Mata Berita – Ada yang tidak biasa dari kabar yang beredar belakangan ini di tengah semangat pemerintah menggalakkan Koperasi Desa Merah Putih. Program yang dirancang untuk memberdayakan ekonomi desa itu kini tengah dibayangi duka yang mendalam — lima orang calon manajer meninggal dunia saat menjalani latihan dasar kemiliteran (latsarmil) di berbagai satuan TNI se-Indonesia. Bukan satu, bukan dua, tapi lima nyawa sekaligus.
Nama-nama mereka layak untuk dikenang: Yonanda Muhammad Taufik, Anisya Musyarofah, Novia Ramadani Sitorus, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari. Mereka bukan prajurit yang memang dilatih untuk kondisi ekstrem. Mereka adalah peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) — para sarjana muda yang mendaftarkan diri dengan harapan bisa berkontribusi bagi pembangunan desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kini, mereka pulang bukan sebagai manajer koperasi, melainkan dalam kondisi yang paling menyedihkan.
Kabar ini langsung memantik reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari pejabat negara setingkat menteri. Menteri Hak Asasi Manusia RI, Natalius Pigai, secara tegas menyuarakan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Pernyataannya jelas dan tanpa basa-basi: kematian ini harus diusut tuntas. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Dan seberapa serius pemerintah meresponsnya?
Pigai Angkat Bicara: “Tidak Boleh Dibiarkan”
Pada Senin, 29 Juni 2026, Menteri HAM Natalius Pigai berbicara kepada media di kantor Kementerian HAM, Jakarta. Kalimat pertama yang ia lontarkan sudah cukup menggambarkan betapa seriusnya ia memandang persoalan ini. “Kalau saya, kematian ini harus diusut. Tidak bisa dibiarkan. Tidak boleh mengabaikan,” ujar Pigai dengan nada tegas.
Pernyataan itu bukan sekadar retorika. Pigai menekankan bahwa setiap nyawa yang hilang dalam peristiwa semacam ini harus direspons dengan penuh tanggung jawab. Ia mengajukan sejumlah pertanyaan mendasar yang seharusnya sudah menjadi pertanyaan semua pihak sejak awal: Mengapa mereka bisa meninggal? Apa yang sebenarnya terjadi selama latihan berlangsung? Apakah ada faktor yang bisa dicegah?
“Kita tidak bisa kuantifikasi, tapi bahwa ini peristiwa yang serius. Untuk itu harus dicari mengapa terjadi. Mengapa mereka meninggal? Kenapa mereka meninggal? Apa yang menyebabkan mereka bisa meninggal?” kata Pigai, menegaskan bahwa angka lima korban bukan statistik yang bisa diabaikan begitu saja.
Evaluasi Pelatihan Tidak Hapus Proses Keadilan
Salah satu poin penting yang digarisbawahi Pigai adalah soal hubungan antara evaluasi program dan proses hukum. Ada kekhawatiran bahwa ketika sebuah program dievaluasi atau dihentikan sementara, proses pencarian keadilan bagi korban justru ikut terhenti — seolah evaluasi itu sudah cukup untuk menutup luka. Pigai menolak cara berpikir seperti itu.
Menurutnya, evaluasi dan penyelidikan adalah dua hal yang harus berjalan beriringan, bukan saling menggantikan. Program SPPI boleh saja dievaluasi, standar latsarmil boleh saja diperketat atau diubah, tetapi proses pencarian kebenaran atas kematian kelima orang tersebut harus tetap berjalan. Keluarga korban berhak mendapatkan jawaban yang jujur dan terbuka.
Jika Ada Kelalaian, Harus Ada Pertanggungjawaban
Pigai secara eksplisit menyebut kemungkinan adanya kelalaian manusia sebagai salah satu faktor yang harus diselidiki. Dan jika terbukti ada kelalaian — apalagi jika ada pihak yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kematian para peserta — maka hukum harus ditegakkan. Tidak ada kompromi di sana.
“Tidak boleh biarkan. Kalau ada orang yang menyebabkan — misalnya akibat disebabkan oleh ada orang lain yang menyebabkan kematian pada orang lain — proses. Tidak boleh abaikan,” tegasnya. Ini bukan sekadar imbauan moral, melainkan seruan agar aparat penegak hukum dan instansi terkait segera bergerak.
