MataBerita – Presiden Prabowo mengungkapkan pengalaman pribadinya saat pertama kali meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengaku sempat menerima kritik keras, bahkan dari kalangan terdidik seperti profesor, yang meragukan keberhasilan program tersebut.
Pernyataan itu disampaikan dalam agenda peresmian ribuan fasilitas pendukung program pangan dan gizi di Jakarta. Di hadapan peserta acara, Presiden menyebut berbagai tudingan yang muncul kala program mulai dijalankan, mulai dari dianggap memboroskan anggaran hingga dinilai tidak akan efektif.
Meski demikian, pemerintah menilai intervensi langsung melalui program gizi merupakan langkah strategis untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program MBG pun diyakini menjadi salah satu prioritas kebijakan sosial pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.
Kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis
Dalam sambutannya, Prabowo Subianto mengaku heran dengan banyaknya kritik yang datang dari kalangan akademisi. Ia menyebut sejumlah pihak meragukan keberhasilan program MBG sejak awal diluncurkan.
Presiden menyampaikan bahwa saat program diumumkan, ia menerima berbagai tuduhan dan ejekan. Bahkan, menurutnya, kritik tersebut datang dari tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi.
“Saya diejek, dijelek-jelekkan, dan dituduh macam-macam. Banyak yang meramalkan program ini pasti gagal dan hanya menghambur-hamburkan uang,” ujarnya dalam acara yang berlangsung di Asrama Polri Polsek Palmerah, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Dugaan Motif Kritik
Presiden menduga sebagian kritik tersebut dipicu oleh perbedaan pandangan atau bahkan rasa dengki. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap fokus pada tujuan utama program, yakni membantu masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga menilai kritik terhadap program yang menyasar kelompok rentan justru terasa menyedihkan, terutama jika tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi.
“Menyerang program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ekonominya belum kuat, itu sungguh menyedihkan,” kata Presiden.
Peluncuran Fasilitas Pendukung Program
Acara tersebut sekaligus menjadi momen peresmian 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 18 gudang ketahanan pangan, serta peletakan batu pertama 107 SPPG oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kegiatan berlangsung di Jakarta dan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah serta aparat keamanan. Fasilitas-fasilitas ini diharapkan memperkuat distribusi pangan dan layanan gizi bagi masyarakat.
Pemerintah menilai keberadaan SPPG dan gudang ketahanan pangan menjadi kunci operasional program MBG, terutama dalam menjangkau daerah yang membutuhkan intervensi cepat.
Peran Aparat dalam Program Sosial
Selain membahas program gizi, Presiden juga menyinggung peran aparat keamanan dalam mendukung kepentingan masyarakat. Ia menekankan bahwa aparat memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas serta membantu pelaksanaan program sosial pemerintah.
Keterlibatan institusi negara, termasuk kepolisian dan TNI, dinilai penting untuk memastikan program berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.
Alasan Pemerintah Tetap Jalankan Program MBG
Pemerintah menilai program MBG sebagai langkah konkret untuk mengatasi persoalan gizi dan stunting di Indonesia. Presiden menyebut angka stunting di Indonesia pernah mencapai sekitar 25 persen pada anak-anak.
Menurutnya, masalah tersebut tidak bisa diatasi hanya dengan teori atau program di atas kertas. Diperlukan intervensi langsung kepada kelompok rentan, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan lansia.
“Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan intervensi langsung pemerintah menjadi jalan yang efektif,” ujar Presiden.
Fokus pada Anak dan Ibu Hamil
Program MBG dirancang untuk memberikan akses makanan bergizi kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, serta kelompok masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah berharap intervensi ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus mendukung pertumbuhan generasi muda.
Kementerian terkait sebelumnya juga menekankan bahwa program gizi merupakan bagian dari strategi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia. Upaya ini sejalan dengan target penurunan stunting nasional.
Respons dan Tantangan ke Depan
Kritik terhadap program sosial pemerintah bukan hal baru. Namun, pemerintah menilai perdebatan publik perlu dilandasi data dan kondisi lapangan. Sejumlah pakar kebijakan publik juga kerap menekankan pentingnya evaluasi berkala agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Program MBG sendiri diproyeksikan membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga aparat keamanan. Transparansi anggaran dan pengawasan pelaksanaan menjadi faktor penting agar program mendapat kepercayaan publik.
Meski mendapat kritik, pemerintah optimistis program ini dapat memberikan dampak nyata. Upaya peningkatan gizi masyarakat dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk kualitas generasi mendatang.
Kesimpulan
Pernyataan Presiden Prabowo mengenai kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis menyoroti dinamika kebijakan publik di Indonesia. Di satu sisi, program sosial sering menghadapi perdebatan; di sisi lain, pemerintah menilai intervensi langsung diperlukan untuk mengatasi persoalan gizi dan stunting.
Dengan peluncuran berbagai fasilitas pendukung dan keterlibatan banyak pihak, program MBG diharapkan dapat berjalan efektif dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah pun menegaskan komitmen untuk terus menjalankan program ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
