MataBerita – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai salah satu langkah besar pemerintah dalam memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia. Targetnya jelas: menekan angka gizi kronis yang masih cukup tinggi dan memastikan generasi muda tumbuh lebih sehat.
Namun di balik semangat besar itu, muncul sejumlah catatan penting. Pengelolaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut belum sepenuhnya berjalan sesuai standar. Ada dugaan sebagian pengelola tidak patuh terhadap ketentuan menu dan pelayanan yang sudah ditetapkan.
Situasi inilah yang membuat Banggar DPR bersuara lantang. Mereka meminta evaluasi menyeluruh dan bahkan mengusulkan agar dapur MBG yang nakal diblacklist. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi?
Banggar DPR Minta Dapur MBG Nakal Diblacklist
Isu ini mencuat setelah Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menyampaikan kritik terbuka terhadap pengelolaan program MBG. Ia menegaskan bahwa tujuan program ini sangat mulia, tetapi implementasinya tidak boleh asal jalan.
Program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dirancang untuk menekan prevalensi gizi kronis anak Indonesia. Saat ini, angka gizi kronis masih berada di kisaran 19 persen. Angka itu masih jauh di atas standar rendah versi World Health Organization (WHO) yang berada di bawah 10 persen.
Artinya, pekerjaan rumah pemerintah masih besar.
Dugaan Ketidakpatuhan Pengelola Dapur
Menurut Said, dalam praktik di lapangan ditemukan indikasi adanya pengelola dapur yang tidak mengikuti standar pelayanan dan menu gizi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Standar ini sebenarnya bukan sekadar formalitas. Menu makanan dalam program MBG sudah dirancang berdasarkan kebutuhan kalori, protein, vitamin, dan mineral yang sesuai untuk anak sekolah. Jika standar ini diabaikan, maka tujuan utama program bisa meleset.
“Atas praktik ini, saya menyarankan BGN mengeluarkan daftar hitam rekanan, pengelola dapur yang nakal. Mereka perlu dicoret sebagai rekanan BGN, dan bila perlu di meja hijaukan,” kata Said, dikutip Sabtu (28/2/2026).
Ia pun menyarankan agar BGN mengeluarkan daftar hitam bagi rekanan atau pengelola dapur yang terbukti melanggar aturan. Bahkan, jika pelanggaran tergolong berat dan merugikan anak-anak penerima manfaat, tidak menutup kemungkinan proses hukum bisa ditempuh.
Target 35 Ribu SPPG, Tantangan Pengawasan Kian Besar
Tahun ini, pemerintah menargetkan 35.270 SPPG beroperasi di berbagai daerah. Sebagian besar pengelola berasal dari masyarakat, baik melalui yayasan maupun perorangan.
Secara konsep, pelibatan masyarakat adalah langkah positif. Program jadi lebih inklusif dan membuka peluang ekonomi lokal. Namun di sisi lain, semakin banyak dapur yang beroperasi, semakin kompleks pula pengawasannya.
Perlu Pembatasan Jumlah Penerima Manfaat per Dapur
Salah satu usulan menarik dari Banggar DPR adalah mengurangi cakupan penerima manfaat per dapur. Awalnya, satu dapur ditargetkan melayani hingga 3.000 siswa.
Namun menurut Said, angka itu terlalu besar dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan. Ia mengusulkan agar satu SPPG maksimal melayani 1.500–2.000 siswa saja.
Kenapa ini penting?
Semakin banyak siswa yang dilayani, semakin besar tekanan pada kapasitas produksi, distribusi, dan kontrol kualitas makanan. Risiko kesalahan, keterlambatan, atau bahkan masalah higienitas bisa meningkat.
Dengan jumlah yang lebih rasional, pengawasan kualitas makanan menjadi lebih optimal.
Pelibatan Pemda Dinilai Krusial
Masalah lainnya adalah struktur pengawasan. BGN tidak memiliki struktur vertikal hingga ke tingkat daerah secara penuh. Artinya, pengawasan langsung di lapangan masih terbatas.
Di sinilah peran pemerintah daerah (pemda) dan desa dinilai sangat penting.
Rekomendasi dan Daftar Hitam di Tingkat Daerah
Banggar DPR mendorong agar pemda bisa:
- Memberikan rekomendasi kelayakan SPPG
- Menyusun daftar hitam rekanan bermasalah
- Melakukan tindakan cepat jika ditemukan makanan tidak layak konsumsi
Dengan pengawasan berbasis daerah, potensi pelanggaran bisa lebih cepat terdeteksi. Respons pun bisa lebih sigap sebelum berdampak luas pada siswa.
Bayangkan jika satu dapur bermasalah melayani ribuan siswa. Dampaknya tentu tidak kecil. Karena itu, sistem pengawasan berlapis menjadi kunci keberhasilan program MBG.
Mengapa Evaluasi Tata Kelola MBG Mendesak?
Jika kita melihat lebih dalam, isu “Banggar DPR minta dapur MBG nakal diblacklist” bukan sekadar soal daftar hitam. Ini soal menjaga kepercayaan publik.
Program MBG menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Makanan yang mereka konsumsi setiap hari akan memengaruhi tumbuh kembang, daya tahan tubuh, hingga kemampuan belajar.
Risiko Jika Tidak Diawasi Ketat
Tanpa pengawasan ketat, beberapa risiko yang bisa muncul antara lain:
- Penurunan kualitas bahan makanan
- Ketidaksesuaian komposisi gizi
- Masalah kebersihan dan higienitas
- Penyalahgunaan anggaran
Jika sampai terjadi kasus keracunan atau distribusi makanan tidak layak, dampaknya bisa sangat serius, baik secara kesehatan maupun politik.
Karena itu, evaluasi tata kelola bukan berarti menolak program. Justru sebaliknya, ini bentuk dukungan agar program berjalan lebih baik dan tepat sasaran.
Komitmen DPR Awasi Program MBG
Said Abdullah menegaskan bahwa DPR akan terus memberikan masukan konstruktif terhadap pelaksanaan program MBG. Target intervensi gizi yang dicanangkan pemerintah harus benar-benar tercapai.
Program ini tidak boleh ternodai oleh praktik-praktik yang merugikan anak-anak penerima manfaat.
Di sisi lain, pemerintah juga dituntut untuk responsif terhadap kritik. Jika memang ada dapur MBG yang tidak patuh standar, maka tindakan tegas seperti blacklist bisa menjadi sinyal kuat bahwa kualitas tidak bisa ditawar.
Masa Depan Program Makan Bergizi Gratis
Secara konsep, program MBG adalah langkah progresif. Banyak negara telah membuktikan bahwa intervensi gizi sejak usia sekolah mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Namun implementasi adalah kunci.
Pengawasan yang ketat, transparansi anggaran, standar gizi yang konsisten, serta kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi fondasi penting agar program ini tidak sekadar ambisi besar di atas kertas.
Jika evaluasi dilakukan secara serius, justru program MBG bisa semakin kuat dan terpercaya.
Akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah dapur MBG nakal perlu diblacklist. Pertanyaannya adalah: seberapa serius kita menjaga kualitas makanan untuk generasi penerus bangsa?
Karena pada akhirnya, investasi terbesar sebuah negara adalah pada anak-anaknya.
