Mata Berita – Selama ini, ketika kita mendengar kata “pertahanan negara“, yang terbayang mungkin adalah alutsista, tentara, atau perbatasan wilayah. Tapi bagaimana jika ternyata kondisi psikologis masyarakat juga dianggap sebagai salah satu faktor penentu kekuatan bangsa? Itulah yang kini secara resmi dituangkan dalam kebijakan pemerintah Indonesia.
Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025–2029 secara eksplisit memasukkan gangguan mental dan psikologis masyarakat sebagai salah satu dampak ancaman nirmiliter yang berpotensi mengganggu keselamatan bangsa. Ini bukan sekadar catatan kaki dalam dokumen tebal—ini adalah pernyataan strategis yang mencerminkan bagaimana negara kini memandang kesehatan jiwa sebagai urusan keamanan nasional.
Langkah ini menarik sekaligus penting untuk dipahami oleh masyarakat luas. Karena implikasinya tidak hanya menyentuh ranah kebijakan pemerintah semata, tetapi juga menegaskan betapa seriusnya dampak krisis—baik itu pandemi, bencana alam, maupun terorisme biologis—terhadap kondisi psikis kolektif suatu bangsa. Mari kita bedah lebih dalam apa yang sebenarnya diatur dalam kebijakan ini.
Apa Itu Ancaman Nirmiliter dan Mengapa Penting?
Ancaman nirmiliter adalah segala bentuk ancaman yang tidak secara langsung berwujud serangan bersenjata, namun tetap mampu melemahkan ketahanan dan kedaulatan suatu bangsa. Bentuknya bisa sangat beragam: krisis ekonomi, wabah penyakit, disinformasi massal, kejahatan siber, bencana alam, hingga gangguan sosial yang berkepanjangan.
Dalam konteks Perpres 111 Tahun 2025, ancaman nirmiliter ini dipetakan secara sistematis dalam Matriks Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter. Di sinilah gangguan mental dan psikologis masyarakat mendapat tempat yang jelas sebagai salah satu dampak nyata dari berbagai krisis. Dokumen tersebut secara tegas menyebutkan bahwa ancaman semacam ini dapat “meningkatkan angka kematian dan kecacatan, meningkatkan gangguan mental dan psikologis, yang berpengaruh terhadap keselamatan bangsa.”
Pernyataan ini bukan hiperbolik. Kita sudah menyaksikan sendiri bagaimana pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga memicu gelombang kecemasan, depresi, dan trauma sosial yang meluas. Kondisi psikologis masyarakat yang terguncang secara masif bisa berujung pada ketidakpercayaan terhadap institusi, meningkatnya konflik sosial, dan melemahnya kohesi masyarakat—semuanya adalah faktor yang secara langsung melemahkan fondasi pertahanan negara.
Kesehatan Mental dalam Kerangka Pertahanan: Bukan Hal Sepele
Gangguan Psikologis Sebagai Risiko Sistemik
Dalam kebijakan ini, gangguan psikologis dipandang bukan sebagai masalah individual semata, melainkan sebagai risiko sistemik. Artinya, ketika proporsi signifikan dari populasi mengalami tekanan mental yang berat akibat suatu krisis, dampaknya akan merambat ke seluruh sendi kehidupan—produktivitas kerja menurun, angka kriminalitas berpotensi naik, kepercayaan publik terhadap pemerintah terkikis, dan stabilitas sosial terganggu.
Bayangkan sebuah daerah yang baru saja dilanda bencana besar. Selain kerusakan infrastruktur yang kasat mata, ada luka yang tidak terlihat: warga yang mengalami PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), anak-anak yang trauma dan tidak mau bersekolah, hingga keluarga yang kehilangan harapan. Jika kondisi ini tidak ditangani dengan serius dan sistematis, maka pemulihan daerah tersebut—bahkan dalam aspek ekonomi dan sosial—akan jauh lebih lambat dan sulit.
Itulah mengapa Perpres ini memandang kesehatan mental bukan hanya sebagai isu Kementerian Kesehatan, tetapi sebagai bagian integral dari strategi pertahanan negara secara menyeluruh.
Ancaman dari Bioterorisme dan Bencana Non-Alam
Perpres 111/2025 juga secara spesifik menyebut bioterorisme sebagai salah satu sumber ancaman yang dapat memicu gangguan psikologis massal. Ini adalah pengakuan yang cukup berani dan futuristik. Bioterorisme—penggunaan agen biologis seperti virus atau bakteri secara sengaja untuk menimbulkan ketakutan dan kerusakan—tidak hanya berbahaya secara fisik, tetapi juga memiliki efek psikologis yang sangat kuat karena sifatnya yang tidak kasat mata dan sulit diprediksi.
