Mata Berita – Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggalkan jejak kerusakan yang belum sepenuhnya terpetakan. Di tengah kepanikan dan kesibukan warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian, ada satu hal mendesak yang diminta langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): segera laporkan kondisi rumah Anda yang rusak. Langkah sederhana ini ternyata jauh lebih penting dari yang terlihat di permukaan.
Permintaan ini bukan sekadar formalitas administratif. Di baliknya ada mekanisme pendataan yang akan menentukan siapa saja yang berhak mendapat bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Tanpa laporan dari warga, hak-hak tersebut bisa terlewat begitu saja — dan itulah yang ingin dicegah BNPB sejak dini.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, secara khusus menyampaikan imbauan ini dalam konferensi pers yang digelar pada Minggu, 16 Agustus 2026. Ia menekankan bahwa proses verifikasi dan validasi data kerusakan sudah mulai berjalan, dan partisipasi aktif warga menjadi kunci agar tidak ada korban yang luput dari perhatian pemerintah.
Mengapa Laporan Warga Sangat Krusial Saat Ini?
Bayangkan situasinya: ratusan bahkan ribuan rumah tersebar di berbagai kabupaten dan kota yang terdampak gempa. Tim lapangan tidak mungkin menjangkau setiap sudut wilayah terdampak secara bersamaan dalam waktu singkat. Di sinilah peran warga menjadi sangat vital — mereka adalah “mata dan telinga” pertama yang bisa memberi informasi akurat tentang kondisi hunian mereka sendiri.
Abdul Muhari menjelaskan bahwa data yang masuk dari laporan warga akan menjadi data awal yang kemudian diverifikasi secara teknis oleh tim ahli. “Segera laporkan pada aparat RT terdekat, RW, atau aparat desa, atau ke kantor BPBD setempat. Ini akan menjadi data awal kami nantinya untuk bisa melakukan rekapitulasi dari rumah rusak yang akan kita verifikasi secara teknis nantinya,” tegasnya.
Artinya, laporan dari warga bukan langsung dijadikan keputusan final, tetapi menjadi titik awal yang memicu proses verifikasi resmi. Jadi, tidak perlu khawatir salah melaporkan — yang penting data itu masuk terlebih dahulu agar pemerintah bisa bergerak.
Apa yang Harus Dicek Sebelum Melapor?
BNPB meminta warga yang saat ini masih berada di pengungsian untuk menyempatkan diri mengecek kondisi rumah masing-masing sebelum atau saat melapor. Tujuannya agar laporan yang diberikan lebih informatif dan membantu proses verifikasi teknis selanjutnya.
Periksa Struktur Bangunan Secara Menyeluruh
Warga diminta memperhatikan apakah ada kerusakan pada struktur utama rumah, seperti dinding yang retak, kolom yang miring, atau pondasi yang tampak bergeser. Keretakan di sudut-sudut ruangan juga perlu dicatat karena bisa menjadi indikasi kerusakan struktural yang lebih serius di balik permukaan dinding.
Jangan Abaikan Kerusakan yang Terlihat “Kecil”
Banyak warga cenderung meremehkan retakan kecil atau kerusakan ringan, berpikir bahwa hal itu tidak perlu dilaporkan. Padahal, dalam konteks gempa besar seperti M 7,7 ini, kerusakan ringan sekalipun tetap masuk dalam kategori pendataan pemerintah. Setiap tingkat kerusakan — ringan, sedang, maupun berat — memiliki skema bantuan tersendiri. Jadi, laporkan semuanya.
Dokumentasikan dengan Foto Jika Memungkinkan
Meski bukan syarat wajib saat pelaporan awal, memiliki dokumentasi foto kerusakan rumah akan sangat membantu proses verifikasi teknis. Gunakan kamera ponsel untuk mengabadikan kondisi dinding, atap, lantai, atau bagian rumah lain yang tampak rusak. Simpan foto-foto tersebut untuk diserahkan saat petugas datang melakukan pengecekan lapangan.
