Mata Berita – Bayangkan Anda baru saja diterima sebagai calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Anda membayangkan pelatihan tentang pembukuan, manajemen stok, atau strategi pelayanan pelanggan. Tapi yang terjadi justru berbeda — Anda diminta lari pagi, baris-berbaris, dan menjalani pembekalan di satuan pendidikan TNI. Membingungkan? Itulah yang kini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat kebijakan publik dan militer.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sejatinya merupakan inisiatif pemerintah yang digadang-gadang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di akar rumput. Namun, model pembekalan yang melibatkan institusi TNI dan pendekatan bela negara ala militer justru memunculkan tanda tanya besar: apakah benar ini yang dibutuhkan oleh para pengelola koperasi desa?
Pengamat militer Jaleswari Pramodhawardhani, yang akrab disapa Dani, angkat bicara soal fenomena ini. Dalam sebuah tayangan program Gaspol Kompas.com, ia menyampaikan sejumlah catatan kritis yang layak untuk kita renungkan bersama — bukan sekadar soal pelatihan fisik, tapi juga soal bagaimana ruang dialog sipil kian menyempit di negeri ini.
Disiplin Bukan Monopoli TNI
Salah satu poin utama yang disampaikan Dani adalah tentang persepsi keliru mengenai disiplin. Ada anggapan yang beredar — baik tersirat maupun tersurat — bahwa untuk menghasilkan SDM yang disiplin dan tangguh, mereka perlu “ditempa” ala militer. Tinggal di barak, ikut latihan dasar kemiliteran, bahkan baris-berbaris.
“Saya rasa kawan-kawan yang bertugas sebagai karyawan koperasi tidak membutuhkan disiplin ala militer, atau harus tinggal di barak, atau apa namanya, menguasai soal latihan dasar militer, baris-berbaris,” ujar Dani tegas.
Ia menekankan bahwa disiplin adalah nilai universal yang tidak dimiliki secara eksklusif oleh TNI. Seorang guru yang datang tepat waktu setiap hari, mengoreksi tugas muridnya dengan teliti, dan menjaga etika profesi — itu juga disiplin. Seorang petani yang bangun subuh, merawat ladangnya dengan konsisten, dan tidak menyerah di tengah gagal panen — itu pun bentuk disiplin. Disiplin masyarakat sipil nyata adanya, dan tidak kalah kuatnya.
“Disiplin ala guru, disiplin ala masyarakat sipil itu kan juga ada. Kenapa semua harus didisiplinkan tubuhnya?” tambah Dani, mempertanyakan logika di balik pendekatan yang terkesan seragam ini.
Yang Dibutuhkan Manajer Koperasi Bukan Kemampuan Lari
Mari kita bayangkan seorang manajer koperasi desa dalam kesehariannya. Ia harus mengelola kas masuk dan keluar, memastikan stok barang di toko tersedia, bernegosiasi dengan pemasok, melayani anggota koperasi, dan menyusun laporan keuangan secara berkala. Tidak ada satu pun dari tugas itu yang membutuhkan kemampuan berlari atau ketahanan fisik ala prajurit.
Inilah yang disoroti Dani dengan sangat lugas. Menurutnya, pembekalan bagi calon manajer koperasi seharusnya berpusat pada hal-hal yang benar-benar relevan dengan pekerjaan mereka.
Keterampilan Manajerial yang Sesungguhnya Dibutuhkan
Dani merinci bahwa fokus pelatihan idealnya mencakup kemampuan mengelola keuangan, mengatur operasional toko agar efektif, serta berbagai kecakapan teknis lainnya yang relevan dengan tata kelola koperasi. Literasi keuangan, misalnya, adalah pondasi yang mutlak dibutuhkan agar koperasi tidak berakhir merugi di tahun pertama operasionalnya.
Selain itu, kemampuan komunikasi dengan anggota, pemahaman regulasi koperasi, hingga keterampilan digital untuk pencatatan transaksi modern juga jauh lebih aplikatif. Koperasi yang sehat membutuhkan manajer yang cerdas secara manajerial, bukan sekadar kuat secara fisik.
