Mata Berita – Bicara soal bencana alam, kecepatan respons pemerintah bukan hanya soal logistik dan personel di lapangan — anggaran adalah jantung dari semua itu. Tanpa dana yang cair tepat waktu, bantuan bisa terlambat sampai ke tangan warga yang paling membutuhkan. Nah, kabar baiknya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan siap membuka keran anggaran selebar-lebarnya untuk keperluan penanggulangan bencana. Tapi ada satu hal yang ia tekankan dengan nada serius: perhitungannya harus benar.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya di Kompleks Istana, Jakarta, pada Senin, 7 September 2026, di tengah sorotan publik terhadap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang tengah berlangsung. Situasi ini memang memantik pertanyaan besar — seberapa jauh pemerintah sudah menyiapkan bantuan, dan bagaimana mekanisme pencairan dana bencana itu bekerja di balik layar?
Pernyataan Menkeu Purbaya menjadi menarik bukan hanya karena klausul kesiapannya, tetapi juga karena peringatan yang ia selipkan dengan bahasa yang sangat blak-blakan: “Jangan ngaco hitungannya.” Kalimat sederhana itu menyimpan pesan besar tentang tata kelola anggaran bencana yang selama ini kerap menjadi sorotan.
Apa Sebenarnya yang Diminta Purbaya dari BNPB?
Pertanyaan yang paling sering muncul ketika bencana melanda adalah: apakah pemerintah punya uangnya? Jawaban Purbaya cukup tegas — ada, dan siap dikucurkan. Namun, kesiapan itu bukan tanpa syarat.
“Tapi BNPB nanti kalau minta, ya kita kasih dananya. Kalau untuk bencana, akan kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi jangan ngaco, ya, hitungannya,” kata Purbaya dengan gamblang.
Yang dimaksud Purbaya dengan “hitungan yang tidak ngaco” adalah pengajuan anggaran yang memiliki rincian jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan angka yang digelembungkan, bukan pula estimasi asal-asalan yang tidak berbasis data lapangan.
Mengapa Akurasi Perhitungan Anggaran Bencana Itu Penting?
Bayangkan ini: sebuah daerah terdampak bencana mengajukan kebutuhan dana untuk 10.000 warga pengungsi, padahal yang benar-benar terdampak hanya 2.000 orang. Dana yang dikucurkan berlebih, distribusi tidak efisien, dan akhirnya muncul potensi penyimpangan. Inilah yang ingin dihindari oleh Purbaya — dan ini bukan hal baru dalam sejarah pengelolaan anggaran bencana di Indonesia.
Kementerian Keuangan, kata Purbaya, tidak akan mempersulit proses pencairan selama dokumen dan rincian anggaran tersebut bisa dipertanggungjawabkan. “Hitungannya clear, harusnya nggak ada masalah. Kita bisa sediakan uangnya,” tegasnya. Ini adalah jaminan yang sebenarnya sangat berarti bagi daerah-daerah yang sedang berjibaku dengan bencana di lapangan.
Bagaimana Posisi Pemerintah Soal Erupsi Gunung Anak Krakatau?
Satu pertanyaan spesifik yang langsung relevan dengan kondisi terkini adalah soal erupsi Gunung Anak Krakatau dan dampak abu vulkaniknya terhadap warga sekitar. Apakah pemerintah sudah menyiapkan bantuan khusus?
Purbaya menjawab jujur: belum. “Belum, belum ada,” ujarnya singkat saat ditanya soal kesiapan bantuan bagi warga terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Namun ia menambahkan, jika BNPB mengajukan permintaan, tentu akan segera ditindaklanjuti.
Seberapa Besar Dampak Ekonomi Erupsi Gunung Anak Krakatau?
Salah satu alasan mengapa pemerintah belum bergerak dengan paket bantuan khusus adalah penilaian awal Purbaya bahwa dampak ekonomi dari erupsi kali ini tidak terlalu signifikan — setidaknya dibandingkan dengan bencana-bencana besar sebelumnya.
“Harusnya sih nggak terlalu signifikan, ya, kalau hanya beberapa hari bencananya. Dan debunya kan nggak tebel-tebel amat, kan,” ungkap Purbaya. Ia mengakui bahwa ini baru penilaian kasar yang masih akan terus dipantau seiring perkembangan situasi.
