Mataberita.co.id – Ketika harga minyak dunia meledak hampir 20 persen dalam satu hari, negara-negara importir minyak tidak bisa hanya duduk dan berharap badai berlalu. Mereka harus bergerak dan beberapa sudah bergerak lebih cepat dari yang lain. Di Asia Tenggara, Filipina menjadi salah satu yang pertama mengambil langkah konkret: memotong jam kerja kantor pemerintah menjadi empat hari, memerintahkan penghematan listrik dan bahan bakar 10–20 persen, serta melarang semua perjalanan dinas yang tidak mendesak.
Sementara itu di Jakarta, Indonesia masih dalam tahap mengkaji. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memilih kata yang lebih hati-hati ketika ditanya apakah pemerintah akan mengikuti langkah penghematan energi seperti yang dilakukan negara tetangga: “Kita lagi melakukan exercise.” Belum ada keputusan soal pengurangan jam kerja, belum ada kebijakan hemat BBM yang diumumkan secara resmi yang ada baru komitmen untuk fokus memastikan pasokan energi aman selama Ramadan dan Lebaran.
Dua pendekatan yang berbeda dari dua negara tetangga yang menghadapi tekanan yang sama. Dan perbedaan itu mencerminkan bukan hanya perbedaan kondisi ekonomi, tapi juga perbedaan dalam cara pemerintah membaca urgensi krisis yang sedang berlangsung.
Filipina Bergerak Cepat: Empat Hari Kerja dan Hemat 10–20 Persen
Marcos: “Kita Korban Perang yang Tidak Kita Pilih”
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. tidak menyembunyikan keprihatinannya di balik bahasa birokratis. Dalam pernyataannya yang dikutip Bloomberg, ia berbicara langsung kepada rakyatnya dengan kejujuran yang jarang terdengar dari seorang kepala negara di tengah krisis:
“Saudara-saudaraku, kita tidak tahu kapan kekacauan di Timur Tengah akan berakhir. Kita adalah korban perang yang tidak kita pilih dan tidak kita inginkan. Kita tidak dapat mengendalikan perang, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita akan melindungi rakyat Filipina.”
Dari pernyataan itu lahirlah serangkaian kebijakan yang langsung berlaku. Jam kerja kantor pemerintah dipangkas menjadi empat hari kebijakan sementara yang bertujuan mengurangi konsumsi bahan bakar dari mobilisasi pegawai pemerintah. Semua lembaga pemerintah diperintahkan memangkas penggunaan listrik dan biaya bahan bakar sebesar 10–20 persen. Perjalanan dinas yang tidak mendesak studi banding, team building, pertemuan yang bisa dilakukan daring semuanya dilarang sementara.
Mengapa Filipina Begitu Rentan?
Filipina bukan sekadar negara yang tidak enak terdampak lonjakan harga minyak ia adalah salah satu yang paling rentan di seluruh kawasan Asia-Pasifik. Negara ini mengimpor hampir seluruh kebutuhan minyaknya, dan struktur harga bahan bakar ritelnya yang berbasis pasar membuat lonjakan harga global langsung terasa di pompa bensin tanpa ada bantal subsidi yang berarti.
Deepali Bhargava, Kepala Riset Regional di ING Bank NV, menjelaskan kondisi ini dengan tepat: “Negara ini cenderung mengalami dampak inflasi yang lebih kuat karena harga bahan bakar ritel lebih didorong oleh pasar dan subsidi terbatas.” Inflasi Filipina bahkan sudah mencapai level tertinggi dalam 13 bulan pada Februari dan perang di Timur Tengah belum sampai pada puncak eskalasi saat data itu dicatat.
Indonesia: Masih Mengkaji, Fokus ke Lebaran
Bahlil: “Hari Raya Aman, Itu Dulu yang Paling Penting”
Di sisi Indonesia, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memilih pendekatan yang lebih terukur atau, tergantung sudut pandang, lebih lambat. Saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin (9/3/2026), Bahlil menegaskan bahwa pemerintah belum ada rencana mengurangi jam kerja karyawan mengikuti langkah Filipina.
“Kita lagi melakukan exercise, apa yang dilakukan oleh negara lain itu kan tergantung dari kondisi masing-masing negara. Kita juga akan melihat seberapa penting dan langkah apa yang harus kita lakukan dalam rangka melakukan efisiensi,” ujar Bahlil.
Ketika didesak soal pengendalian energi dalam waktu dekat, jawabannya lebih membumi: “Kita pikir hari raya aja dulu ya. Hari raya aman, itu dulu yang paling penting.”
Pernyataan ini bisa dibaca dua cara. Pertama, sebagai prioritisasi yang masuk akal memastikan ketersediaan energi di momen paling kritis secara sosial dan ekonomi adalah langkah pertama yang logis. Kedua, sebagai penundaan yang berisiko karena harga minyak global tidak menunggu Lebaran selesai sebelum terus naik.
Strategi Indonesia: B50 dan E20 sebagai Andalan
Meski belum mengumumkan kebijakan penghematan jangka pendek, pemerintah Indonesia rupanya sudah menyiapkan strategi jangka menengah yang cukup konkret. Bahlil menyebut dua program percepatan yang akan menjadi andalan Indonesia dalam menghadapi tekanan harga minyak fosil:
Pertama, percepatan program biodiesel B50 meningkatkan campuran biodiesel berbasis kelapa sawit dalam solar dari B40 yang berlaku saat ini menjadi 50 persen. Dengan harga minyak fosil yang kini melampaui US$100 per barel, campuran biodiesel yang lebih tinggi secara ekonomi menjadi jauh lebih masuk akal dari sebelumnya.
Kedua, percepatan penerapan etanol E20 program pencampuran bensin dengan etanol yang akan mengurangi ketergantungan pada bensin murni berbasis minyak fosil. “Karena kalau harga minyaknya fosil bisa melampaui 100 USD per barrel, maka itu lebih murah,” jelas Bahlil.
Strategi Jangka Menengah yang Belum Menjawab Tekanan Hari Ini
Program B50 dan E20 adalah langkah yang tepat arah tapi keduanya membutuhkan waktu untuk diimplementasikan secara penuh. Sementara itu, tekanan pada APBN dari subsidi BBM sedang terjadi hari ini, bukan bulan depan. Celah antara solusi jangka menengah dan krisis jangka pendek inilah yang menjadi kekhawatiran para ekonom yang mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah lebih cepat.
Pelajaran dari Filipina: Hemat BBM Bisa Dimulai dari Atas
Kebijakan Filipina mungkin tidak sempurna dan mungkin tidak cukup untuk sepenuhnya meredam dampak lonjakan harga minyak global. Tapi ada satu hal yang dilakukan Marcos dengan benar: ia memimpin dari depan dengan memulai penghematan dari pemerintah sendiri bukan meminta rakyat untuk berhemat sementara birokrasi terus berjalan seperti biasa.
Pendekatan ini memiliki nilai simbolis dan praktis sekaligus. Secara simbolis, ia mengirimkan sinyal bahwa pemerintah serius dan bersedia menanggung bagian dari beban bersama. Secara praktis, pengurangan konsumsi bahan bakar dari sektor pemerintah meski tidak besar dalam skala nasional memberikan kontribusi nyata sekaligus menciptakan preseden untuk sektor swasta dan masyarakat umum.
Indonesia, dengan populasi hampir tiga kali Filipina dan aparatur pemerintah yang jauh lebih besar, sebenarnya memiliki potensi penghematan yang lebih signifikan jika langkah serupa diterapkan. Pertanyaannya bukan apakah langkah itu diperlukan tapi kapan keputusan itu akan diambil.
