Mata Berita – Bayangkan kamu membuka Google Search, mengetikkan sebuah topik berita hangat, lalu yang muncul hanyalah tautan kosong tanpa cuplikan isi artikel sama sekali. Tidak ada pratinjau, tidak ada konteks, tidak ada gambaran singkat yang membantumu memutuskan apakah artikel itu layak diklik. Terdengar frustasi? Itulah salah satu skenario yang, menurut Google, bisa terjadi jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta yang sedang digodok pemerintah Indonesia dan DPR RI disahkan dalam bentuknya yang sekarang.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memang sedang merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu poin paling krusial dalam revisi ini adalah soal hak ekonomi dan royalti atas karya jurnalistik. Gagasannya terdengar mulia: melindungi para jurnalis dan perusahaan media dari eksploitasi konten tanpa kompensasi yang adil. Namun, dalam praktiknya, implementasi aturan ini ternyata tidak sesederhana kelihatannya — dan Google pun angkat bicara secara terbuka.
Di satu sisi, ada industri pers yang selama bertahun-tahun merasa dirugikan karena kontennya diambil, disebarkan, bahkan dimonetisasi oleh platform digital dan agregator berita tanpa satu rupiah pun mengalir balik ke redaksi. Di sisi lain, ada raksasa teknologi yang menilai mekanisme yang diusulkan justru bisa mempersulit distribusi informasi secara bebas di internet. Perdebatan ini bukan sekadar soal uang — ini soal siapa yang berhak menentukan bagaimana informasi mengalir di era digital.
Keberatan Google: Bukan Soal Royalti, Tapi Soal Mekanismenya
Google tidak menolak prinsip penghormatan terhadap hak cipta. Perusahaan asal Mountain View ini secara eksplisit menyatakan bahwa mereka menghormati hak penerbit serta produsen konten untuk mengelola karya mereka. Yang menjadi keberatan utama Google adalah soal bagaimana mekanisme itu dirancang dalam draf RUU yang ada saat ini.
Dalam keterangan resminya, Google menyebut bahwa RUU yang diusulkan berpotensi mengganggu tatanan ekosistem digital yang selama ini sudah berjalan. Lebih spesifik, Google menyoroti dua risiko besar: pertama, platform bisa dibatasi dalam menampilkan tautan atau cuplikan (snippets) konten berita; kedua, penerbit berita bisa kehilangan kebebasan untuk menjalin kemitraan komersial secara mandiri.
Ancaman terhadap Snippets dan Distribusi Konten
Snippets — penggalan pendek isi artikel yang muncul di hasil pencarian — selama ini menjadi salah satu cara paling efektif bagi pembaca untuk menemukan konten yang relevan. Bagi penerbit, snippets sebenarnya adalah iklan gratis: mereka memberi gambaran isi artikel dan mendorong orang untuk mengklik. Jika RUU ini membatasi kemampuan platform seperti Google untuk menampilkan cuplikan tersebut, ironisnya justru penerbit yang bisa terkena dampak berupa penurunan traffic.
Pengalaman serupa pernah terjadi di Spanyol pada 2014, ketika negara itu memberlakukan “Google Tax” yang mewajibkan platform membayar untuk menampilkan snippets berita. Alih-alih mendatangkan pemasukan, Google News justru menutup layanannya di Spanyol. Hasilnya? Traffic ke situs-situs berita Spanyol turun drastis. Ini menjadi preseden yang kerap dikutip dalam perdebatan serupa di berbagai negara.
Ancaman terhadap Kemitraan Komersial Independen
Google juga menyoroti bahwa RUU ini berpotensi memaksa industri pers untuk bergantung pada lembaga pemerintah pusat dalam hal pengelolaan royalti. Padahal, saat ini Google sudah memiliki perjanjian komersial yang berjalan dengan lebih dari 30 penerbit Indonesia, termasuk melalui program News Showcase atau Berita Pilihan.
Jika mekanisme royalti harus melalui satu lembaga terpusat dan perjanjian B2B yang sudah ada tidak lagi diakui, maka seluruh ekosistem kemitraan yang sudah dibangun bertahun-tahun terancam runtuh. Bagi penerbit kecil dan menengah yang selama ini mengandalkan pendapatan dari program seperti ini, dampaknya bisa sangat terasa.
Alat yang Sudah Ada: Google Mengklaim Sudah Bergerak Lebih Dulu
Google tidak hanya mengkritik, mereka juga menunjukkan apa yang sudah mereka lakukan. Perusahaan ini menyebut sejumlah alat yang sudah tersedia bagi pemilik konten untuk mengatur kemunculan karya mereka di platform Google. Ada Snippet Control yang memungkinkan pemilik situs memilih apakah konten mereka boleh ditampilkan dalam bentuk cuplikan. Ada pula Google-Extended, sebuah pengaturan yang memberi kontrol lebih besar kepada situs web terkait penggunaan konten mereka dalam pelatihan model kecerdasan buatan.
Di YouTube, mekanisme Content ID sudah lama berjalan dan terbukti efektif membantu pemegang hak cipta mengidentifikasi, mengelola, bahkan memonetisasi konten mereka yang diunggah ulang oleh pihak lain. Google berargumen bahwa pendekatan berbasis alat dan dialog seperti ini jauh lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan regulasi yang kaku.
