Mataberita.co.id – Kabar mengejutkan datang dari internal pengawasan program prioritas nasional. Badan Gizi Nasional (BGN) yang selama ini dikenal sebagai ujung tombak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah menjadi sorotan tajam. Bukan karena pencapaiannya, melainkan karena munculnya pengadaan barang-barang yang dinilai janggal, mulai dari motor listrik, tablet, televisi, sepatu, hingga kaos kaki, yang ternyata sama sekali tidak diketahui oleh mitra pengawasnya di DPR RI.
Yang membuat situasi ini semakin mengejutkan adalah fakta bahwa Komisi IX DPR RI, yang secara langsung bermitra dengan BGN, mengaku benar-benar tidak pernah mendapat informasi apapun soal pengadaan tersebut. Bukan hanya tidak diajak konsultasi, tetapi mereka bahkan baru mengetahuinya setelah berita viral di media. Sebuah kondisi yang jelas menunjukkan adanya celah serius dalam tata kelola dan transparansi di tubuh lembaga tersebut.
Kini, persoalan ini sudah masuk ke ranah hukum. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengambil alih proses hukumnya, dan publik pun menantikan kejelasan: siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana nasib program gizi nasional yang menyangkut jutaan anak Indonesia ini ke depannya?
DPR RI Mengaku Tidak Tahu Menahu soal Pengadaan di BGN
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, berbicara tegas kepada wartawan pada Jumat (5/6). Ia menyatakan bahwa Komisi IX sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengadaan barang-barang yang kini menjadi polemik tersebut.
“Untuk program-program motor listrik, tablet, TV, sepatu dan lain-lain kami Komisi IX sama sekali tidak tahu menahu,” ujarnya.
Pernyataan ini bukan sekadar ekspresi ketidaktahuan biasa. Ini adalah sinyal kuat bahwa BGN bergerak tanpa koordinasi yang semestinya dengan lembaga pengawas di legislatif. Irma yang juga menjabat sebagai Ketua DPP NasDem itu menegaskan, jika memang pengadaan tersebut sempat dikonsultasikan atau dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), Komisi IX pasti akan langsung menolaknya.
Baru Tahu Setelah Viral di Media
Fakta yang paling menggelitik dari kasus ini adalah bagaimana Komisi IX bisa terlambat mengetahui informasi tersebut. Irma mengakui bahwa pihaknya baru mengetahui soal pengadaan motor listrik, tablet, TV, sepatu, hingga kaos kaki setelah pemberitaan media ramai dan viral di berbagai platform.
Kondisi ini memperlihatkan betapa minimnya transparansi internal BGN kepada mitra strategisnya di DPR. Program sebesar MBG, yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah sangat besar, seharusnya berjalan dengan mekanisme pelaporan dan konsultasi yang ketat dan terstruktur.
Rencana Rapat Gagal, Penangkapan Lebih Dulu Terjadi
Komisi IX sebenarnya sempat merencanakan untuk memanggil BGN ke meja Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna meminta klarifikasi langsung. Namun rencana itu belum sempat terlaksana karena proses hukum ternyata berjalan lebih cepat. Penangkapan sudah terjadi sebelum DPR sempat memanggil pejabat BGN.
“Belum sempat kami undang RDP untuk menanyakan hal tersebut,” kata Irma.
Ini menjadi ironi tersendiri. Pengawas legislatif baru akan bergerak ketika persoalan sudah terlanjur mencuat ke publik dan aparat penegak hukum sudah turun tangan.
Proses Hukum Diserahkan ke Kejaksaan Agung
Komisi IX DPR RI menyatakan sepenuhnya menyerahkan proses hukum kasus pengadaan janggal di BGN ini kepada Kejaksaan Agung dan pemerintah. DPR memilih untuk tidak ikut campur dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Namun demikian, DPR tidak tinggal diam. Irma menyebutkan bahwa dalam waktu dekat akan ada pembahasan RKA 2027, dan momen tersebut akan dimanfaatkan sekaligus sebagai kesempatan untuk berkenalan secara resmi dengan pimpinan BGN yang baru.
Momentum RKA 2027: Awal Pengawasan yang Lebih Ketat
Pembahasan RKA 2027 bisa menjadi titik balik penting. Di sanalah DPR akan memiliki kesempatan untuk menelaah lebih dalam arah penggunaan anggaran BGN ke depan, sekaligus membangun hubungan pengawasan yang lebih solid dengan kepemimpinan BGN yang baru. Ini bukan hanya soal angka-angka anggaran, tetapi soal memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai ke tujuannya: anak-anak Indonesia yang membutuhkan gizi layak.
Evaluasi Menyeluruh Jadi Tuntutan DPR untuk BGN Baru
Irma menegaskan harapannya dengan jelas: kepala BGN yang baru harus segera melakukan evaluasi menyeluruh. Tidak hanya pada aspek program dan anggaran, tetapi juga pada tata kelola sumber daya manusia (SDM) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjadi tulang punggung operasional program MBG di lapangan.
“Untuk ke depan tentu kami ingin Kepala BGN yang baru melakukan evaluasi terhadap tata kelola SDM dan SPPG agar target presiden dapat dicapai,” tegasnya.
Mengapa Tata Kelola SDM dan SPPG Jadi Kunci?
SPPG adalah unit yang langsung bersentuhan dengan masyarakat penerima manfaat. Jika tata kelola di tingkat ini bermasalah, dampaknya akan langsung terasa pada kualitas dan ketepatan penyaluran program. Begitu pula dengan SDM: tanpa standar rekrutmen dan pengawasan internal yang baik, celah penyimpangan akan terus terbuka lebar.
Evaluasi bukan hanya tentang mencari siapa yang bersalah. Ini tentang membangun sistem yang lebih kuat agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Dan itu adalah pekerjaan rumah besar yang kini menanti pimpinan BGN yang baru.
Pelajaran Penting dari Kasus BGN
Kasus ini seharusnya menjadi pengingat keras bagi semua pihak. Program sebesar dan sepenting MBG tidak bisa dijalankan tanpa transparansi penuh, koordinasi lintas lembaga yang solid, dan mekanisme pengawasan yang berjalan secara aktif, bukan reaktif.
Publik sudah terlanjur menaruh harapan besar pada program gizi nasional ini. Anak-anak di seluruh penjuru Indonesia, termasuk di daerah terpencil, menantikan manfaat nyata yang menjanjikan. Maka sudah menjadi kewajiban semua pemangku kepentingan untuk memastikan setiap proses berjalan bersih, transparan, dan tepat sasaran.
Bagaimana menurut kamu? Apakah pengawasan DPR terhadap lembaga seperti BGN sudah cukup kuat, atau perlu mekanisme baru yang lebih proaktif? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lewatkan artikel-artikel kami lainnya seputar perkembangan program prioritas pemerintah yang perlu kamu tahu.
