MataBerita – Kabar duka datang dari dunia politik nasional. Mantan Gubernur Sumatera Selatan dua periode, Alex Noerdin, meninggal dunia pada Rabu, 25 Februari 2026, di usia 74 tahun. Ia mengembuskan napas terakhir sekitar pukul 13.30 WIB di Jakarta setelah menjalani perawatan medis.
Kepergian tokoh yang pernah memimpin Sumatera Selatan selama satu dekade itu langsung menyita perhatian publik, khususnya masyarakat Palembang. Sosoknya dikenal luas sebagai figur kuat yang berperan dalam berbagai proyek strategis daerah.
Namun, perjalanan politik Alex Noerdin tak lepas dari kontroversi. Selain capaian pembangunan dan perhelatan internasional, sejumlah perkara hukum serta kebijakan yang memicu perdebatan juga menjadi bagian dari rekam jejaknya.
Wafat di Jakarta Setelah Perawatan Medis
Informasi wafatnya Alex Noerdin dikonfirmasi pihak keluarga dan sejumlah kolega politiknya. Ia meninggal dunia di Jakarta setelah menjalani perawatan intensif.
Sebagai gubernur periode 2008–2013 dan 2013–2018, namanya sempat mendominasi panggung politik daerah. Setelah tak lagi menjabat kepala daerah, ia melanjutkan karier sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024.
Kepergiannya menutup bab panjang perjalanan seorang politisi daerah yang pengaruhnya terasa hingga tingkat nasional.
1. Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya
Salah satu perkara yang paling melekat pada nama Alex Noerdin adalah kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang.
Putusan Pengadilan Tipikor
Proyek yang awalnya dirancang sebagai ikon religi dan kebanggaan daerah itu berujung di meja hijau. Dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, jaksa menyebut adanya penyimpangan anggaran yang menyebabkan kerugian negara.
Majelis hakim kemudian menjatuhkan vonis bersalah kepada Alex Noerdin. Putusan tersebut menjadi titik balik besar dalam karier politiknya dan mengubah persepsi publik terhadap kepemimpinannya.
Kasus ini juga memicu evaluasi luas terkait tata kelola hibah daerah dan mekanisme pengawasan anggaran pembangunan.
2. Perkara Gas Bumi dan PDPDE Sumsel
Kontroversi lain muncul dari pengelolaan gas bumi melalui perusahaan daerah PDPDE Sumsel.
Sebagai salah satu daerah penghasil migas, kebijakan energi di Sumatera Selatan memiliki dampak strategis terhadap pendapatan daerah. Keputusan-keputusan yang diambil saat Alex Noerdin menjabat kemudian menjadi objek pemeriksaan hukum.
Sektor Energi Jadi Sorotan
Perkara ini mendapat perhatian besar karena menyangkut pengelolaan sumber daya alam. Di tingkat nasional, isu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan migas memang kerap menjadi perhatian lembaga pengawas dan aparat penegak hukum.
Kasus tersebut memperpanjang proses hukum yang harus dihadapi Alex Noerdin setelah masa jabatannya berakhir.
3. Status Anggota DPR RI Saat Proses Hukum Berjalan
Setelah menyelesaikan masa jabatan sebagai gubernur, Alex Noerdin terpilih menjadi anggota DPR RI dan duduk di Komisi VII yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
Sorotan publik muncul ketika proses hukum sektor energi berjalan saat ia masih berstatus legislator aktif. Situasi ini memicu diskusi mengenai etika pejabat publik yang sedang menghadapi perkara hukum.
Sebagai informasi, Komisi VII DPR RI memiliki lingkup kerja di bidang energi, riset, dan teknologi—sektor yang berkaitan langsung dengan perkara yang menjeratnya.
4. Tuntutan Kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas
Di luar perkara hukum, Alex Noerdin juga dikenal vokal memperjuangkan kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) migas untuk daerah penghasil.
Perdebatan dengan Pemerintah Pusat
Menurutnya, porsi DBH yang diterima daerah belum mencerminkan kontribusi produksi migas dan dampak lingkungan yang ditanggung daerah.
Isu ini sempat memicu perdebatan dengan pemerintah pusat karena menyangkut struktur APBN dan regulasi fiskal nasional. Pendukungnya menilai langkah tersebut sebagai bentuk keberpihakan pada kepentingan daerah. Sementara kritik menilai kebijakan fiskal harus mempertimbangkan keseimbangan nasional.
Perdebatan DBH migas menjadi salah satu kebijakan yang paling sering dikaitkan dengan kepemimpinannya.
5. Proyek Ambisius Asian Games 2018
Nama Alex Noerdin juga identik dengan penyelenggaraan Asian Games 2018, di mana Palembang menjadi salah satu tuan rumah bersama Jakarta.
Jakabaring Sport City dan Infrastruktur
Pengembangan kawasan Jakabaring Sport City serta berbagai infrastruktur pendukung dikebut dalam waktu relatif singkat.
Sebagian pihak memuji percepatan pembangunan tersebut sebagai lompatan besar bagi daerah. Palembang dinilai berhasil menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah ajang olahraga internasional.
Namun, kritik juga bermunculan terkait besarnya anggaran, prioritas pembangunan, serta pengawasan proyek. Sejumlah pengamat tata kelola publik menilai proyek besar harus disertai transparansi maksimal untuk mencegah risiko penyimpangan.
6. Dinamika Politik Internal Daerah
Selama dua periode kepemimpinannya, Alex Noerdin dikenal sebagai figur dominan dalam peta politik Sumatera Selatan.
Gaya kepemimpinannya yang tegas membuat sejumlah kebijakan strategis memicu pro dan kontra, baik di kalangan legislatif maupun masyarakat sipil. Dinamika politik internal pemerintahan kerap menjadi sorotan media lokal dan nasional.
Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bagaimana kebijakan publik sering kali berada di antara kepentingan pembangunan dan aspirasi politik.
7. Persepsi Publik yang Terbelah
Di akhir hayatnya, nama Alex Noerdin membawa dua narasi besar.
Di satu sisi, ia dikenang sebagai gubernur dua periode yang mendorong percepatan infrastruktur dan membawa Sumatera Selatan tampil di panggung internasional.
Di sisi lain, proses hukum dalam dua perkara besar menjadi catatan penting yang tak terpisahkan dari sejarah kepemimpinannya.
Persepsi publik pun terbelah—antara apresiasi atas visi pembangunan dan evaluasi kritis terhadap tata kelola pemerintahan serta konsekuensi hukum yang menyertainya.
Refleksi atas Warisan Politik Alex Noerdin
Perjalanan panjang Alex Noerdin menunjukkan kompleksitas kepemimpinan di tingkat daerah. Pembangunan infrastruktur, kebijakan fiskal, hingga pengelolaan sumber daya alam adalah isu-isu besar yang sarat tantangan.
Kepergiannya menutup bab penting dalam sejarah politik Sumatera Selatan. Publik kini menilai warisan yang ditinggalkannya secara lebih jernih—dengan mempertimbangkan capaian sekaligus catatan kritis yang menyertainya.
