MataBerita – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya menetapkan UMP Jawa Barat 2026 sekaligus Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk seluruh wilayah di Jabar. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Rabu (24/12/2025) di Gedung Pakuan, Bandung.
Penetapan ini menjadi perhatian besar bagi kalangan pekerja, pengusaha, hingga pemerintah daerah, mengingat upah minimum selalu menjadi isu krusial yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan iklim investasi. Menariknya, Pemprov Jawa Barat memastikan seluruh usulan UMK dari kabupaten dan kota diterima tanpa perubahan.
Keputusan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengikuti kebijakan nasional, sembari menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan dunia usaha menjelang tahun 2026.
Pemerintah Jabar Tetapkan UMP Jawa Barat 2026 dan Seluruh UMK
Semua Usulan Kabupaten/Kota Diterima
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa penetapan UMP Jawa Barat 2026 serta UMK dilakukan dengan menerima seluruh rekomendasi resmi dari bupati dan wali kota se-Jabar.
“Kami mengikuti atau menetapkan seluruh usulan yang diajukan oleh kabupaten dan kota, baik upah minimum kabupaten/kota maupun upah minimum sektoral,” ujar Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan.
Menurutnya, kebijakan ini diambil agar pemerintah provinsi tidak bersikap sepihak dan tetap menghormati hasil pembahasan di tingkat daerah.
Dinilai sebagai Jalan Tengah
Dedi Mulyadi menyebut besaran UMK 2026 merupakan hasil kompromi yang dihitung berdasarkan formula pemerintah pusat. Ia menyadari bahwa angka upah minimum sering kali dinilai berbeda oleh masing-masing pihak.
“Kalau menurut saya ideal. Tapi bagi pengusaha bisa dianggap terlalu mahal, dan bagi pekerja bisa dibilang masih terlalu rendah. Itu hal yang wajar,” jelasnya.
Pernyataan ini menggambarkan dilema klasik penetapan upah minimum, di mana pemerintah berperan sebagai penyeimbang antara keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja.
Disnakertrans Jabar: Tidak Ada Rekomendasi yang Diubah
UMK Ditetapkan Sesuai Usulan Kepala Daerah
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, menegaskan bahwa seluruh angka UMK 2026 yang disahkan murni berasal dari rekomendasi bupati dan wali kota.
“Kalau di kabupaten/kota sesuai rekomendasi kepala daerah. Arahan Pak Gubernur jelas, tidak ada rekomendasi yang diubah,” ujarnya.
Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Jawa Barat ingin menjaga transparansi serta kepercayaan publik dalam proses penetapan upah minimum.
Kasus Khusus UMK Kota Depok
Terkait UMK Kota Depok, Kim menjelaskan bahwa hanya Depok yang mengajukan tiga alternatif angka UMK. Pemprov Jawa Barat akhirnya memilih angka yang diajukan oleh pemerintah daerah, bukan dari usulan serikat pekerja maupun asosiasi pengusaha.
“Serikat pekerja biasanya mengusulkan angka tinggi, sementara APINDO cenderung rendah. Jadi kami ambil rekomendasi pemerintah,” jelas Kim.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk konsistensi pemerintah dalam mengikuti mekanisme resmi, meskipun berpotensi menuai pro dan kontra dari pihak tertentu.
Daerah dengan UMK Tertinggi dan Terendah di Jabar 2026
UMK Tertinggi: Kawasan Industri Masih Mendominasi
Berdasarkan keputusan resmi, wilayah dengan UMK tertinggi di Jawa Barat masih didominasi daerah industri besar, seperti Bekasi dan Karawang. Hal ini mencerminkan tingginya aktivitas manufaktur dan biaya hidup di kawasan tersebut.
Beberapa UMK tertinggi di Jawa Barat 2026 antara lain:
-
Kota Bekasi: Rp5.992.931,93
-
Kabupaten Bekasi: Rp5.938.885,00
-
Kabupaten Karawang: Rp5.886.852,34
Tidak heran jika pencarian terkait umk bekasi 2026 dan umk karawang 2026 menjadi sorotan utama pekerja maupun pencari kerja.
UMK Terendah: Banjar dan Pangandaran
Sementara itu, daerah dengan UMK terendah berada di wilayah nonindustri. Kepala Disnakertrans Jabar mengonfirmasi bahwa Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran termasuk yang memiliki kenaikan paling kecil.
“Kalau dilihat dari UMK-nya, kenaikan paling kecil ada di Banjar dan Pangandaran,” jelas Kim.
Kondisi ini mencerminkan perbedaan struktur ekonomi dan kemampuan daerah dalam menetapkan standar upah minimum.
Daftar Lengkap UMK Jawa Barat 2026
Berikut daftar resmi UMK 2026 di seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat:
-
Kota Bekasi: Rp5.992.931,93
-
Kabupaten Karawang: Rp5.886.852,34
-
Kabupaten Bekasi: Rp5.938.885,00
-
Kabupaten Purwakarta: Rp5.052.856,00
-
Kabupaten Subang: Rp3.737.482,00
-
Kota Depok: Rp5.522.662,00
-
Kota Bogor: Rp5.437.203,00
-
Kabupaten Bogor: Rp5.161.769,00
-
Kabupaten Sukabumi: Rp3.893.201,00
-
Kabupaten Cianjur: Rp3.338.359,18
-
Kota Sukabumi: Rp3.192.807,00
-
Kota Bandung: Rp4.737.678,00
-
Kota Cimahi: Rp4.090.568,00
-
Kabupaten Bandung Barat: Rp3.990.428,00
-
Kabupaten Sumedang: Rp3.949.855,36
-
Kabupaten Bandung: Rp3.972.202,00
-
Kabupaten Indramayu: Rp2.910.254,00
-
Kota Cirebon: Rp2.878.646,00
-
Kabupaten Cirebon: Rp2.880.797,86
-
Kabupaten Majalengka: Rp2.595.368,00
-
Kabupaten Kuningan: Rp2.369.379,27
-
Kota Tasikmalaya: Rp2.980.336,00
-
Kabupaten Tasikmalaya: Rp2.871.874,00
-
Kabupaten Garut: Rp2.472.227,00
-
Kabupaten Ciamis: Rp2.373.643,46
-
Kabupaten Pangandaran: Rp2.351.250,00
-
Kota Banjar: Rp2.361.777,09
Dampak Penetapan UMP Jawa Barat 2026
Bagi Pekerja
Bagi pekerja, UMP Jawa Barat 2026 dan UMK yang ditetapkan menjadi dasar kepastian upah awal tahun. Meski tidak selalu memenuhi harapan, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli di tengah dinamika ekonomi nasional.
Bagi Pengusaha
Dari sisi pengusaha, kepastian UMK membantu perencanaan biaya produksi dan operasional. Dengan diterimanya seluruh usulan daerah, pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan kebijakan internal perusahaan.
Bagi Pemerintah Daerah
Bagi pemerintah daerah, keputusan ini menjadi bukti sinergi antara kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam menjalankan kebijakan ketenagakerjaan nasional.
Kesimpulan
Penetapan UMP Jawa Barat 2026 dan UMK se-Jabar menegaskan pendekatan moderat Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan menerima seluruh usulan daerah tanpa perubahan, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh, pengusaha, dan stabilitas ekonomi.
Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan implementasi UMK berjalan efektif serta diiringi pengawasan yang ketat agar hak pekerja terpenuhi dan dunia usaha tetap tumbuh.