Data Kerusakan Terkini: Masih Terus Bergerak
Hingga Minggu sore, 16 Agustus 2026, BNPB mencatat data sementara kerusakan rumah akibat gempa NTT sebagai berikut: 154 rumah rusak berat, 49 rumah rusak sedang, dan 38 rumah rusak ringan. Total sementara mencapai 241 unit rumah yang terdampak dalam berbagai tingkat kerusakan.
Namun, Abdul Muhari menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat dinamis dan sangat mungkin berubah signifikan dalam waktu dekat. “Kalau untuk data rumah rusak ini pasti akan dinamis. Karena biasanya di hari pertama itu pencatatan kita lakukan hanya berbasiskan pada laporan di lapangan, laporan visual dan seterusnya,” jelasnya.
Memasuki hari kedua pascagempa, tim BNPB dan BPBD mulai turun langsung ke kabupaten dan kota yang terdampak untuk mulai memverifikasi serta memvalidasi data yang sudah masuk. Proses ini penting agar bantuan yang disalurkan nantinya benar-benar tepat sasaran dan tidak ada warga yang dirugikan.
Ke Mana Harus Melapor?
Prosedurnya cukup mudah dan tidak perlu birokrasi yang rumit. BNPB menyarankan warga untuk melapor melalui jalur paling dekat yang tersedia, yaitu:
Aparat Lingkungan Setempat
Ketua RT atau RW adalah pintu pertama yang paling mudah dijangkau. Cukup datangi atau hubungi mereka dan sampaikan kondisi kerusakan rumah Anda. Mereka akan meneruskan data tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.
Aparat Desa atau Kelurahan
Jika aparat RT/RW tidak dapat dihubungi, langsung datangi kantor desa atau kelurahan terdekat. Petugas di sana sudah mendapat arahan untuk menampung laporan kerusakan dari warga terdampak gempa.
Kantor BPBD Setempat
Bagi yang ingin memastikan laporan langsung masuk ke sistem resmi, kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di masing-masing kabupaten/kota adalah tujuan yang paling tepat. BPBD adalah perpanjangan tangan BNPB di tingkat daerah dan menjadi pusat koordinasi data kerusakan pascagempa.
Hak Warga dalam Proses Pemulihan Pascagempa
Satu hal yang perlu dipahami oleh seluruh warga terdampak: pelaporan kerusakan rumah bukan sekadar membantu pemerintah mengumpulkan data, tetapi juga merupakan langkah untuk melindungi hak Anda sendiri. Pemerintah memiliki program pemulihan dan rekonstruksi bagi warga yang rumahnya rusak akibat bencana alam, termasuk gempa bumi.
“Agar hak-hak masyarakat, hak-hak saudara-saudara kita nantinya dalam pemulihan dan konstruksi, bisa kita data dari saat ini,” ungkap Abdul Muhari. Pernyataan ini menegaskan bahwa proses pendataan yang dimulai hari ini adalah fondasi bagi program bantuan jangka panjang yang akan diterima warga NTT.
Warga yang tidak melapor berisiko tidak masuk dalam daftar penerima bantuan perbaikan rumah, meski secara nyata rumah mereka mengalami kerusakan. Jangan biarkan hak itu hilang hanya karena informasi yang kurang atau kelalaian melapor.
Gempa besar selalu meninggalkan luka — bukan hanya pada bangunan, tetapi juga pada semangat dan kehidupan masyarakat yang terdampak. Namun di tengah situasi sulit seperti ini, satu langkah kecil seperti melaporkan kerusakan rumah bisa membuka jalan bagi bantuan nyata yang mengubah keadaan. Jika Anda atau keluarga berada di NTT dan rumah Anda terdampak gempa M 7,7 ini, jangan tunda lagi — segera laporkan ke RT, RW, aparat desa, atau BPBD setempat hari ini juga. Setiap laporan adalah suara yang memastikan Anda tidak tertinggal dalam proses pemulihan.
