MataBerita – Kasus dugaan lolosnya barang impor ilegal melalui PT Blueray Cargo kini menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pertanyaan yang muncul: kenapa barang impor ilegal bisa lolos dan bagaimana jalurnya diatur hingga bisa masuk tanpa pemeriksaan?
KPK membeberkan bahwa pengaturan jalur importasi menjadi kunci dalam perkara ini. Barang-barang yang seharusnya diperiksa ketat justru diduga diarahkan masuk melalui jalur yang lebih longgar sehingga tidak melewati pemeriksaan fisik. Praktik ini membuka celah masuknya barang palsu, KW, hingga ilegal ke Indonesia.
Kasus ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi diduga merupakan hasil permufakatan antara pejabat internal dan pihak swasta. Nilai barang bukti yang disita pun mencapai puluhan miliar rupiah, menandakan skala perkara yang besar serta dampaknya terhadap sistem pengawasan impor nasional.
KPK Ungkap Modus Barang Impor Ilegal Lolos
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa perkara ini bermula dari kesepakatan sejumlah pejabat Bea Cukai dengan pihak PT Blueray Cargo untuk mengatur jalur importasi sejak Oktober 2025.
Enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka terdiri dari pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta pihak swasta dari perusahaan jasa pengurusan impor. Namun, hingga kini baru lima orang yang berhasil ditahan, sementara satu tersangka dari pihak perusahaan diketahui melarikan diri saat hendak ditangkap.
Asep menyebut, pengaturan jalur dilakukan agar barang tertentu tidak melewati pemeriksaan fisik. Padahal, dalam sistem kepabeanan Indonesia, jalur pemeriksaan ditentukan berdasarkan tingkat risiko barang dan importir.
Dua Jalur Utama Pemeriksaan Impor
Berdasarkan aturan Kementerian Keuangan, terdapat dua jalur utama dalam pemeriksaan impor:
- Jalur merah: pemeriksaan fisik barang secara menyeluruh
- Jalur hijau: pengeluaran barang tanpa pemeriksaan fisik
Dalam kasus ini, barang yang seharusnya masuk jalur merah diduga dialihkan sehingga tidak diperiksa secara fisik. Hal tersebut membuat barang yang diduga palsu, ilegal, atau tidak sesuai dokumen bisa masuk ke pasar domestik.
Bagaimana Jalurnya Diatur?
KPK mengungkap bahwa pengaturan dilakukan melalui perubahan parameter pada sistem penentuan jalur pemeriksaan. Parameter tersebut dimasukkan ke mesin targeting atau sistem pemindai yang digunakan untuk menentukan apakah barang harus diperiksa atau tidak.
Menurut Asep Guntur Rahayu, terdapat perintah internal untuk menyesuaikan parameter jalur merah dengan rule set tertentu. Perubahan ini kemudian dikirimkan ke Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai untuk dimasukkan ke sistem.
Dengan pengkondisian tersebut, barang yang diimpor melalui perusahaan terkait diduga tidak melewati pemeriksaan fisik. Praktik ini membuat pengawasan menjadi longgar dan membuka peluang masuknya barang ilegal.
“Barang-barang yang dibawa perusahaan tersebut diduga tidak melalui pemeriksaan fisik sehingga bisa masuk tanpa pengecekan petugas,” kata Asep dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Peran Para Tersangka
Para tersangka berasal dari beberapa posisi strategis, mulai dari pejabat di bidang penindakan dan intelijen hingga pihak perusahaan jasa impor. KPK menduga terjadi kerja sama untuk mengatur sistem agar barang tertentu mendapat jalur yang lebih mudah.
Satu tersangka dari pihak perusahaan disebut sebagai pemilik PT Blueray Cargo. Ia hingga kini belum tertangkap dan diminta untuk segera menyerahkan diri.
Barang Bukti Puluhan Miliar Rupiah Disita
Dalam OTT tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti dari berbagai lokasi, termasuk rumah para tersangka dan kantor perusahaan. Total nilai barang bukti mencapai sekitar Rp40,5 miliar.
Barang bukti yang diamankan meliputi:
- Uang tunai dalam rupiah dan valuta asing
- Logam mulia beberapa kilogram
- Jam tangan mewah
- Dokumen terkait importasi
Nilai barang bukti yang besar ini mengindikasikan adanya dugaan aliran dana terkait pengaturan jalur impor. KPK masih mendalami aliran uang serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Dampak bagi Sistem Pengawasan Impor
Kasus ini menyoroti celah dalam sistem pengawasan impor yang memanfaatkan pengaturan jalur pemeriksaan. Jika jalur merah yang seharusnya ketat bisa dimanipulasi, maka risiko masuknya barang ilegal ke Indonesia menjadi lebih besar.
Pengamat kepabeanan menilai bahwa integritas sistem digital dan pengawasan internal sangat krusial. Tanpa pengawasan yang ketat, manipulasi parameter sistem dapat berdampak pada kerugian negara serta merusak persaingan usaha.
Kementerian Keuangan sebelumnya juga menegaskan pentingnya reformasi dan penguatan pengawasan di sektor kepabeanan. Budaya integritas di lingkungan instansi pemerintah disebut harus dijalankan secara konsisten, bukan hanya sebagai slogan.
Proses Hukum Masih Berjalan
KPK menyatakan bahwa penyidikan masih terus berlanjut. Penyidik akan mendalami aliran dana, peran masing-masing tersangka, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Lembaga antirasuah itu juga meminta tersangka yang belum tertangkap untuk segera menyerahkan diri. KPK memastikan akan menindak tegas praktik yang merugikan negara dan merusak sistem pengawasan impor.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan impor tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga integritas aparat. Publik pun menunggu perkembangan selanjutnya dari proses hukum yang tengah berjalan.
Kesimpulan
Pertanyaan kenapa barang impor ilegal lolos lewat Blueray Cargo dan bagaimana jalurnya kini mulai terjawab. KPK menduga adanya pengaturan sistem jalur importasi sehingga barang yang seharusnya diperiksa ketat bisa masuk tanpa pemeriksaan fisik.
Kasus ini membuka tabir dugaan praktik korupsi di sektor kepabeanan serta menunjukkan pentingnya pengawasan internal dan transparansi sistem. Proses hukum masih berjalan, dan KPK berkomitmen mengusut tuntas perkara ini hingga ke akarnya.
