan yang terpecah adalah gerakan yang mudah dikendalikan.
Mahfud Minta Prabowo Ungkap Dalang di Balik Demo Bayaran
Kesedihan Mahfud tidak berhenti pada level emosional. Ia juga bergerak pada level tuntutan konkret. Mahfud secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengungkap siapa sebenarnya yang membiayai aksi demonstrasi tersebut — jika memang pemerintah memiliki informasinya.
“Harusnya diomongin aja terang-terangan. Ini BEM ini dibayar ini, ini yang bayar. Yang bayar kelompok-kelompok tertentu kan selama ini yang diduga bukan orang swasta ya, orang dalam,” ujarnya dengan nada yang cukup berani untuk ukuran seorang mantan pejabat yang bicara soal dugaan keterlibatan orang dalam pemerintahan sendiri.
“Pak Prabowo, ungkapkan saja siapa yang bayar. Tapi saya ndak tahu siapa yang dimaksud,” lanjut Mahfud. Permintaan ini menarik karena mengandung logika sederhana namun tajam: jika pemerintah tahu siapa dalangnya, maka diam adalah pilihan yang perlu dipertanyakan. Transparansi bukan hanya hak publik — dalam kasus ini, ia adalah bentuk pertanggungjawaban.
Kritik Mahasiswa Tetap Punya Dasar, Jangan Disamaratakan
Di sinilah Mahfud membuat pembedaan yang penting. Ia tidak menggeneralisasi. Akui ada yang dibayar — tapi jangan jadikan itu alasan untuk membungkam semua suara kritis mahasiswa. Mahfud justru membela integritas gerakan mahasiswa secara umum dengan menegaskan bahwa kritik yang selama ini dilontarkan dari kampus memiliki substansi yang jelas.
“Kayak mahasiswa kan jelas — ini salahnya di sini lho, pemerintah disebut, kebijakannya disebut. Kalau bilang mahasiswa dibayar, terus siapa yang mau memperbaiki keadaan di tengah kita?” terang Mahfud dengan nada yang mempertanyakan logika balik dari narasi “demo bayaran” yang kerap digunakan untuk mendelegitimasi seluruh gerakan.
Artinya, bahkan jika ada segelintir yang bermain kotor, bukan berarti seluruh gerakan harus dianggap tidak sah. Menggunakan satu kasus untuk mematikan ribuan suara yang genuine adalah kesalahan logika — dan Mahfud paham betul bahwa logika semacam itulah yang sering kali dimanfaatkan oleh penguasa untuk menutup telinga.
Pelajaran dari Sejarah yang Masih Relevan Sampai Hari Ini
Kisah Mahfud MD soal intel berkamuflase aktivis di era Orde Baru bukan sekadar anekdot nostalgis. Ia adalah cermin. Indonesia punya sejarah panjang soal bagaimana kekuasaan menggunakan tangan-tangan tersembunyi untuk melemahkan gerakan dari dalam. Dan sejarah itu, sepertinya, belum selesai ditulis.
Yang berubah hanyalah kemasannya. Dulu intel menyusup dengan kartu mahasiswa. Kini, mungkin, cukup dengan transfer Rp 20 juta ke rekening ketua BEM. Caranya berbeda, tapi efeknya sama: kepercayaan publik tergerus, solidaritas retak, dan fokus gerakan bergeser dari isu yang seharusnya diperjuangkan ke drama internal yang melelahkan.
Pertanyaannya sekarang ada di tangan kita semua — masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah. Apakah pengakuan ini akan jadi momentum untuk membersihkan gerakan dari infiltrasi kepentingan? Atau justru akan dimanfaatkan sebagai senjata untuk membungkam semua suara yang tidak nyaman? Kesedihan Mahfud hari ini mungkin adalah pengingat bahwa kita perlu lebih jeli membedakan mana perjuangan yang tulus dan mana yang sekadar pura-pura berjuang.
