MataBerita – Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekayaan negara yang dinilai merugikan rakyat. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, Minggu, 8 Februari 2026.
Sejak dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo menilai masih banyak potensi kekayaan nasional yang belum dikelola secara adil dan optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti adanya kebocoran sumber daya negara, termasuk praktik korupsi, manipulasi, dan aliran dana ke luar negeri yang tidak semestinya.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas untuk melawan praktik-praktik yang merugikan negara. Ia menyebut upaya pemberantasan korupsi sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk melindungi rakyat dan memastikan kekayaan bangsa dikelola secara benar.
Komitmen Presiden Prabowo Berantas Korupsi
Presiden Prabowo menegaskan bahwa perang terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekayaan negara menjadi prioritas utama pemerintahannya. Ia menyatakan tidak akan mundur dalam menghadapi praktik yang merugikan keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya di hadapan peserta Mujahadah Kubro, Prabowo menekankan bahwa tekad tersebut merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi, menurutnya, mewajibkan presiden untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dari ancaman ekonomi dan sosial.
Ia juga menegaskan sumpah jabatan yang diucapkan saat pelantikan menjadi landasan moral dalam menjalankan pemerintahan. Presiden Prabowo menyebut pengelolaan kekayaan negara yang adil dan transparan sebagai kunci utama terciptanya kesejahteraan.
Kekayaan Negara Harus Dinikmati Rakyat
Dalam pandangannya, Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah dan seharusnya mampu menopang kesejahteraan seluruh rakyat. Namun, ia menilai sebagian kekayaan tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Presiden Prabowo menyoroti praktik-praktik yang menyebabkan kebocoran kekayaan negara. Menurutnya, korupsi, penipuan, dan manipulasi keuangan merupakan ancaman serius bagi pembangunan nasional. Ia menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk menghentikan praktik tersebut.
Pernyataan ini sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta sumber daya alam. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Persatuan Nasional sebagai Kunci Pembangunan
Selain menyoroti isu korupsi, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya persatuan nasional. Ia menilai keberhasilan Indonesia dalam mengelola kekayaan negara dan mengatasi kemiskinan sangat bergantung pada kebersamaan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi Indonesia tidak hanya berupa ancaman fisik, tetapi juga ancaman sosial seperti ketimpangan, kemiskinan, dan kelaparan. Karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus berjalan seiring dengan penguatan solidaritas nasional.
Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan mendukung program pembangunan. Dengan semangat kebersamaan, pemerintah berharap potensi kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat.
Dukungan Konstitusi dan Agenda Reformasi
Komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi didasarkan pada mandat konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
Sejumlah pengamat menilai pernyataan tegas presiden dapat menjadi sinyal penguatan agenda reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan negara. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci dalam mencegah kebocoran anggaran serta praktik korupsi.
Dalam berbagai kesempatan, pemerintah juga mendorong peningkatan kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pengawasan internal untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
Dampak bagi Kepercayaan Publik dan Investasi
Komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi memiliki dampak luas, tidak hanya bagi stabilitas politik, tetapi juga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tata kelola yang bersih dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan investor serta memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.
Bagi masyarakat, langkah tegas terhadap korupsi diharapkan dapat mempercepat pemerataan kesejahteraan. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih baik akan membuka peluang peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program sosial.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk membawa rakyat menuju kesejahteraan. Namun, hal tersebut hanya dapat terwujud jika kekayaan negara dikelola secara jujur dan berpihak pada kepentingan nasional.
Penutup
Pernyataan Presiden Prabowo di Malang menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan kebocoran kekayaan negara. Upaya ini disebut sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk melindungi rakyat dan mewujudkan keadilan sosial.
Dengan dukungan persatuan nasional dan tata kelola yang transparan, pemerintah berharap kekayaan Indonesia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Komitmen ini menjadi salah satu agenda penting dalam perjalanan pemerintahan menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.
