Mataberita.co.id – Fenomena krisis ojol Jakarta yang ramai dibicarakan selama Ramadan 2026 ternyata menyimpan cerita yang jauh lebih dalam dari sekadar kurangnya driver atau arus mudik. Asosiasi ojek online Garda Indonesia angkat bicara dan mengungkap fakta yang selama ini tidak banyak diketahui publik: para mitra driver sengaja mengabaikan orderan masuk sebagai bentuk protes diam atas potongan aplikasi yang mereka nilai sudah melewati batas.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebut kondisi krisis ojol Jakarta ini bukan fenomena biasa. Ini adalah bentuk silent treatment yang terorganisir, sebuah perlawanan sunyi dari ratusan ribu mitra driver yang sudah lama merasa dirugikan oleh skema bagi hasil yang tidak adil. Selama bertahun-tahun, potongan aplikasi terus membesar sementara pendapatan driver terus menyusut, dan tidak ada kebijakan pemerintah yang cukup tegas untuk mengaturnya.
Artikel ini mengurai akar masalah krisis ojol Jakarta, mengapa driver memilih diam sebagai senjata, dan apa yang sebenarnya harus dilakukan agar kondisi ini tidak berlarut-larut merugikan semua pihak.
Potongan Aplikasi 50 Persen, Bukan 10-15 Persen
Igun menjelaskan bahwa sesuai aturan yang seharusnya berlaku, potongan aplikasi dari setiap order ojol seharusnya hanya berada di angka 10 hingga 15 persen. Angka itulah yang dianggap wajar dan tidak membebani mitra driver secara berlebihan.
Namun kenyataan di lapangan jauh berbeda. Potongan yang diterima mitra driver bisa mencapai 50 persen dari nilai orderan, terutama jika mempertimbangkan berbagai skema seperti ongkos kirim hemat dan skema member yang juga mengurangi penghasilan driver. Artinya, untuk setiap Rp20.000 yang dibayar penumpang, driver bisa hanya membawa pulang Rp10.000 atau bahkan kurang.
Situasi ini, menurut Igun, sudah sangat tidak masuk akal. Driver menanggung biaya operasional sendiri: bensin, perawatan kendaraan, pulsa, hingga risiko kecelakaan di jalan. Jika separuh penghasilan langsung tersedot aplikasi, margin yang tersisa tidak cukup untuk menutupi pengeluaran sehari-hari, apalagi menabung.
Silent Treatment: Ketika Mengabaikan Order Jadi Satu-satunya Pilihan
Krisis ojol Jakarta yang membuat warga kesulitan memesan kendaraan ternyata bukan sepenuhnya karena kelangkaan driver secara fisik. Banyak driver masih berada di Jakarta, masih membuka aplikasi, tapi memilih untuk tidak menerima pesanan yang masuk.
“Ini bentuk perlawanan kami, protes mengenai potongan biaya aplikasi yang sangat besar sehingga sudah tidak dapat lagi ditolerir oleh rekan-rekan driver,” tegas Igun. Ia menambahkan bahwa karena pemerintah hingga kini tidak memberikan keputusan konkret soal regulasi bagi hasil 90:10, para driver memilih silent treatment sebagai jalan protes yang paling bisa mereka lakukan tanpa risiko hukum.
Pilihan ini bukan tanpa alasan. Driver ojol tidak memiliki serikat pekerja formal yang diakui hukum, tidak bisa mogok kerja secara terorganisir seperti buruh pabrik, dan tidak punya mekanisme negosiasi langsung dengan perusahaan aplikator. Mengabaikan orderan adalah satu-satunya bentuk protes yang tersedia bagi mereka, dan itulah yang sedang terjadi di Jakarta selama Ramadan 2026 ini.
Versi Gojek dan Grab vs Versi Driver
Menariknya, versi yang disampaikan Garda Indonesia berbeda jauh dari penjelasan resmi dua aplikator besar. Gojek dan Grab Indonesia menyebut krisis ojol Jakarta terjadi karena kombinasi beberapa faktor: perubahan pola pemesanan selama Ramadan, lonjakan penggunaan di jam-jam tertentu seperti sahur dan buka puasa, cuaca yang sering hujan, serta mitra driver yang sudah mudik ke kampung halaman lebih awal.
Penjelasan aplikator terdengar masuk akal secara permukaan, tapi tidak menjawab satu pertanyaan mendasar: jika masalahnya hanya soal timing dan cuaca, mengapa keluhan soal krisis ojol Jakarta ini tidak pernah separah ini di Ramadan tahun-tahun sebelumnya?
Garda Indonesia memberikan jawaban yang lebih konsisten dengan apa yang dirasakan mitra driver langsung di lapangan. Potongan aplikasi yang semakin besar dari tahun ke tahun membuat titik patah semakin dekat, dan Ramadan 2026 rupanya menjadi momen di mana kesabaran itu habis.
Tuntutan yang Sudah Lama Diabaikan Pemerintah
Inti dari seluruh krisis ojol Jakarta ini sebenarnya sederhana: regulasi. Garda Indonesia sudah lama menuntut pemerintah menetapkan skema bagi hasil yang jelas dan mengikat, dengan proporsi 90 persen untuk driver dan 10 persen untuk aplikator. Tuntutan ini bukan tiba-tiba muncul, bukan pula berlebihan secara bisnis.
Di berbagai negara, regulasi platform transportasi online sudah jauh lebih ketat. Pemerintah turun tangan mengatur batas maksimal komisi platform, jam kerja wajar driver, hingga standar minimum penghasilan. Di Indonesia, regulasi sektor ini masih sangat longgar dan lebih berpihak kepada aplikator yang memiliki kekuatan lobi lebih besar.
Selama pemerintah membiarkan ketidakpastian ini berlarut-larut, krisis ojol Jakarta seperti ini berpotensi menjadi kejadian berulang. Bukan hanya saat Ramadan, tapi kapanpun akumulasi frustrasi mitra driver sudah melampaui ambang batas.
Nasib Driver dan Penumpang yang Sama-sama Dirugikan
Ironi terbesar dari krisis ojol Jakarta ini adalah bahwa penumpang dan driver sama-sama menjadi pihak yang dirugikan, sementara perusahaan aplikator berada di posisi yang paling aman. Penumpang kesulitan mendapat kendaraan, driver kehilangan penghasilan karena memilih tidak mengambil order, dan semua ini terjadi karena tidak ada regulasi yang cukup kuat untuk menyeimbangkan kepentingan ketiga pihak.
Jika pemerintah tidak segera turun tangan dengan kebijakan yang konkret dan mengikat soal batas maksimal potongan aplikasi ojol, maka silent treatment ini bisa menjadi preseden. Driver sudah membuktikan bahwa mereka punya kekuatan kolektif yang signifikan, dan mereka tidak segan menggunakannya lagi jika kondisi tidak berubah.
