MataBerita – Isu RKAB dipangkas 70 persen mendadak jadi perbincangan hangat di sektor pertambangan nasional, khususnya industri batu bara. Sejumlah data yang beredar menyebutkan beberapa perusahaan disebut mengalami pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 secara signifikan, bahkan hingga 70 persen. Informasi ini memicu keresahan pelaku usaha karena dinilai berpotensi mengganggu keberlanjutan operasional tambang.
Di tengah riuhnya isu tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya buka suara. Pemerintah menegaskan bahwa hingga saat ini persetujuan RKAB 2026 belum resmi dikeluarkan, sehingga angka-angka pemangkasan yang beredar belum bisa dianggap sebagai keputusan final.
Penjelasan ini penting untuk meluruskan informasi sekaligus memberi konteks bahwa proses evaluasi RKAB masih berjalan. Lalu, bagaimana sebenarnya sikap pemerintah, dan apa dampaknya bagi industri batu bara ke depan? Berikut penjelasan lengkapnya.
ESDM Tegaskan RKAB 2026 Belum Disetujui
Klarifikasi Resmi Dirjen Minerba
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa sampai awal Februari 2026, pihaknya belum menerbitkan persetujuan RKAB untuk tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan langsung saat ia ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).
“Poinnya adalah di Kementerian ESDM sampai saat ini belum mengeluarkan persetujuan RKAB untuk tahun 2026,” ujar Tri.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa isu pemangkasan RKAB hingga 70 persen masih berada dalam tahap pembahasan dan evaluasi, bukan keputusan resmi yang sudah berlaku.
Isu RKAB Dipangkas 70 Persen: Dari Mana Asalnya?
Data Evaluasi yang Beredar di Kalangan Industri
Isu ini mencuat setelah beredar laporan bahwa angka produksi batu bara yang ditetapkan dalam proses evaluasi RKAB 2026 berada jauh di bawah pengajuan perusahaan. Bahkan, beberapa perusahaan dikabarkan mengalami potensi pemangkasan produksi di kisaran 40 hingga 70 persen.
Angka tersebut disebut lebih rendah dibanding:
- Persetujuan RKAB tiga tahunan sebelumnya
- Pengajuan RKAB tahunan 2026
- Realisasi produksi batu bara sepanjang 2025
Kondisi inilah yang kemudian memicu kekhawatiran pelaku usaha, terutama terkait keberlanjutan bisnis dan stabilitas industri pertambangan nasional.
Tujuan Pengaturan RKAB Menurut Pemerintah
Menjaga Produksi Nasional dan Stabilitas Harga
Menanggapi isu tersebut, Tri Winarno menegaskan bahwa pengaturan RKAB bukan bertujuan negatif atau untuk menekan industri, melainkan sebagai instrumen pengendalian produksi nasional.
Menurutnya, pengaturan ini penting agar laju produksi tidak berlebihan dan berujung pada kelebihan pasokan di pasar, yang justru dapat menekan harga komoditas.
“Ini supaya laju produksi bisa diminimalkan, kemudian terkait harga bisa diharapkan terkontrol dan terjaga,” jelas Tri.
Dalam konteks global, fluktuasi harga batu bara sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara suplai dan permintaan. Ketika produksi terlalu tinggi, harga berisiko jatuh dan pada akhirnya justru merugikan negara serta pelaku usaha sendiri.
Pemangkasan Disebut Dilakukan Secara Proporsional
Kontribusi PNBP Jadi Pertimbangan
ESDM juga menegaskan bahwa jika nantinya ada penyesuaian RKAB, kebijakan tersebut akan diterapkan secara proporsional, bukan disamaratakan untuk semua perusahaan.
Perusahaan yang memiliki kontribusi besar terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta memberikan manfaat signifikan bagi negara disebut tidak akan terkena pemangkasan besar.
“Tapi otomatis kita proporsional. Artinya yang PNBP-nya besar, kontribusinya besar, itu pemotongannya tidak begitu besar,” kata Tri.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan aspek kontribusi ekonomi, bukan semata-mata menekan volume produksi.
Keberatan dari Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia
APBI Soroti Dampak ke Keberlanjutan Usaha
Di sisi lain, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyampaikan keberatannya terhadap potensi pemangkasan RKAB 2026 yang dinilai terlalu signifikan.
Direktur Eksekutif APBI, Gita Mahyarani, menyebut bahwa angka produksi yang muncul dalam proses evaluasi berpotensi mengganggu kelangsungan usaha pertambangan, terutama jika skala produksi turun di bawah tingkat keekonomian yang layak.
“Besaran pemotongan ini berpotensi menempatkan skala produksi perusahaan di bawah skala keekonomian yang layak,” ujar Gita dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (1/2/2026).
Risiko Operasional Jika Produksi Terpangkas Tajam
Beban Biaya Tetap Jadi Tantangan
Menurut APBI, pemangkasan produksi yang terlalu dalam tidak hanya berdampak pada angka penjualan, tetapi juga berisiko menimbulkan masalah struktural di perusahaan tambang.
Dengan skala produksi yang turun signifikan, perusahaan akan kesulitan menutup berbagai kewajiban, antara lain:
- Biaya operasional tetap
- Kewajiban lingkungan dan reklamasi
- Biaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- Kewajiban finansial kepada perbankan dan lembaga pembiayaan
“Perusahaan menghadapi kesulitan untuk menutup biaya operasional tetap serta kewajiban finansial lainnya,” jelas Gita.
Kondisi ini dikhawatirkan bisa berdampak pada tenaga kerja, investasi, hingga stabilitas pasokan energi nasional.
APBI Minta Kriteria yang Jelas dan Transparan
Sosialisasi Dinilai Masih Kurang
Selain soal besaran pemangkasan, APBI juga menyoroti perlunya kriteria penetapan RKAB yang jelas dan transparan. Menurut Gita, sosialisasi yang memadai kepada pelaku usaha sangat dibutuhkan agar proses evaluasi dapat dipahami dan diterima.
Dengan komunikasi yang terbuka, pelaku industri diharapkan bisa menyesuaikan rencana bisnis lebih awal dan meminimalkan gejolak di lapangan.
Dampak dan Arah Kebijakan ke Depan
Antara Pengendalian dan Kepastian Usaha
Isu RKAB dipangkas 70 persen menunjukkan tantangan klasik di sektor sumber daya alam: menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan keberlanjutan usaha. Di satu sisi, pemerintah berkepentingan mengontrol produksi demi stabilitas harga dan penerimaan negara. Di sisi lain, industri membutuhkan kepastian agar roda bisnis tetap berjalan.
Pernyataan ESDM bahwa persetujuan 2026 belum dikeluarkan menjadi sinyal bahwa ruang dialog masih terbuka. Keputusan final nantinya akan sangat menentukan arah industri batu bara nasional dalam beberapa tahun ke depan.
Isu RKAB dipangkas 70 persen memang menimbulkan kekhawatiran, tetapi pemerintah menegaskan bahwa persetujuan RKAB 2026 belum resmi diterbitkan. Proses evaluasi masih berlangsung dengan mempertimbangkan keseimbangan produksi, stabilitas harga, serta kontribusi perusahaan terhadap negara.
Ke depan, kejelasan kebijakan dan komunikasi yang transparan akan menjadi kunci agar pengaturan RKAB tidak hanya menjaga kepentingan nasional, tetapi juga memastikan industri pertambangan tetap sehat dan berkelanjutan.
