MataBerita – Penetapan UMK Jawa Barat 2026 kembali menjadi sorotan utama menjelang akhir tahun. Pemerintah pusat tengah menyiapkan pengumuman resmi terkait kebijakan upah minimum yang akan berlaku mulai tahun depan, seiring rampungnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan.
Bagi Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dan menjadi pusat industri nasional, kebijakan UMK bukan sekadar angka di atas kertas. Besaran upah minimum berpengaruh langsung terhadap daya beli jutaan pekerja, stabilitas sosial, hingga iklim investasi di kawasan industri strategis seperti Bekasi, Karawang, dan Bandung Raya.
Di tengah harapan buruh akan kenaikan upah yang lebih layak, muncul pula kekhawatiran dari kalangan pengusaha terkait kemampuan dunia usaha untuk menyesuaikan diri. Kondisi inilah yang membuat pembahasan UMK Jawa Barat 2026 menjadi isu krusial yang dinantikan banyak pihak.
Pemerintah Siap Umumkan Kebijakan Upah Minimum 2026
Pemerintah memastikan pengumuman kebijakan upah minimum tahun 2026 tinggal menunggu waktu. RPP tentang Pengupahan disebut sudah berada di meja Presiden dan disusun sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem penetapan upah minimum.
Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa aturan baru ini akan menjadi dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di seluruh Indonesia mulai 1 Januari 2026.
Penetapan upah minimum tetap dilakukan setiap tahun dengan melibatkan pemerintah daerah, dewan pengupahan, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja. Namun, pendekatan yang digunakan tidak lagi sepenuhnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
Jawa Barat dan Beban Pengupahan Terbesar di Indonesia
Jawa Barat memiliki posisi strategis dalam kebijakan pengupahan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Mei 2025 jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 50.759.000 jiwa, menjadikannya provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia.
Besarnya jumlah penduduk dan dominasi sektor industri membuat Jawa Barat memiliki karakteristik unik dalam penetapan UMK. Di satu sisi, provinsi ini menampung jutaan tenaga kerja. Di sisi lain, perbedaan tingkat industrialisasi antarwilayah membuat besaran UMK sangat bervariasi.
Pada 2025, UMP Jawa Barat ditetapkan sebesar Rp2.191.232, naik 6,5 persen dibanding UMP 2024 yang berada di angka Rp2.057.495. Angka ini menjadi titik awal perhitungan UMP dan UMK untuk tahun 2026.
Aturan Baru Pengupahan Pasca Putusan MK
Penetapan UMK Jawa Barat 2026 akan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2024. Putusan ini mengubah pendekatan penetapan upah minimum yang sebelumnya cenderung seragam secara nasional.
Dalam regulasi terbaru, kenaikan upah tidak lagi ditentukan dengan satu formula yang sama untuk semua daerah. Pemerintah diwajibkan mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing wilayah, termasuk tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Kementerian Ketenagakerjaan dalam berbagai pernyataan resminya menyebutkan bahwa pendekatan ini bertujuan menciptakan keadilan upah yang lebih realistis, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha di daerah dengan kemampuan ekonomi yang berbeda-beda.
Prediksi Kenaikan UMP dan UMK Jawa Barat 2026
Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan secara resmi besaran kenaikan UMP dan UMK 2026. Meski demikian, sejumlah sinyal mulai muncul dari kalangan serikat pekerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2026 berpotensi berada di kisaran 4,3 persen. Jika angka tersebut diterapkan, maka UMP Jawa Barat 2026 diperkirakan naik menjadi sekitar Rp2.285.455.
Namun, kalangan buruh menilai persentase tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kenaikan biaya hidup. Oleh karena itu, serikat pekerja mendorong kenaikan upah hingga 6 persen. Jika tuntutan ini diakomodasi, UMP Jawa Barat 2026 berpotensi berada di kisaran Rp2.322.706.
Tantangan UMK di Kawasan Industri Jawa Barat
Pembahasan UMK Jawa Barat 2026 tidak lepas dari kondisi beberapa daerah industri besar yang saat ini sudah memiliki UMK jauh di atas UMP provinsi. Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang menjadi contoh wilayah dengan UMK tertinggi di Jawa Barat.
Dalam kondisi tertentu, daerah-daerah ini berpotensi tidak mengalami kenaikan UMK apabila hasil perhitungan berdasarkan formula baru tidak memenuhi syarat kenaikan. Situasi ini pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan kerap memicu perdebatan antara pekerja dan pemerintah daerah.
Daftar UMK Jawa Barat 2025 sebagai Acuan
Sebagai gambaran awal penetapan UMK Jawa Barat 2026, berikut daftar UMK Jawa Barat 2025:
Kota Bekasi Rp5.690.752,95
Kabupaten Karawang Rp5.599.593,21
Kabupaten Bekasi Rp5.558.515,10
Kota Depok Rp5.195.721,78
Kota Bogor Rp5.126.897,22
Kabupaten Bogor Rp4.877.211,17
Kabupaten Purwakarta Rp4.792.252,92
Kota Bandung Rp4.482.914,09
Kota Cimahi Rp3.863.692,00
Kabupaten Bandung Rp3.757.284,86
Kabupaten Bandung Barat Rp3.736.741,00
Kabupaten Sumedang Rp3.732.088,02
Kabupaten Sukabumi Rp3.604.482,92
Kabupaten Subang Rp3.508.626,53
Kabupaten Cianjur Rp3.104.583,63
Kota Sukabumi Rp3.018.634,94
Kota Tasikmalaya Rp2.801.962,82
Kabupaten Indramayu Rp2.794.237,00
Kabupaten Tasikmalaya Rp2.699.992,26
Kota Cirebon Rp2.697.685,47
Kabupaten Cirebon Rp2.681.382,45
Kabupaten Majalengka Rp2.404.632,62
Kabupaten Garut Rp2.328.555,41
Kabupaten Ciamis Rp2.225.279,16
Kabupaten Pangandaran Rp2.221.724,19
Kabupaten Kuningan Rp2.209.519,29
Kota Banjar Rp2.204.754,48
Perbedaan UMK tersebut mencerminkan karakter ekonomi masing-masing daerah, mulai dari kawasan industri besar hingga wilayah nonindustri.
Dampak UMK Jawa Barat 2026 bagi Pekerja dan Dunia Usaha
Bagi pekerja, kenaikan UMK diharapkan mampu menjaga daya beli dan menyesuaikan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara bagi pengusaha, kebijakan ini berdampak pada struktur biaya produksi dan perencanaan bisnis jangka panjang.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan upah minimum harus menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha agar tidak menimbulkan gelombang PHK atau relokasi industri.
Kesimpulan
Penetapan UMK Jawa Barat 2026 masih menunggu keputusan resmi pemerintah. Dengan regulasi baru yang menyesuaikan kondisi ekonomi daerah, kenaikan upah dipastikan tidak lagi seragam seperti sebelumnya.
Keputusan akhir nantinya akan menjadi penentu arah pengupahan di Jawa Barat, baik bagi jutaan pekerja maupun bagi sektor industri yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