Pernyataan ini tentu bisa memunculkan pertanyaan dari warga terdampak: apakah “tidak terlalu tebal” sudah cukup jadi tolok ukur untuk menilai kesulitan yang mereka hadapi? Pertanyaan yang wajar dan perlu dijawab pemerintah dengan data yang lebih konkret dari lapangan.
Perbandingan dengan Bencana Lain: Sumatera dan NTT
Untuk memberikan perspektif, Purbaya membandingkan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dengan bencana banjir besar yang sebelumnya melanda tiga provinsi di Sumatera — Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat — serta bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kalau saya lihat secara kasar sih harusnya dampaknya nggak sebesar di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat kemarin, atau di NTT kemarin. Ini kan cuma beberapa hari. Kita lihat ke depan seperti apa. Harusnya sih mudah-mudahan sih nggak terlalu parah,” papar Purbaya.
Perbandingan ini memberi gambaran bahwa pemerintah memang menggunakan skala dan durasi bencana sebagai salah satu indikator utama dalam mengalokasikan anggaran darurat. Bencana yang berlangsung lebih lama dan mencakup wilayah lebih luas secara alami memerlukan respons fiskal yang lebih besar.
Bagaimana Mekanisme Pencairan Anggaran Bencana Bekerja?
Ini adalah pertanyaan teknis yang sering tidak terjawab di berita-berita bencana. Secara umum, BNPB sebagai badan nasional penanggulangan bencana memiliki wewenang untuk mengajukan kebutuhan dana kepada Kementerian Keuangan. Dana tersebut bisa berasal dari anggaran cadangan pemerintah atau pos dana darurat yang memang dialokasikan dalam APBN.
Yang jadi kunci, seperti yang ditegaskan Purbaya, adalah kualitas pengajuan itu sendiri. BNPB perlu menyertakan data kerusakan yang akurat, estimasi kebutuhan yang realistis, dan rencana distribusi yang terukur. Tanpa itu, proses verifikasi bisa memakan waktu — dan di situasi bencana, waktu adalah segalanya.
Apakah Ada Risiko Dana Bencana Disalahgunakan?
Inilah yang secara implisit coba dijaga oleh Purbaya dengan pesannya soal “jangan ngaco hitungannya.” Sejarah mencatat bahwa dana bencana adalah salah satu pos yang rentan terhadap penyimpangan, mulai dari mark-up kebutuhan, pengadaan fiktif, hingga distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran. Peringatan Purbaya adalah sinyal bahwa pengawasan akan tetap ketat meski proses pencairan diupayakan secepat mungkin.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran bencana bukan hanya soal hukum — ini soal kepercayaan publik. Warga yang sedang menderita akibat bencana berhak tahu bahwa uang negara yang digelontorkan untuk membantu mereka benar-benar sampai ke tangan yang tepat.
Apa yang Harus Diperhatikan ke Depan?
Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Ini adalah pendekatan yang wajar mengingat kondisi vulkanik bisa berubah sewaktu-waktu. Jika intensitas erupsi meningkat atau durasi dampaknya memanjang, tentu kalkulasi anggaran bantuan juga harus direvisi naik.
Yang menjadi tugas BNPB sekarang adalah memastikan data lapangan terkumpul secara akurat dan cepat — berapa warga yang benar-benar terdampak, apa saja kebutuhan prioritas mereka, dan berapa lama situasi darurat ini diperkirakan berlangsung. Data itulah yang nantinya menjadi fondasi pengajuan anggaran yang “tidak ngaco” seperti yang diminta Menkeu.
Pada akhirnya, pernyataan Purbaya hari ini memberi dua pesan sekaligus: pemerintah tidak akan pelit soal anggaran bencana, tapi juga tidak akan buta dalam mencairkannya. Keseimbangan antara kecepatan respons dan akuntabilitas penggunaan dana itulah yang akan menentukan seberapa efektif negara hadir di tengah bencana. Bagi kita sebagai warga, ini saatnya ikut mengawasi — karena uang bencana adalah uang kita semua.