Ketakutan kolektif yang muncul dari ancaman semacam ini bisa dengan cepat berkembang menjadi kepanikan massal, yang pada gilirannya justru memperparah situasi dan mempersulit penanganan krisis. Maka, membangun ketangguhan psikologis masyarakat—kemampuan untuk tetap tenang, rasional, dan berfungsi di tengah krisis—menjadi komponen penting dalam strategi pertahanan modern.
Siapa yang Bertanggung Jawab? Pembagian Peran yang Jelas
Salah satu hal praktis yang diatur dalam Perpres ini adalah kejelasan pembagian peran antarlembaga dalam menghadapi ancaman nirmiliter, termasuk dampak psikologisnya. Kementerian Kesehatan ditunjuk sebagai unsur utama dalam penanganan krisis yang berimplikasi pada kesehatan mental masyarakat. Ini logis, mengingat Kemenkes memiliki infrastruktur layanan kesehatan hingga ke tingkat daerah, termasuk puskesmas dan rumah sakit jiwa.
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diposisikan sebagai unsur pendukung. Peran pendukung ini bisa bermacam-macam bentuknya: dari membantu distribusi logistik dan pengamanan di wilayah terdampak, hingga mendukung operasi psikologis untuk menjaga kondusivitas sosial selama krisis berlangsung.
Koordinasi lintas kementerian seperti ini adalah kunci. Penanganan dampak psikologis dari sebuah krisis besar tidak bisa hanya diserahkan kepada satu institusi. Dibutuhkan kolaborasi antara layanan kesehatan, aparat keamanan, pemerintah daerah, lembaga sosial, dan bahkan masyarakat sipil itu sendiri.
Perpres 111/2025 dan Penguatan Sishankamrata
Secara lebih luas, Perpres Nomor 111 Tahun 2025 ini berfungsi sebagai pedoman strategis pengelolaan Sistem Pertahanan Negara selama lima tahun ke depan, yakni periode 2025–2029. Kebijakan ini juga merupakan bentuk penguatan doktrin Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)—sebuah konsep pertahanan yang menempatkan seluruh rakyat sebagai subjek aktif pertahanan, bukan sekadar objek yang dilindungi.
Dalam semangat Sishankamrata yang lebih adaptif ini, kualitas hidup masyarakat—termasuk di dalamnya kesehatan mental—diakui sebagai bagian dari daya tangkal bangsa. Masyarakat yang sehat secara psikologis, tangguh menghadapi tekanan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat adalah masyarakat yang sulit digoyahkan oleh ancaman, baik dari luar maupun dari dalam.
Pendekatan ini sejalan dengan tren global, di mana negara-negara maju semakin menyadari bahwa ketahanan nasional bukan semata-mata soal kekuatan militer, tetapi juga soal resiliensi sosial dan kesejahteraan psikologis warganya. Finlandia, misalnya, sudah lama memasukkan resiliensi psikologis warga sebagai pilar penting dalam strategi pertahanan totalnya.
Apa Artinya Ini bagi Kita Sebagai Warga?
Mungkin pertanyaan yang muncul adalah: apa hubungannya kebijakan ini dengan kehidupan kita sehari-hari? Ternyata, cukup banyak. Pertama, kebijakan ini memberi sinyal bahwa negara mulai serius menaruh perhatian pada isu kesehatan mental—sesuatu yang selama ini kerap dianggap tabu atau urusan pribadi. Ini bisa menjadi dorongan untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa yang lebih mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat luas.
Kedua, sebagai warga negara, kita pun punya peran. Menjaga kesehatan mental diri sendiri, mendukung orang-orang di sekitar yang sedang berjuang secara psikologis, dan tidak menyebarkan informasi yang menimbulkan kepanikan—semua itu adalah kontribusi nyata terhadap ketahanan kolektif bangsa.
Kebijakan pertahanan yang mencantumkan kesehatan mental bukan sekadar dokumen formal belaka. Ini adalah pengakuan bahwa sebuah bangsa yang kuat dimulai dari warga-warganya yang sehat—tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara jiwa. Dan itu adalah tanggung jawab yang kita emban bersama, bukan hanya oleh pemerintah dan TNI, tetapi oleh setiap dari kita. Sudahkah kamu menjaga kesehatan mentalmu hari ini?