Soal Indikasi Pelanggaran HAM, Kementerian Masih Menelusuri
Meski Pigai sudah bersuara keras soal perlunya penyelidikan, Kementerian HAM sendiri mengaku masih dalam tahap awal penelusuran. Pigai menyampaikan bahwa pihaknya baru dua hari sebelumnya memerintahkan staf untuk memeriksa kasus ini secara menyeluruh. Artinya, kesimpulan soal ada atau tidaknya indikasi pelanggaran HAM belum bisa ditarik terlalu dini.
“Kita belum melihat kan. Ya saya baru perintahkan untuk staf saya untuk cek. Baru 2 hari lalu. Jadi nanti cek, setelah itu kita lihat,” ucap Pigai. Kejujuran ini justru penting — daripada terburu-buru membuat pernyataan yang belum berdasar, Kementerian HAM memilih untuk terlebih dahulu mengumpulkan data dan fakta yang memadai.
Desakan Evaluasi, Pemantauan, dan Penyelidikan
Pigai juga merinci tiga hal yang ia desak agar segera dilakukan oleh pihak-pihak berwenang: evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelatihan latsarmil dalam program SPPI, pemantauan kondisi peserta yang masih menjalani pelatihan serupa di berbagai daerah, serta penyelidikan atas penyebab kematian kelima korban. Ketiga hal ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.
Evaluasi tanpa penyelidikan hanya akan menghasilkan perubahan prosedur di permukaan, tanpa benar-benar menyentuh akar masalah. Sebaliknya, penyelidikan tanpa evaluasi bisa membuat kejadian serupa terulang di masa mendatang. Keduanya harus berjalan paralel dan transparan.
Siapa Kelima Korban Itu?
Di balik angka lima, ada wajah-wajah dan cerita-cerita manusia yang nyata. Yonanda Muhammad Taufik, Anisya Musyarofah, Novia Ramadani Sitorus, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari adalah para sarjana muda yang mendaftar dalam Program SPPI dengan semangat berkontribusi. Mereka mengikuti seleksi, lolos, dan kemudian menjalani latsarmil di berbagai satuan TNI di seluruh Indonesia sebagai bagian dari proses pembekalan sebelum bertugas sebagai manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Bayangkan semangatnya: mereka datang membawa harapan untuk membangun desa, untuk menjadi bagian dari perubahan. Namun di tengah proses pelatihan yang seharusnya mempersiapkan mereka, justru nyawa mereka yang harus berakhir. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal siapa yang bersalah — itu urusan penyelidikan. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah: apakah sistem pelatihan itu sudah dirancang dengan mempertimbangkan keselamatan peserta yang bukan berlatar belakang militer?
Konteks yang Lebih Luas: Latsarmil untuk Warga Sipil
Kasus ini membuka diskusi yang lebih besar soal penerapan latihan dasar kemiliteran bagi peserta sipil. Latsarmil memang dirancang untuk melatih disiplin, ketahanan fisik, dan mental. Dalam konteks prajurit, standar tersebut dibangun di atas fondasi seleksi ketat dan kondisi fisik yang sudah terukur. Namun ketika standar serupa diterapkan pada peserta sipil — bahkan sarjana yang belum tentu punya latar belakang kebugaran khusus — pertanyaan soal kesesuaian standar pelatihan menjadi sangat relevan.
Apakah ada medical screening yang memadai sebelum peserta menjalani latsarmil? Apakah ada protokol darurat yang jelas ketika peserta menunjukkan gejala kelelahan atau masalah kesehatan? Apakah ada pendampingan tenaga medis yang mencukupi di lokasi pelatihan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan teknis yang jawabannya bisa menentukan apakah kematian kelima orang ini bisa dikategorikan sebagai kecelakaan yang tidak terduga atau kelalaian yang seharusnya bisa dicegah.
Kasus meninggalnya lima calon manajer Kopdes Merah Putih ini bukan sekadar berita duka yang bisa berlalu setelah seminggu. Ini adalah panggilan serius bagi semua pihak — pemerintah, penyelenggara program, hingga institusi militer yang terlibat — untuk bersikap transparan dan bertanggung jawab. Pigai sudah menyuarakan yang seharusnya disuarakan. Kini pertanyaannya adalah: akankah suara itu benar-benar didengar dan diikuti dengan tindakan nyata? Keluarga kelima korban, dan seluruh masyarakat Indonesia, berhak mendapatkan jawabannya.
