Mataberita.co.id – OTT KPK Cilacap resmi memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya membawa Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, tapi juga menjaring Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardono beserta sejumlah pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam satu operasi tangkap tangan yang sama. Total 13 dari 27 orang yang diamankan di lapangan kini sudah berada di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi kedatangan para terperiksa tersebut pada Sabtu, 14 Maret 2026 dini hari. “Dari 27 orang yang diamankan di lokasi, 13 orang di antaranya dibawa ke Jakarta. Tiba di Gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 02.35 WIB,” ujarnya kepada wartawan. OTT KPK Cilacap ini sekaligus menandai operasi tangkap tangan kesembilan yang dilakukan lembaga antirasuah itu sepanjang tahun 2026, dalam rentang waktu kurang dari tiga bulan.
Kehadiran Sekda Cilacap dalam daftar yang dibawa ke Jakarta memberikan gambaran awal betapa luasnya jangkauan operasi ini. Bukan hanya kepala daerahnya, tapi juga pejabat birokrasi paling senior di bawahnya ikut terseret, menunjukkan bahwa dugaan praktik koruptif yang diinvestigasi KPK kemungkinan besar melibatkan koordinasi di berbagai tingkat pemerintahan.
Bupati, Sekda, dan Pejabat Struktural dalam Satu OTT
Skala OTT KPK Cilacap kali ini tergolong besar. Dari total 27 orang yang diamankan saat operasi berlangsung, KPK memilih membawa 13 orang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih. Sisanya kemungkinan diperiksa atau dilepas setelah proses klarifikasi awal di lapangan.
“Para pihak yang dibawa tersebut yaitu Bupati, Sekda, dan para struktural pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap,” tegas Budi Prasetyo. Komposisi ini cukup mengejutkan karena melibatkan dua pejabat puncak sekaligus, bupati sebagai kepala daerah dan sekda sebagai pucuk pimpinan birokrasi. Dalam struktur pemerintahan daerah, keduanya adalah dua posisi yang paling menentukan jalannya anggaran dan proyek-proyek pemerintahan.
Hingga berita ini ditulis, seluruh 13 orang yang dibawa ke Jakarta masih menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1×24 jam sesuai KUHAP untuk menentukan status hukum mereka, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.
Rekam Jejak 9 OTT KPK Sepanjang 2026
OTT KPK Cilacap bukan berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari pola yang sangat aktif dari KPK dalam menjalankan operasi tangkap tangan sejak awal tahun ini. Berikut adalah rekam lengkap sembilan OTT KPK di 2026:
OTT Pertama menyasar kasus dugaan korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.
OTT Kedua menjerat Wali Kota Madiun Maidi dalam kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek, dana CSR, dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
OTT Ketiga menangkap Bupati Pati Sudewo atas dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
OTT Keempat dan Kelima dilancarkan bersamaan, menyasar kasus dugaan korupsi restitusi pajak di KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
OTT Keenam mengguncang dunia peradilan dengan penangkapan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan.
OTT Ketujuh di bulan Ramadan menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq atas dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.
OTT Kedelapan menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobar dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji ijon proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong, Bengkulu.
OTT Kesembilan adalah OTT KPK Cilacap yang menjerat Bupati Syamsul Auliya Rachman, Sekda Sadmoko Danardono, dan para pejabat struktural Pemkab Cilacap.
Pola yang Tidak Bisa Diabaikan: Kepala Daerah Jadi Target Berulang
Dari sembilan OTT KPK di 2026, setidaknya lima di antaranya langsung menyasar kepala daerah aktif. Wali Kota Madiun, Bupati Pati, Bupati Pekalongan, Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, hingga Bupati Cilacap, semuanya terjaring dalam rentang waktu kurang dari tiga bulan. Angka ini bukan sekadar statistik, ini adalah cerminan nyata dari lemahnya pengawasan internal di tingkat pemerintahan daerah.
Pola yang berulang ini menunjukkan bahwa korupsi di lingkup pemerintahan daerah bukan kasus sporadis yang terjadi secara kebetulan. Ada celah struktural yang terus dimanfaatkan: kewenangan besar kepala daerah atas penganggaran dan proyek, minimnya pengawasan dari DPRD, dan lemahnya budaya akuntabilitas dalam birokrasi lokal.
OTT KPK Cilacap menjadi pengingat bahwa tidak ada level pemerintahan yang kebal dari jangkauan KPK, dan tidak ada jabatan yang terlalu tinggi untuk dijadikan sasaran operasi tangkap tangan. Selama celah struktural itu belum ditutup dengan reforma birokrasi yang sungguh-sungguh, daftar OTT KPK akan terus bertambah panjang.