Namun, pertanyaannya tetap: apakah alat-alat itu sudah cukup untuk memenuhi rasa keadilan industri pers Indonesia yang selama ini merasa dirugikan? Jawabannya, menurut banyak pihak di industri media, adalah belum.
Suara Dewan Pers: Usul Skema Hibrid yang Lebih Fleksibel
Di tengah perdebatan ini, Dewan Pers hadir dengan usulan yang mencoba menjembatani dua kepentingan. Dahlan Dahi, anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Digital & Sustainability, mengusulkan model hibrid dalam pengelolaan hak ekonomi karya jurnalistik.
Apa Itu Skema Hibrid?
Dalam skema hibrid yang diusulkan Dewan Pers, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) tetap ada sebagai mekanisme resmi pengumpulan dan distribusi royalti. Namun, perusahaan media juga tetap diperbolehkan menjalin perjanjian langsung secara business-to-business (B2B) dengan platform digital, tanpa harus selalu melalui LMK.
“Mekanisme B2B itu artinya mengakui prosedur pembayaran royalti melalui deal perusahaan ke perusahaan. Bagi industri pers, ini bukan hal baru,” jelas Dahlan. Ia mencontohkan dua model yang berjalan di belahan dunia lain: Amerika Serikat yang lebih banyak mendorong mekanisme B2B, serta Eropa yang mengombinasikan keduanya — B2B sekaligus lembaga kolektif.
Usulan ini menarik karena memberi fleksibilitas. Penerbit besar dengan sumber daya negosiasi yang kuat bisa menjalin deal langsung dengan platform, sementara penerbit kecil yang tidak punya kapasitas negosiasi bisa terlindungi melalui LMK. Ini lebih realistis dan lebih adil secara struktural.
Mengapa Dewan Pers Tetap Mendukung Revisi UU?
Meski mengusulkan penyesuaian mekanisme, Dewan Pers secara tegas mendukung semangat revisi UU Hak Cipta ini. Sebab selama ini, karya jurnalistik berada dalam zona abu-abu hukum: bisa dikutip siapa saja, untuk keperluan apa saja, asalkan menyebut sumbernya. Platform digital, agregator berita, mesin pencari, bahkan sistem kecerdasan buatan menggunakan konten jurnalistik tanpa kewajiban membayar kompensasi apa pun kepada perusahaan media yang memproduksinya.
Dahlan menegaskan bahwa Dewan Pers berterima kasih atas langkah Kementerian Hukum yang akhirnya mengadopsi ide perlindungan karya jurnalistik dalam draf revisi undang-undang. Ini adalah pengakuan bahwa konten jurnalistik bukan sekadar informasi publik gratis — ia adalah produk kerja keras yang seharusnya memiliki nilai ekonomi yang dilindungi hukum.
Posisi Pemerintah: Karya Jurnalistik Harus Masuk Objek Hak Cipta
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan arah kebijakan yang cukup jelas: karya jurnalistik yang digunakan untuk tujuan komersial wajib mendapatkan izin dari pemegang hak dan diwajibkan membayar royalti. Kementerian Hukum sedang memproses agar karya jurnalistik secara resmi masuk dalam kategori objek hak cipta dalam UU yang baru.
“Prinsipnya nanti di dalam undang-undang hak cipta yang akan datang, bahkan untuk sebuah karya jurnalistik itu nanti akan semakin dilindungi,” ujar Supratman. Pemerintah optimistis bahwa dengan masuknya karya jurnalistik sebagai objek hak cipta, berbagai permasalahan yang selama ini mengganggu industri pers bisa diminimalisir secara signifikan.
Keseimbangan yang Sulit: Antara Perlindungan dan Keterbukaan
Google sendiri mengakui bahwa menemukan keseimbangan yang tepat antara ekosistem internet yang terbuka, perkembangan kecerdasan buatan, dan hak pemegang hak cipta adalah hal yang rumit — namun bukan tidak mungkin. Mereka memperingatkan bahwa mandat yang terlalu kaku dan luas justru akan merugikan kreator lokal, memperlambat inovasi, dan melemahkan daya saing Indonesia di panggung global.
Google menyerukan kerangka hak cipta yang fleksibel dan modern sebagai kunci agar ekosistem digital Indonesia terus berkembang. Mereka berkomitmen untuk terus terlibat secara aktif dengan kementerian terkait dan mendorong pemerintah mempertimbangkan kembali proposal yang ada. “Dengan bekerja sama, kita dapat merancang Undang-Undang Hak Cipta yang melindungi para inovator sekaligus mempercepat masa depan digital Indonesia,” tulis Google.
Pada akhirnya, perdebatan soal RUU Hak Cipta ini bukan hanya soal siapa yang harus membayar kepada siapa. Ini adalah pertanyaan yang jauh lebih besar: seperti apa model ekosistem informasi digital yang adil, berkelanjutan, dan tetap mendukung kebebasan mengakses pengetahuan? Jawabannya tidak bisa datang hanya dari satu pihak. Pemerintah, industri pers, platform teknologi, dan masyarakat sipil perlu duduk bersama — karena undang-undang yang lahir dari dialog yang matang akan jauh lebih kuat daripada regulasi yang dipaksakan tanpa memahami kompleksitas lapangan. Pertanyaannya sekarang: apakah semua pihak benar-benar siap untuk percakapan itu?