Paradoks Antara Nilai Koperasi dan Nilai Militer
Ada benturan mendasar yang diidentifikasi oleh Dani, yakni paradoks antara kultur koperasi dan kultur militer. Koperasi, secara historis dan filosofis, dibangun di atas semangat gotong royong, kesetaraan, dan partisipasi demokratis seluruh anggotanya. Keputusan diambil bersama, bukan atas perintah dari atas ke bawah.
Militer, di sisi lain, beroperasi berdasarkan hierarki komando yang ketat. Ada atasan dan bawahan, ada perintah yang wajib dipatuhi tanpa banyak perdebatan. Dua nilai ini pada dasarnya bertolak belakang.
“Jadi, ada paradoks-paradoks di sini yang harusnya dijawab,” tegas Dani. Ketika nilai-nilai militeristik disuntikkan ke dalam institusi yang sejatinya bersifat kolegial dan demokratis seperti koperasi, ada risiko nyata bahwa semangat gotong royong justru terkikis dan digantikan oleh ketundukan buta.
Ruang Sipil yang Menyempit
Di luar soal relevansi pelatihan, Dani menyentuh isu yang lebih dalam dan lebih mengkhawatirkan: menyempitnya ruang dialog sipil di Indonesia. Ketika publik atau kalangan akademisi mencoba mengkritisi pelibatan TNI dalam urusan-urusan sipil — termasuk dalam hal ini pembekalan calon manajer koperasi — kritik itu kerap diredam dengan narasi besar.
Kata “pembangunan” menjadi tameng yang sulit ditembus. Siapa yang berani menolak pembangunan? Siapa yang mau dicap tidak pro kepentingan nasional?
“Ketika kata-kata ‘pembangunan’ itu menjadi argumentasi, siapapun pasti susah untuk menolak. Nanti kalau menolak dibilang, ‘Waduh, itu menolak pembangunan. Enggak pro pembangunan,'” papar Dani.
Ini bukan sekadar soal koperasi. Ini adalah pola yang berulang dalam berbagai kebijakan: mengemas pelibatan institusi militer dalam bingkai retorika nasionalisme dan pembangunan, sehingga siapapun yang mempertanyakannya seolah-olah berada di pihak yang salah. Padahal, mempertanyakan relevansi dan efektivitas sebuah kebijakan adalah hak serta kewajiban warga negara yang demokratis.
Apa yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah?
Dani menegaskan bahwa pemerintah sejauh ini belum memberikan penjelasan yang memadai dan transparan soal alasan di balik pelibatan TNI dalam pembekalan calon manajer koperasi ini. Ruang untuk berdialog terbatas, dan pertanyaan-pertanyaan kritis dari masyarakat sipil kerap tidak mendapat jawaban yang substantif.
Padahal, transparansi adalah kunci. Jika memang ada alasan kuat mengapa pendekatan militeristik dipilih — misalnya menyangkut efisiensi logistik, ketersediaan fasilitas, atau alasan lain yang terukur — maka pemerintah semestinya berani menjelaskannya secara terbuka kepada publik. Bukan dengan cara menutup perdebatan menggunakan slogan-slogan besar yang tidak terbantahkan.
Selain itu, desain kurikulum pembekalan perlu melibatkan para ahli di bidang perkoperasian, ekonomi, dan manajemen SDM — bukan semata mengandalkan framework pendidikan militer yang memang dirancang untuk tujuan yang sangat berbeda.
Program Koperasi Desa Merah Putih adalah cita-cita yang mulia: memberdayakan ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah. Namun cita-cita mulia membutuhkan eksekusi yang tepat sasaran. Manajer koperasi yang hebat lahir dari pelatihan yang relevan — bukan dari barak, melainkan dari ruang kelas yang mengajarkan mereka cara membaca neraca keuangan, melayani anggota dengan baik, dan memimpin tim dengan semangat gotong royong. Pertanyaannya sekarang: apakah para pengambil kebijakan benar-benar mendengarkan suara-suara kritis ini, atau akan terus berlindung di balik kata “pembangunan”?
