MataBerita – Aksi Demo di Lembur Pakuan Subang mewarnai suasana Kamis (19/2/2026). Gabungan massa dari LSM Pemuda dan sejumlah elemen mahasiswa mendatangi kawasan yang dikenal sebagai kediaman pribadi sekaligus basis budaya Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Kedatangan massa bukan tanpa alasan. Mereka mengaku kecewa terhadap kinerja sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait dugaan persoalan dalam pengelolaan proyek infrastruktur dan pendidikan.
Aksi ini menjadi sorotan publik karena lokasi unjuk rasa yang tidak biasa. Lembur Pakuan selama ini dikenal sebagai pusat kegiatan budaya dan ruang interaksi masyarakat, namun kali ini menjadi titik penyampaian aspirasi atas dugaan ketidakwajaran proyek pemerintah.
Aksi Unjuk Rasa Digelar di Kediaman Gubernur
Massa mulai berkumpul sejak siang hari di kawasan Lembur Pakuan, Subang. Mereka membawa spanduk serta menyampaikan orasi secara bergantian.
Dalam orasinya, perwakilan demonstran menyebut ada akumulasi persoalan yang belum mendapat tanggapan serius dari dinas terkait. Mereka menilai sejumlah proyek di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu diaudit dan ditelusuri secara transparan.
Ketua Bidang Hukum LSM Pemuda, Andri, S.H., mengatakan aksi tersebut merupakan langkah lanjutan setelah upaya audiensi sebelumnya tidak membuahkan hasil.
“Kami sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi di kantor dinas dan Gedung Sate, namun tidak ada respons yang kami anggap substansial. Karena itu kami datang ke sini agar aspirasi ini benar-benar didengar,” ujar Andri dalam orasinya.
Menurutnya, penyampaian aspirasi di Lembur Pakuan diharapkan dapat langsung diketahui oleh Gubernur Jawa Barat.
Sorotan Dugaan Kegagalan Proyek Jalan
Proyek Dinas Bina Marga Jadi Perhatian
Salah satu isu utama dalam Demo di Lembur Pakuan adalah dugaan kegagalan konstruksi jalan pada proyek Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
Massa menilai sejumlah proyek jalan memiliki umur layanan yang sangat pendek. Beberapa ruas disebut baru selesai dibangun namun sudah mengalami kerusakan, seperti retak hingga berlubang.
Menurut mereka, kondisi tersebut patut diduga berkaitan dengan spesifikasi teknis yang tidak sesuai standar. Demonstran mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek.
Pentingnya Standar Teknis dan Pengawasan
Dalam praktik pembangunan infrastruktur, standar teknis dan pengawasan menjadi faktor krusial. Pakar tata kelola infrastruktur publik kerap menegaskan bahwa kualitas proyek sangat bergantung pada transparansi tender, kesesuaian material, serta kontrol mutu di lapangan.
Jika benar terjadi kerusakan dini, hal tersebut berpotensi merugikan keuangan daerah sekaligus masyarakat sebagai pengguna jalan.
Isu Pengaturan Proyek di Dinas Pendidikan
Selain infrastruktur jalan, massa juga menyoroti isu dugaan pengaturan alokasi proyek di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Dalam orasi, disebut adanya individu berinisial DK, HU, dan HD yang diduga memiliki pengaruh dalam pengaturan proyek. Massa meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan tersebut secara profesional dan terbuka.
Tuntutan Transparansi
Para demonstran menegaskan bahwa tudingan tersebut perlu dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Mereka tidak ingin isu berhenti sebagai rumor, melainkan ditindaklanjuti dengan audit dan investigasi resmi.
Transparansi dalam sektor pendidikan dinilai sangat penting, mengingat proyek di dinas tersebut berkaitan langsung dengan fasilitas sekolah dan layanan pendidikan masyarakat.
Dugaan Pencatutan Nama Gubernur
Isu lain yang mencuat dalam Demo di Lembur Pakuan adalah dugaan adanya oknum yang mencatut atau menjual nama Gubernur Dedi Mulyadi dalam praktik pengaturan proyek.
Massa mengecam praktik tersebut dan meminta gubernur mengambil langkah tegas apabila dugaan itu terbukti benar.
Dalam konteks pemerintahan daerah, pencatutan nama pejabat publik untuk kepentingan tertentu bukan hal baru. Karena itu, demonstran meminta klarifikasi sekaligus komitmen tegas untuk menjaga integritas birokrasi.
Agenda Gubernur Tetap Berjalan
Di tengah aksi yang berlangsung di Subang, agenda Gubernur Jawa Barat tetap berjalan.
Pada hari yang sama, Dedi Mulyadi diketahui melakukan kunjungan kerja ke Majalengka untuk meninjau lokasi bencana pergerakan tanah. Dalam kunjungan tersebut, ia disebut menyiapkan bantuan infrastruktur serta hunian bagi warga terdampak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait tuntutan yang disampaikan massa dalam Demo di Lembur Pakuan.
Dampak dan Respons yang Dinantikan
Aksi ini menjadi ujian bagi tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam hal transparansi proyek dan respons terhadap aspirasi publik.
Beberapa pengamat kebijakan publik menilai, langkah terbaik yang bisa diambil pemerintah adalah membuka ruang dialog resmi dengan perwakilan massa, sekaligus memastikan proses audit berjalan objektif.
Jika dugaan yang disampaikan tidak terbukti, klarifikasi resmi diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, penindakan tegas akan menjadi bukti komitmen terhadap pemerintahan yang bersih.
Pentingnya Pengawasan Publik
Demo di Lembur Pakuan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengawasi proyek pemerintah masih kuat. Dalam sistem demokrasi, kontrol sosial menjadi bagian penting untuk mencegah penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan kewenangan.
Namun demikian, setiap dugaan tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah. Prinsip praduga tak bersalah dan profesionalisme aparat penegak hukum tetap menjadi landasan utama.
Publik kini menunggu respons resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Klarifikasi yang terbuka dan berbasis data diyakini dapat meredam spekulasi sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
